Aktivis 98 Kritik Prabowo soal Karhutla: Pemilik Perusahaan Belum Tersentuh Hukum
Aktivis 98 Kritik Prabowo soal Karhutla Pemilik Perusahaan Belum Tersentuh Hukum
News
MEDAN | SUMUT24
Baca Juga:
Kejaksaan Agung (Kejagung) HM Prasetyo menyatakan dengan tegas bahwa pihaknya siap untuk mengawal dan mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur Jalan Tol Medan-Binjai di Sumatera Utara yang membutuhkan dana sekitar Rp1,1 triliun. Kejagung HM Prasetyo menyatakan pihaknya siap untuk mengawal dan mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
“Bila ada yang main-main dengan ganti rugi lahan, Kejagung siap untuk menyikat dengan mengawal dan mengamankan pelaksanaan pembangunan,” tegas Jaksa Agung HM Prasetyo, saat Progress pembangunan jalan tol Medan-Binjai, bersama beberapa menteri bersama Gubsu Tengku Erry Nuradi dan unsur Forum Komunikasi Daerah (FKPD) Sumut di Marelan, Rabu (5/4).
Lebih lanjut ditegaskan Kejagung, untuk melakukan hal itu, Kejagung memiliki TP4 yakni tim pengawal pengamanan pemerintah pembangunan. “Kita ada TP4 yang berada di tingkat pusat juga ada di sini,” jelas Prasetyo.
Lebih lanjut dikatakan Jaksa Agung HM Prasetyo, yang penting adalah implementasi dari MoU. “Tanpa implementasi tidak ada artinya,†katanya.
Prasetyo mengatakan, pihakanya mencermati tentang permasalahan yang dihadapi dimana sering kali negara dibuat tidak berdaya, bahkan kalah dan menyerah mengahadapi tindak arogan kesewenangan.
“Banyak penyimpangan memanfaatkan peluang menabrak aturan yang ujungnya merupakan persoalan serius yang diantara lain menyebabkan hilangnya aset yang menyebabkan kerugian negara,” katanya.
Celakanya, kata Prasetyo, semua praktik liar dan pelanggaran kejahatan dilakukan penuh kerjasama dan konspirasi bahkan dengan aparat pemerintah. “Konspirasi kejahatan ini harus dihentikan, meski penuh kendala dan berliku-lilku,” tegasnya.
Progres pembangunan jalan tol Medan Binjai sudah menuai titik terang, ditargetkan akhir tahun 2017 ini dua seksi sudah dapat dioperasionalkan. Namun, saat ini masih terdapat kendala pembebasan lahan di salah satu seksi yang padat permukiman dan ditargetkan penyelesaian pembebasan lahan dapat dilakukan hingga akhir bulan ini.
Buktinya, proges pembangunan jalan tol Medan-Binjai tersebut, langsung ditinjau Menteri BUMN, Rini Soemarno, Menteri Agaria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR, Mochammad Basoeki Hadimoeljono juga Kejagung HM Prasetyo.
Sementara itu, Menteri BUMN, Rino Soemarno menjelaskan untuk progress pembangunan jalan tol Medan Binjai dipastikannya tahun 2017 sudah dapat dioperasionalkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Saat ini, lanjut dia masih ada kendala pembebasan lahan pada seksi 1 yang harus diselesaikan dengan masyarakat.
“Untuk persoalan pembebasan lahan di seksi 1 ini memang cukup rumit sehingga masih dalam proses dan sedang kita bicarakan. Namun, untuk seksi 2 dan seksi 3 saat ini lagi proses pembangunan dan kita targetkan sebelum lebaran sudah dapat digunakan oleh masyarakat,” terangnya.
Ditambahkan Rini, kalau dalam bulan April ini pembebasan lahan untuk seksi 1 dapat diselesaikan, maka pembangunan sudah dapat dilanjutkan, permasalahannya di lahan tersebut terdapat tiga sertifikat tanah, namun ada 360 KK yang saat ini menempati lahan tersebut.
Rini juga menyebutkan untuk persoalan pembebasan lahan di seksi 1 ini, maka Kejagung, Menteri PUPR dan Menteri Agraria dan Tata Ruang juga dapat membantu menyelesaikan sehingga di akhir tahun keseluruhan pembangunan jalan tol Medan-Binjai dapat dioperasionalkan.
“Makanya kita harapkan bulan April ini pembebasan lahan sudah dapat diselesaikan untuk seksi 1, dan kita targetkan di akhir 2017 keseluruhannya dapat betul-betul selesai dan dapat dioperasionalkan,” papar Rini.
Lebih lanjut Rini memaparkan progress pembebasan lahan jalan tol untuk ruas Medan-Binjai, untuk seksi 1 Tanjung Mulia-Helvetia panjang 6.071 Km dengan kebutuhan lahan 36,66 hektar, progress pengadaan lahan 24,74 hektar atau 67,49 persen dan progress fisik 16,715 persen. Untuk seksi 2 Helvetia- Sei Semayang panjang 9,051 Km dengan kebutuhan lahan 46,36 ha dengan progress pengadaan lahan 45,02 ha atau 97,11 persen dan progress fisik 88,43 persen.
Selanjutnya untuk seksi 3, Sei Semayang-Binjai dengan panjang 10.319 Km dengan kebutuhan lahan 61,04 ha dan progress pengadaan lahan 60,70 Ha atau 99,48 persen dan progress pembangunan fisik 86,27 persen. Secara keseluruhan panjang luas lahan yang harus dibebaskan 25,441 Ha dengan kebutuhan lahan 144,06 Ha dan luas progress pengadaan tanah 130,45 Ha atau 90,57 persen dengan progress fisik 57,02 persen.
Aktivis 98 Kritik Prabowo soal Karhutla Pemilik Perusahaan Belum Tersentuh Hukum
News
Perkuat Konsolidasi, Pendawa Sumut Perkenalkan Pengurus dan Siap Gas Program Sosial
News
Kredit BTN Rp629,8 Miliar Diusut Polri, Siapa Bertanggung Jawab? Telusuri Aliran Dana hingga ke Akar
News
sumut24.co PADANG LAWAS, PTPN IV Regional 2 menegaskan status hukum lahan seluas 65 hektare yang berada di Afdeling 8 Kebun Sosa, Kabupaten
News
Gelar Aksi Sejuta Masker, FOZ Sumut Bagikan Masker Gratis kepada Pengguna Jalan di MedanMedansumut24.co Forum Zakat (FOZ) Sumatera Utara me
Umum
Gempur Sarang Narkoba, Satresnarkoba Polresta Deli Serdang dan BNNK Ungkap Kasus Shabu di Pantai Labu
News
Pererat SilahturahmiKajati Aceh dan Kajari Medan Main Bola Kaki Bersama Tim Legend
kota
PGRI Dan Bunda Guru Pasaman Barat Serahkan Bantuan Bagi Korban Galodo
News
Jakarta Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke11 PT Kereta Cepat Indonesia
News
BANDA ACEH Serikat Perusahaan Pers (SPS) Aceh, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh, dan Forum Pemimpin Redaksi (Pimred) Multimedi
News