Pangonal Harus Diperiksa

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Transformasi TNI AD dan AI Jadi Sorotan Seminar Strategis di Seskoad Bandung, ini harapannya*
• Siregar: Sertifikasi Guru Adalah Cara Feodal Menipu Diri Sendiri, Bukan Solusi Kualitas Pendidikan
• Sampah, Energi, dan Masa Depan Indonesia Ketika Gunungan Sampah Bisa Menjadi “Tambang Energi” Baru Negara

Plt Kadis Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu berinisial Asrarul Hayat Nasution (AHN), ditangkap Tim Saber pungli Polresta Labuhanbatu dan Tim Saber Pungsi Provinsi Sumut dalam kasus percaloan menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dari Kebidanan.

Menanggapi hal tersebut Ketua Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Indonesia Sutan Erwin Sihombing SH kepada SUMUT24, Senin (13/3), mengatakan, “kita sangat menyayangkan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut. Tapi yang perlu didalami adalah aliran uang hasil OTT atau pungli tersebut tak dipungkiri diduga bakal mengalir ke oknum Bupati Labuhan Batu. Perjalanan uang itulah yang perlu ditelusuri oleh Tim Saber Pungli, karena diduga pengangkatan bidan jadi ASN tak terlepas peran dan persetujuan Bupati sehingga terbuka peluang, oknum Bupati diduga pasti terlibat sehingga Bupati juga harus diperiksa sebagai atasan Plt Kadiskes,” tegas Sutan Erwin Sihombing.

Berangkat dari OTT tersebut semakin masyarakat mengerti bahwasanya Pungli tetap tidak bisa diberantas. Diduga keterlibatan Oknum Bupati sangat besar kemungkinanya, karena disini terlihat oknum Bupati tidak memperdulikan arahan program nasional tentang Saber pungli.

Sangat disayangkan, ujar Sutan Erwin, mana kala dipungli oleh Bupati secara tidak langsung berkurangnya etos kerja untuk melayani masyarakat-masyarakat termarginal khususnya. “Kita berharap aparat penegak hukum agar mengusut tuntas kasus tersebut sampai keakar-akarnya untuk memangkas sebelum timbul OTT-OTT lainnya,” tegas Sutan Erwin Sihombing.

Sebelumnya diketahui, Bupati Labuhanbatu, Pangonalan Harahap dinilai lalai dan lengah, sehingga bawahannya terlibat OTT dengan barang bukti uang senilai Rp133.900.000.

Apalagi banyak kalangan di Labuhanbatu membenarkan maraknya praktik pungli dengan tingginya setoran untuk mendapatkan satu jabatan (kursi empuk,red) di Pemkab Labuhanbatu tersebut.

Dari penelusuran yang dilakukan dan pernyataan sumber SUMUT24 di lapangan, “untuk menjadi Kadis saja harus punya uang ratusan juta rupiah, itu kadis yang tidak favorit seperti kadis kesehatan. Kalau sudah kadis favorit, bisa-bisa Rp500 juta saja tidak dapat,” ujar seorang pria yang berprofesi sebagai PNS dilingkungan Pemkab Labuhanbatu.

Kemudian, ujar PNS tersebut, adanya keterlibatan pejabat penting di Labuhanbatu. Makanya, tingginya setoran ke pejabat itu membuat kadis-kadis mencari uang dengan gegabah untuk balik modal.

“Bukan rahasia umum lagi di Rantauprapat ini kalau mau jadi pejabat harus punya uang lebih, walau pintar dan punya dedikasi tinggi tidak cukup dan tidak bakal bisa jadi pejabat disini,” ungkap sumber yang PNS itu lagi.

Sementara itu, saat SUMUT24 mengkonfirmasikannya Bupati Labuhanbatu, H Pangonal Harahap Minggu malam (12/3) justru tak berhasil.

Bupati Pangonal Pestakan Putra Selama 3 Hari Sementara itu, informasi yang dihimpun SUMUT24, Pesta pernikahan yang digelar di rumah dinas Bupati Labuhanbatu H Pangonal Harahap tersebut digelar selama 3 hari yang dimulai pukul 07.00 WIB, Kamis (9/3) dan ditutup Sabtu (11/3) berlangsung sangat meriah.

Banyak kalangan pejabat yang hadir, juga masyarakat umum tampak hadir. Pesta pernikahan antara Putra Bupati Labuhanbatu dan Putri H Achmad Husen Siregar, dimulai dengan acara adat suku Batak, Pataruk Hita dan Parhalok Halok (Gelanggang) dan diakhiri dengan resepsi dengan menghadirkan artis dangdut dari Jakarta, Rita Sugiarto dan Semi Simorangkir sebagai penghibur tamu.

Sebagai pembuka acara untuk penyambutan keluarga mempelai wanita, terdengar alunan musik khas suku Batak yang disebut dengan Gondang. Ditengah keluarga mempelai wanita, juga hadir Brigjen Pol Purn. H Japar Siregar yang perlihat sangat bahagia menghadiri resepsi pernikahan itu.

“Semoga langgeng ke anak cucu, cepat dapat momongan agar bertambah yang dipanggil opung,” ujarnya.

Plt Kadis Kesehatan Labuhanbatu Tertangkap OTT Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Asrarul Hayat Nasution, ditangkap Tim Saber Pungli Provinsi Sumatra Utara dibantu Tim Saber Pungli Polres Labuhanbatu, Kamis (9/3) kemarin, di rumah pribadinya di Jalan Kancil No 6, Kelurahan Perdamean, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. Hal tersebut dibenarkan Kapolres Labuhanbatu AKBP Frido Situmorang didampingi Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu AKP M Firfaus, Jumat (10/3) di Mapolres Labuhanbatu.

Kapolres menjelaskan, PLt Kadis Kesehatan Labuhanbatu itu ditangkap lantaran diduga melakukan pengutipan uang terhadap Bidan PTT yang akan diangkat menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).

Dalam operasi tangkap tangan itu, tim saber pungli menemukan sejumlah barang bukti uang senilai Rp 133.900.000, serta dokumen yang berkaitan dengan pengutipan uang tersebut. Berupa 1 berkas ijazah Akademi Kebidanan (Akbid) Imelda atas nama Ifroh Hayati. Kemudian 4 lembar kartu peserta ujian dan 1 berkas surat dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI.

“Berdasarkan laporan masyarakat dalam hal ini korban, tersangka kita tangkap beserta barang bukti yang ada di dalam rumahnya,” jelasnya. Setelah dilakukan penangkapan, pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Labuhanbatu untuk proses sidik.

“Dari hasil sidik yang kita lakukan, pelaku mengaku dalam modus operandinya dengan cara menghubungi bidan PTT meminta uang dengan dalih untuk biaya pengiriman berkas-berkas para CASN yang dinyatakan lulus ke BKN Provinsi Sumatera dan BKN pusat melalui BKD Kabupaten Labuhanbatu, tanpa menentukan jumlah uangnya. Kemudian pelaku menerima uang dari masing masing CASN secara bertahap, dengan bertemu di beberapa tempat termasuk di tengah jalan maupun di depan kantor Dinas Kesehatan dan kemudian uangnya disimpan di dalam brankas di rumah pelaku,” jelas Kapolres.

Akibat perbuatannya, pelaku disangkakan atas tindak pidana gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf B dari UU nomor 20 tahun 2001 atas perubahan UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Transformasi TNI AD dan AI Jadi Sorotan Seminar Strategis di Seskoad Bandung, ini harapannya*

Siregar: Sertifikasi Guru Adalah Cara Feodal Menipu Diri Sendiri, Bukan Solusi Kualitas Pendidikan

Sampah, Energi, dan Masa Depan Indonesia Ketika Gunungan Sampah Bisa Menjadi “Tambang Energi” Baru Negara

Warga Medan Johor Tewas Tergantung di Jembatan Sungai Babura

FPS Poltekpar : Kelurahan Pardede Onan Memiliki Potensi Wisata Budaya

Bupati Asahan Buka Pelatihan TP PKK Kecamatan 2026 : Wujudkan Kader yang Profesional dan Inovatif