Kejatisu dan Poldasu Jangan Diam Terkait Penyelewengan Dana Obat-obatan RS Haji

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Pimpin Upacara HUT ke-81 RI, Wali Kota Tanjungbalai Ajak ASN Isi Kemerdekaan dengan Kerja Nyata
• Bupati Solok Kukuhkan Paskibraka 2026, Tekankan Disiplin dan Semangat Kebangsaan
• Bupati Solok Pimpin Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Solok

Kasus dugaan adanya penyelewengan dana pengadaan obat-obatan di Rumah Sakit Haji Medan senilai Rp19 miliar. “Harus menjadi perhatian serius Penegak Hukum baik pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) maupun Poldasu. Hal ini berkaitan dengan hajat hidup banyak masyarakat yang sakit,” tegas Ketua TPM Kota Medan, Mahmud Irsyad Lubis kepada SUMUT24, Rabu (15/3).

Lebih lanjut dikatakannya, pihak penegak hukum tidak perlu ragu untuk melakukan penggeledahan atau penyelidikan atas kasus tersebut, jika sudah ada yang mengajukan bukti-bukti kuat adanya dugaan korupsi di tubuh Rumah Sakit tersebut.

“Sudah ada laporan dari masyarakat, bukti sudah diberikan. Kejatisu atau kepolisian harus bisa turun dan memulai penyelidikan. Karena kalau kasus seperti ini dilama-lamakan bisa hilang bukti-buktinya,” ujar Irsyad.

Apalagi, tegas Mahmud Irsyad Lubis, berita beredar jika pengadaan obat-obat tidak diperuntukan bagi masyarakat yang berobat, hal itu tentu saja sudah sebagai pelanggaran.

Ia pun berharap kepada Kejatisu maupun pihak Kepolisian untuk segera melakukan pengusutan. “Biar kasus ini terang benarang. ada gak unsur pidana dalam kasus itu,” ujar Irsyad.

Sebelumnnya, Direktur Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (Barapaksi) Saifuddin Otti Batubara kepada SUMUT24, mengatakan Rumah Sakit Haji Medan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dicurigai banyak permasalahan. Seperti halnya untuk pengadaan obat-obatan diduga banyak diselewengkan.

“Terbukti masih banyak masyarakat yang berobat tidak mendapat pelayanan obat di RS Haji Medan, karena hanya di beri resep dan masyarakat disuruh mencari obat diluar. Berarti jelas adanya dugaan penyelewengan obat-obatan di RS Haji Medan milik Pemprovsu tersebut,” tegas Direktur Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (Barapaksi) Saifuddin Otti Batubara.

LSM Barapaksi juga menjelaskan, latar belakang diadakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah untuk peningkatan pelayanan dan efisiensi anggaran, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

“Dari uraian tersebut terungkap banyak keuntungan yang dimiliki oleh instansi Pemerintah dengan status BLU atau BLUD,” tegas Saifuddin Otti.

Dalam kesempatan ini juga, “DPP LSM Barapaksi meminta instansi hukum agar dapat memeriksa alur pengelolaan dana BLUD Rumah Sakit Haji Medan supaya penggunaan dana tersebut tepat sasaran berguna bagi yang membutuhkan. Kita yakini kalau dana BLUD tersebut telah dijalankan sesuai aturan dan peruntukannnya sudah pasti hasilnya akan mendukung program Sumut Paten seperti yang dicanangkan Gubernur Sumut,” ujar Otti Batubara.(R06)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pimpin Upacara HUT ke-81 RI, Wali Kota Tanjungbalai Ajak ASN Isi Kemerdekaan dengan Kerja Nyata

Bupati Solok Kukuhkan Paskibraka 2026, Tekankan Disiplin dan Semangat Kebangsaan

Bupati Solok Pimpin Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Solok

Polsek Medan Kota Tangkap Pelaku Bongkar Rumah

KETUM PNPI SYAMSUL RIZAL : HUT PROKLAMASI DAN SPIRIT NILAI PERJUANGAN PRESIDEN PRABOWO DALAM MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA DAN NEGARA DI SEMUA BIDAN

HUT ke-81 RI, SPS-Pikiran Rakyat Gelar UKW di Aceh