Audit Keuangan BLUD RS Haji Medan

MEDAN | SUMUT24 Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RS Haji Medan yang sangat fantastis mencapai Rp19 Miliar, diduga telah diselewengankan. “Makanya, diminta kepada BPK RI ataupun BPKP termasuk Kejatisu, segera mengaudit keuangan BLUD RS Haji Medan yang diduga diselewengkan tersebut,” tegas Ketua Forum Rakyat Sumatera Utara (Forsu) Ahmad Faisal Nasution kepada SUMUT24, Selasa (28/2).

Baca Juga:

• Zakiyuddin Harahap Sambut Peserta APEKSI 2026, Ajak Nikmati Keramahan dan Kuliner Kota Medan
• Zakiyuddin Harahap Sambut Peserta APEKSI 2026, Ajak Nikmati Keramahan dan Kuliner Kota Medan
• Semangat ‘Tampakna do Rantosna’, Rahudman Harahap Ajak Alumni SMAN 2 Perkuat Solidaritas Menuju Sumut Berkah

Menurutnya, “Dana BLUD tersebut harus diaudit, kalau tidak diaudit bisa-bisa kedepannya terjadi lagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan,” tegas Ahmad Faisal.

Kalau sudah begitu juga, lanjutnya, “Dirut RS Haji Medan Diah Retno sudah saatnya menjalani pemanggilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya,” tegas Ahmad Faisal.

Dugaan adanya penyelewengan dan tindak pidana korupsi diantaranya Pengadaan obat-obatan habis pakai selama setahun Rp 10.552.000.000, Pengadaan bahan makan dan minum pasien Rp 2.000.000.000, belanja bahan habis pakai kebutuhan Radiologi Rp 700.000.000, Belanja Kebutuhan Gas dapur Rp 600.000.000, Belanja bahan pakai loundry Rp 100.000.000, pengadaan habis pakai dapur Rp 600.000.000, pengadaan gas elpigi Rp 100.000.000 dengan beberapa item tanpa diketahui lokasinya dan banyak lagi yang lainnya. Untuk itu aparat hukum, seperti Kejaksaaan dan Kepolisian diminta secepatnya mengusut dan mengaudit dugaan korupsi anggaran dana BLUD tersebut.

“Ya kita minta aparat hukum harus mengusutnya dan meminta BPK RI untuk mengaudit khusus,” tegas Faisal.

Apalagi kabarnya, banyak kegiatan proyek pengadaan barang dan obat di RS Haji Medan yang berasal dari APBD murni Pemprovsu tahun 2015-2016 yang diindikasi tidak sesuai spesifikasi.

Karena menurutnya, tahun produksi barang, mestinya harus sama dengan tahun pengadaan sesuai Perpres 54 Tahun 2010 di Pasal 66 tentang pengadaan barang dan jasa. Namun begitu pun, lanjut dia, aparat hukum seperti kejaksaan dan Kepolisian agar meminta kepada BPK RI untuk melakukan audit berbagai proyek pengadaan di RS Haji Medan tersebut.

“Jika ada hasil, adanya kerugian negara nantinya, penegak hukum, jaksa dan polisi harus mengusutnya,” tandas Faisal. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Zakiyuddin Harahap Sambut Peserta APEKSI 2026, Ajak Nikmati Keramahan dan Kuliner Kota Medan

Zakiyuddin Harahap Sambut Peserta APEKSI 2026, Ajak Nikmati Keramahan dan Kuliner Kota Medan

Semangat ‘Tampakna do Rantosna’, Rahudman Harahap Ajak Alumni SMAN 2 Perkuat Solidaritas Menuju Sumut Berkah

Modus Check-in Hotel Sindikat Curanmor Sikat CRF di Parkiran

GM Geopark Kaldera Toba: Geopark Harus Menjadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat

Bank Sumut Luncurkan QResto, Inovasi Digital Bersama Pemkab Deli Serdang untuk Optimalkan Pajak Daerah