Gubernur Tegaskan Kasus PMK di Sumut Masih Terkendali

MEDAN I Sumut24.co Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menegaskan kembali bahwa kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak kaki empat yang saat ini menjadi sorotan publik, masih dalam posisi terkendali dengan berbagai langkah penanganan.

Baca Juga:

• RUPS Bank Sumut 2026: Pemda Perkuat Modal, Bank Sumut Siap Akselerasi Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah
• Pembahasan Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan Berlanjut, Rico Waas Hadiri Paripurna Jawaban Fraksi DPRD Medan
• Beri Hunian Yang Lebih Layak, Wakil Wali Kota Medan Sarankan Apersi Bangun Rumah Susun Bagi Warga Pinggiran Sungai

Hal itu diungkapkan Gubernur Edy Rahmayadi menjawab pertanyaan wartawan, terkait beredarnya isu keberadaan vaksin serta ketersediaan obat-obatan untuk penanganan hewan ternak yang terindikasi terkena PMK, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (2/6).

Dari keterangan disampaikan Gubernur, saat ini penularan PMK memang berada pada posisi sekitar 4.000-an (4.002) ekor yang terindikasi PMK. Namun ia meminta masyarakat untu tidak panik, seiring langkah penanganan yang sejauh ini terus dilakukan di seluruh kabupaten/kota yang terkena.

“Dari jumlah itu, hanya 10 ekor yang mati. Itupun yang anakan, karena kondisi tempatnya yang kurang baik. Dan langkah penanganan terus kita lakukan, jadi masyarakat harus tenang,” terang Gubernur.

Apalagi, lanjut Gubernur, bahwa dari total hewan ternak yang terindikasi PMK, 3.600 (3.683) ekor dinyatakan sembuh. Artinya tinggal 400 ekor yang belum, dan masih dilakukan isolasi.

“Kita sudah buat rambu-rambunya di situ (aturan), yakni tidak boleh keluar masuk (perdagangan antar daerah/provinsi) sapi sementara ini. Harus ada surat izin, untuk hewan kurban dan harus ada surat pernyataan bahwa binatang ternak tersebut sehat,” jelas Edy.

Kemudian, lanjut Edy, bagi hewan ternak yang terindikasi PMK, telah disiapkan proses isolasi. Sehingga kondisi saat ini, meskipun masih ada hewan ternak yang terindikasi PMK, masih terkendali dan bisa ditangani pihak terkait.

“Soal status wabah, ya banyak yang mau dinyatakan ini wabah, sehingga semua ditanggung oleh pemerintah. Kalau itu, nanti buntutnya ngejarnya ke sana itu. Wabah itu, kalau tidak ada obat, mati begitu banyak. Itulah wabah,” katanya, menjawab keresahan masyarakat tentang penetapan PMK sebagai wabah.

Gubernur juga menjelaskan, meskipun belum ada vaksin disiapkan untuk penanganan PMK, namun pemerintah menjamin ketersediaan obat dan vitamin untuk diberikan kepada hewan ternak. Seperti yang ada saat ini, sebagian besar hewan bisa sembuh dengan bantuan intensif pengobatannya.

“Vaksin belum ada. Obat antibiotik dan vitamin yang dilakukan. Ada isu miring katanya obat-obatan tak ada, mahal, bohong. Itu orang yang tak bertanggung jawab menyatakan itu, sehingga petani ini menjual lebih cepat atau dipotong,” pungkas Gubernur, yang meyakinkan bahwa pemerintah mendukung penyediaan obat-batan untuk itu.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

RUPS Bank Sumut 2026: Pemda Perkuat Modal, Bank Sumut Siap Akselerasi Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah

Pembahasan Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan Berlanjut, Rico Waas Hadiri Paripurna Jawaban Fraksi DPRD Medan

Beri Hunian Yang Lebih Layak, Wakil Wali Kota Medan Sarankan Apersi Bangun Rumah Susun Bagi Warga Pinggiran Sungai

Komandan Seskoad Tinjau Trauma Healing hingga Renovasi Fasilitas di KKL Wilhan Cisarua

Berbagi Berkah di Awal Syawal, PLN UIP SBU Dan YBM PLN Perkuat Sinergi Dan Kepedulian Sosial

Bupati Labuhanbatu Mutasikan Dokter Gigi Dari Puskesmas Negeri Lama, Warga Kecewa