Erry Hanya Perlu Lakukan Konsolidasi Birokrasi Dengan Baik

MEDAN|SUMUT24

Baca Juga:

• Diburu Sampai ke Jambi Polda Sumut Tangkap 2 Begal Sadis di Angkot Viral di Medsos
• Bentrok Pemuda di Pancur Batu Seorang Pria Tewas Bersimbah Darah.
• Ketika Bebas Visa Menjadi Celah Judi Online: Alarm Baru Kedaulatan Digital Indonesia

Sutrisno Pangaribuan ST, politikus partai PDI Perjuangan dan juga anggota DPRD Sumut meminta Gubernur Sumut HT Erry Nuradi untuk melakukan konsolidasi birokrasi dengan baik, agar Sumut bangkit dan menjadi PATEN.

“Jika Gubsu menginginkan pelayanan yang cepat, segeralah ttempatkan orang-orang pas . karena, sudah terlalu lama beliau mengkotak-katik siapa yang mau ditempatkan. Karena, sampai dengan saat ini, masih ada beberapa dinas yang masih dipimpin oleh Pelaksana tugas (Plt),” kata Sutrisno.

Selain itu, lanjutnya, Gubsu juga diharapkan berhenti melakukan yang hanya sekedar membangun pencitraan. Karena,citra itu tidak eprnah lahir ketika dibangun. Citra itu lahir dari kinerja. Karenanya, kalau berkinerja baik, orang akan mengatakan PATEN. Selanjutnya, Gubsu juga diharapkan melakukan komunikasi yang baik kepada seluruh komponen masyarakat dan juga DPRD Sumut. Gubsu pasti akan dikatakan PATEN, tanpa kampanye atau memintanya.

Sutrisno juga mengakui, kalau dirinya harus menyampaikan rasa prihatin. Sejak HT Erry Nuradi Plt Gubernur Sumut, kemudian menjadi Gubsu yang dilantik oleh Presiden , belum terlihat sebuah terobosan dari seorang Gubernur. Terobosan yang dimaksud adalah, belum terlihat ada sesuatu yang menjadi lompatan dari seorang Gubsu, dalam rangka meyakinkan publik, bahwa Sumut memiliki Gubernur saat ini.

“Kalau urusanya hanya seremonial, dan setiap saat hadir pada kegiatan seremonial, saya rasa bukan untuk itu Gubernur ada. Gubernur ada dalam rangka untuk memimpin Pemerintah Provinsi, dan juga sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah,” ujarnya.

Sebagai contoh, kata Sutrisno, ketika Bupati Simalungun melakukan perombakan SKPD belum 6 bulan setelah menjabat, Sepertinya, Gubernur tidak mampu melakukan apa-apa. Seharusnya, Gubernur memanggil Bupati dan menyampaikan kalau hal tersebut telah melanggar UU.

Sebagai wakil rakyat, Sutrisno berharap agar kinerja Gubsu dapat kinerjanya dapat dilihat oleh masyarakat Sumut. Lakukan saja apa yang tertuang dalam RPJMD, dan ada APBD setiap tahunnya. Disitu jelas hal-hal apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, bimbinglah eksekutif untuk memiliki. Kalau hanya sekedar rutinitas berjalan tiap tahun APBD, lalu kemudian tiap tahun ada LKPJ, hal itu dapat berjalan tanpa harus ada Gubernur. “Harus ada terobosan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sutrisno juga menyampaikan, bahwa Gubernur Sumut akan kuat, jika memposisikan dirinya dalam dua konteks. Yakni, sebagai Kepala Daerah yang dipilih secara langsung,dan juga sebagai wakil Pemerintah Pusat. Kalau misalnya sebuah Kabupaten tidak bisa dikendalikan, atau tidak bisa dipimpin dengan baik, laporkan ke Mendagri.

Sutrisno yang baru saja kembali dari kunjungan reses ke daerah dapil nya,mengaku dalam resesnya itu menemukan ada jalan provinsi yang baru dikerjakan satu minggu dibangun, tapi sudah rusak.

Dalam hal ini, Gubernur sebagai penanggungjawab semua program Pemerintah Provinsi, dan satu rupiah uang APBD Provinsi itu menjadi tanggungjawabnya, harus melakukan pengawasan dengan baik. (W01)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Diburu Sampai ke Jambi Polda Sumut Tangkap 2 Begal Sadis di Angkot Viral di Medsos

Bentrok Pemuda di Pancur Batu Seorang Pria Tewas Bersimbah Darah.

Ketika Bebas Visa Menjadi Celah Judi Online: Alarm Baru Kedaulatan Digital Indonesia

KOMNAS PA Pusat Berikan Penghargaan kepada Polsek Pantai Labu atas Kepedulian dan Perlindungan terhadap Anak serta Guru Tahfiz Qur’an

116 Pengedar dan Pengguna Narkoba Diciduk, Polda Sumut Bakar 21 Barak Narkoba dalam Dua Hari

Polsek Tanjung Morawa Amankan Dua Terduga Pelaku Percobaan Curanmor