Pemprovsu Diminta Jangan Marginalkan Sektor Pertanian

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Senator M. Nuh Dorong Akses Kesehatan untuk Warga Daerah Terbatas Melalui Khitanan dan Pengobatan Gratis di Dairi
• Syaikh DR Reza Abdul Jabbar Kunjungi Masjid Agung, Ini Pesannya
• Terungkap! Belanja LPJU Rp291 Miliar Jadi Paket Pengadaan Terbesar Pemko Medan Tahun 2026

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) diminta jangan memarginalkan sektor pertanian. Harus ada perubahan yang signifikan terhadap kontribusi pertumbuhan pada sektor pertanian dengan mengoptimalkan kinerja RAPBD 2017 yang lebih berkualitas.

“Masukan dan dorongan untuk memberikan perhatian lebih kepada sektor pertanian yang menjadi tambatan kehidupan masyarakat Sumut hampir 40 persen, telah banyak diberikan. Namun langkah nyata untuk itu belum terwujud,” ujar Rinawati Sianturi anggota DPRD Sumut, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi Partai Hanura terhadap Ranperda tentang APBD Sumut TA 2017, dalam rapat paripurna DPRD Sumut Rabu(18/1).

Indikator makro yang cenderung baik, lanjutnya, tidak boleh melenakan kita dari hakekat pembangunan yang harus menyentuh masyarakat mayoritas. Karenanya, Pemprovsu harus berani menggunakan nilai tukar petani (NTP) dan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur.

Legislatif Partai Hanura dari dapil Sumut X yang kini duduk sebagai anggota di Komisi E DPRD Sumut juga menyampaikan, setelah membaca dan mencermati secara seksama nota keuangan beserta penjabaran APBD TA 2017, laporan komisi dan banggar terhadap pembahasan RAPBD Provsu TA 2017, Fraksi HANURA DPRD SU menilai, sebenarnya Provsu dapat berkonsentrasi pada sektor pertanian. Dengan harapan, pertumbuhan di sektor ini , bisa tumbuh lebih baik dan signifikan.

“Karena, pertumbuhan di sektor pertanian ini, akan memiliki pengaruh terhadap pengurangan pengangguran dan kemiskinan di provinsi Sumut,”terangnya.

Sebaliknya, jika pertumbuhan di sektor pertanian ini berjalan lambat, tidak hanya berdampak pada upaya kita dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. Yang paling prinsip juga akan menjauhkan pemerintah daerah pada visi dan misi pembangunan di Sumut itu sendiri.

“Pemerintahan provinsi tidak memiliki grand design memajukan sektor pertanian selama empat tahun terakhir. Struktur pertumbuhan dan pembangunan Sumut masih sangat konservatif. Tidak ada terobosan kebijakan yang progresif dan berpihak kepada sektor pertanian dan para petani,”terangnya. (W01)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Senator M. Nuh Dorong Akses Kesehatan untuk Warga Daerah Terbatas Melalui Khitanan dan Pengobatan Gratis di Dairi

Syaikh DR Reza Abdul Jabbar Kunjungi Masjid Agung, Ini Pesannya

Terungkap! Belanja LPJU Rp291 Miliar Jadi Paket Pengadaan Terbesar Pemko Medan Tahun 2026

Satres Narkoba Polresta Deli Serdang Gelar Jumat Curhat Bersama Masyarakat Desa Sidodadi

6.731 Peserta Ikuti SMM USU 2026, Meningkat 25 Persen Dari Tahun Lalu

PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan Sumatera Utara 72 Jam Lebih Cepat Dari Estimasi