2020 Medan Miliki LRT dan BRT, Eldin Terima Financial Clossing PINA Di Istana Negara

Jakarta | SUMUT24

Baca Juga:

• Bupati Bersama Forkopimda Pakpak Bharat Menerima Kunjungan Kerja Tim Satgas PRR
• Bupati Solok Serahkan Reward kepada 187 Petugas Satpol PP dan Damkar
• Sarang Narkoba Mencirim Digerebek Bandar Diringkus, Pistol Hingga Sejumlah Sajam Disita

Berdasarkan jadwal Bappenas tender LRT (Light Rail Transit) dan BRT (Bus Rapid Transit), harus sudah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan pada akhir 2017 atau awal 2018.

“Maka, Januari 2018 harus sudah ditender sembari menunggu hasil studi. Target 2020, pembangunan LRT (Light Rail Transit) dan BRT (Bus Rapid Transit), sudah bisa dipergunakan oleh masyarakat,” ujar Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldn S MSi, usai menghadiri dan menerima menerima Financial Clossing Perjanjian Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), Proyek Waskita Toll Road dan Launching Public Private Partnership (PPP) Book 2017 di Istana Negara Jakarta, Jumat kemarin (17/2).

Lebih lanjut dikatakan Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi, proyek yang akan dibangun menggunakan dana dengan skema PINA ini diantaranya pembangunan LRT (Light Rail Transit) dan BRT (Bus Rapid Transit).

“Selain untuk memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik lagi bagi masyarakat, pembangunan LRT dan BRT ini kita lakukan untuk mengurai titik-titik kemacetan yang ada di Kota Medan. Untuk itulah kita harapkan program ini bisa berjalan secepatnya, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya dengan nyaman, tanpa kemacetan,” kata Wali Kota didampingi Kepala Bappeda Kota Medan, Wiriya Al Rahman.

Dikatakan Wali Kota, jalur LRT nanti dibangun di atas jalan protokol inti kota. Berdasarkan hasil kajian sementara yang telah dilakukan, jalur LRT rencananya akan melintasi Stasiun Besar Kereta Api (KA) Medan, Jalan Williem Iskandar, Jalan M Yamin, Jalan Gatot Subroto, Jalan Iskandar Muda, Jalan Universitas Sumatera Utara (USU), Jalan Setia Budi, Jalan Djamin Ginting, dan terakhir di Pasar Induk Laucih, Tuntungan.

Sedangkan jalur BRT, jelas Wali Kota, direncanakan akan menghubungkan kawasan sub pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar inti kota, seperti Pasar Induk Laucih, Terminal Amplas, dan Pelabuhan Belawan untuk menuju kawasan inti kota. Namun disiapkan juga rencana melintasi Jalan Sisingamangaraja atau batas kota menuju Lapangan Merdeka, Jalan Gatot Subroto, hingga Kampung Lalang.

Wali Kota Medan Terima Financial Clossing PINA Di Istana Negara

Acara ini disaksikan langsung Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden, Jusuf Kalla (kiri) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. Financial Closing PINA ini diharapkan mampu menjadi pemicu keterlibatan lembaga pengelola dana-dana jangka panjang atas proyek-proyek infrastruktur strategis dan prioritas lainnya.

Financial Clossing ini digelar oleh Kementerian/Bappenas. Kegiatan ini merupakan komitmen pemerintah mendiversifikasi pembiayaan dan mengurangi ketergantungan belanja APBN dan memperbesar peranan swasta. Di samping itu juga memanfaatkan sumber pembiayaan jangka panjang dari dana pensiun dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.

Mengutip dari polkam go.id, acara ini merupakan titik awal keberhasilan PINA setelah Menteri PPN/Kepala Bappenas diberikan mandat oleh Presiden RI Joko Widodo untuk menggalang sumber pembiayaan alternatif agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang mempunyai nilai komersial dan berdampak untuk meningkatkan perekonomian.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) secara bersama-sama memberikan pembiayaan investasi dalam bentuk ekuitas kepada PT Waskita Toll Road, yang saat ini memiliki konsesi untuk 15 ruas jalan tol. Adapun 8 ruas jalan tol berlokasi di Pulau Jawa dengan total panjang 408,41 kilometer, di mana 5 ruas di antaranya merupakan ruas Tol Trans Jawa dengan total panjang 305,27 kilometer.

Proses fasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas yang telah sampai financial closing ini juga tidak terlepas dari dukungan yang diberikan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR. Kementerian PPN/Bappenas, sebagai motor penggerak dan fasilitator PINA, mendorong agar skema ini dapat menjadi alternatif pembiayaan di tengah keterbatasan keuangan negara.

Prioritas proyek yang dipilih untuk didanai dengan skema PINA memiliki 4 kriteria. Pertama, mendukung percepatan target prioritas pembangunan nasional. Kedua, memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia. Ketiga, kelayakan komersial serta yang keempat, memenuhi kriteria kesiapan (readiness criteria).

PINA dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber pembiayaan yang berasal dari penanam modal, dana kelolaan, perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lain, dan sumber pembiayaan lain yang sah. Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan proyek PINA yang akan menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasional. (R01)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Bersama Forkopimda Pakpak Bharat Menerima Kunjungan Kerja Tim Satgas PRR

Bupati Solok Serahkan Reward kepada 187 Petugas Satpol PP dan Damkar

Sarang Narkoba Mencirim Digerebek Bandar Diringkus, Pistol Hingga Sejumlah Sajam Disita

Suling Perdana Kapolda Sumut, Perkuat Sinergi Polri dan Masyarakat

Gerebek Markas Narkoba Mencirim Kampung, Bandar Disergap dan Pistol Hingga Sejumlah Sajam Disita

Tim Kuasa Hukum PT Tun Sewindu Bantah Jokowi Laporkan Kepala Satpol PP Deli Serdang ke Polda Sumut