Promosi Jabatan Rawan Suap, KPK Warning Kepala Daerah

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Gerebek Markas Narkoba Mencirim Kampung, Bandar Disergap dan Pistol Hingga Sejumlah Sajam Disita
• Tim Kuasa Hukum PT Tun Sewindu Bantah Jokowi Laporkan Kepala Satpol PP Deli Serdang ke Polda Sumut
• Kunjungi Labusel, Bobby Nasution Bantu Pembangunan Rumah Tahfiz dan Percepat Program Bedah Rumah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) intai suap promosi jabatan Gubernur Sumatera Utara dan Wali Kota Medan yang berdampak buruk terhadap citra dan kinerja pemerintahan.

KPK akan melakukan koordinasi dengan Tim Sapu Bersih Pungli untuk menanggulangi fenomena jual-beli jabatan.

“Karena kami yakin ini tidak hanya di Klaten, tapi juga di daerah yang lain,” kata wakil ketua KPK.

Soal suap jabatan seperti yang diduga dilakukan oleh Bupati Klaten, Sri Hartini, dikatakan bukan kondisi laten, tapi kondisi yang terjadi di seluruh Indonesia. Dikarenakan, jabatan adalah salah satu diantara pemasukan tidak sah untuk oknum pejabat tertentu, karena uangnya tidak masuk dalam APBD. Dan kerahasian ini terkunci rapat dan dijaga betul.

Hal itu dikatakan oleh Drs Shohibul Anshor Siregar Msi salah seorang Pengamat Politik dan Sosiolog kepada SUMUT24, Selasa (3/1).

Soal suap untuk mendapatkan promosi jabatan ini, lanjutnya,bisa saja dilakukan oleh beberapa orang untuk mendapatkan suatu jabatan, dan semuanya dikutip. Meski akhirnya, hanya satu yang menang. Yang lain dipastikan tak akan bicara.

Sementara Pengamat Pendidikan dari Unimed Prof. Syaiful Sagala pada Sumut24, Selasa (3/1) menyatakan, sesuai permintaan KPK seharusnya pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dan Kementerian Dalam Negeri untuk memperhatikan secara serius pengangkatan posisi-posisi tertentu seperti diatur Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Di sisi lain Direktur Eksekutif LSM LARaS Firdaus Tanjung mengungkapkan, memang suap jabatan dilakukan oknum pejabat sudah membaur kepada ‘trand’. Namun mereka tidak melihat, bahwa sistem pemerintahan yang notabenennya pisitif, berubah menjadi negatif dan bumerang tersendiri di instansi pemerintahan.

Pun begitu, instansi penegak hukum juga harus peka terhadap situasi suap jabatan di pemerintahan yang disinyalir telah merubah ‘imej’ positif menjadi negatif. Bahkan buruknya terhadap kinerja pemerintahan, pungkas Firdaus. (W02/Ro5/wo1)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gerebek Markas Narkoba Mencirim Kampung, Bandar Disergap dan Pistol Hingga Sejumlah Sajam Disita

Tim Kuasa Hukum PT Tun Sewindu Bantah Jokowi Laporkan Kepala Satpol PP Deli Serdang ke Polda Sumut

Kunjungi Labusel, Bobby Nasution Bantu Pembangunan Rumah Tahfiz dan Percepat Program Bedah Rumah

Kejagung Jemput Paksa Direktur PT TPL, Dugaan Korupsi Transfer Pricing Rugikan Negara Rp2 Triliun

Kemnaker Latih 1.041 Penyandang Disabilitas, Sebagian Besar Sudah Bekerja dan Berwirausaha

Antisipasi Dampak Kabut Asap di Medan, DPRD Minta Sinergi Lintas Instansi dan Kesiapan PJJ