Hasban Benturkan Gubsu dengan DPRDSU

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Kejaksaan Agung Periksa 7 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah PT Pertamina
• KPK Diminta Segera Panggil Bobby Nasution Terkait Kasus OTT Topan Ginting
• Ketua YHA Ijeck Resmikan Masjid ke 60 di Kabupaten Mandailing Natal

Berbagai macam persoalan dan permasalahan di Pemprovsu seperti terlambatnya pengajuan KUA-PPAS ke DPRDSU, diturunkannya PBB-KB dan BBN-KB serta tak sesuainya komitmen Pemprovsu dengan DPRDSU tentang penyusunan anggaran. “Sehingga jelas bahwasanya Sekdaprovsu Hasban Ritonga telah membenturkan Gubsu HT Erry dengan DPRDSU baik secara langsung maupun tidak langsung,” tegas Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor Sumut Safrizal kepada SUMUT24, Senin (17/10).

Menurut Safrizal, sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Hasban adalah pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran, sehingga atas kelakuannya tersebut terhambatnya pembangunan di Sumut.

Lebihlanjut Rizal, Sekdaprovsu Hasban Ritonga sebagai motor penggerak di Pemprovsu. Kalau Hasban tak sejalan dengan pimpinannya, yakni Gubsu HT Erry Nuradi, tentu dapat berdampak bagi pembangunan masyarakat Sumut dan bakal merugikan masyarakat itu sendiri.

Sebaiknya Walaupun apapun kepentingan Hasban di Pemprovsu baik pribadi dan kelompok serta masih terlalu patuh kepada atasannya terdahulu Gatot Pujonugroho, harus dikesampingkan dulu. Karena sekarang ini Gubsunya adalah HT Erry Nuradi. Sehingga tidak ada alasan Hasban untuk tidak mendukung HT Erry Nuradi dalam berbagai progam mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat Sumut.

Hasban harus merubah mainseatnya selama ini dengan tunduk dan patuh kepada atasannya. Jangan pura-pura patuh didepan tapi dibelakang bermain, iktikat seperti itulah harus diubah sehingga Sumut ini maju dan berkembang dan dapat bersaing dengan provinsi lain di Indonesia.

“Kita memang heran kinerja Hasban selama ini, semua pengajuan anggaran ke DPRDSU semuanya hampir terlambat. Sehingga terkesan Hasban menjebak DPRDSU sehingga bisa merusak citra Gubsu. Secara teknis kan Hasban yang tahu berbagai anggaran, Gubsu hanya menelaah dan menandatangani pengajuan tersebut. Makanya dalam hal ini juga Gubsu jangan terjebak, karena bisa saja, karena tidak sinkronnya selama ini Gubsu bisa terjebak oleh bawahannya dalam penganggaran sehingga Gubsu harus jeli dan cermat, kalau bawahan tidak suka apapun bisa dibuat,” tegas Safrizal.

Jadi Ajang Korupsi

Sementara itu, Ketua Barisan Rakyat Pengamat Korupsi (Barapaksi) Otty S Batubara kepada SUMUT24, kemarin menegaskan, Penurunan pendapatan pajak potensial dari Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor sebesar Rp 70 Miliar dan Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor Sebesar Rp 90 Miliar (BBN-KB dan PBB-KB), dinilai sebagai ajang korupsi.

“Inikan sesuatu yang tidak masuk akal dan membingungkan masyarakat, bila penurunan PAD itu terjadi. “Ada indikasi penurunan PAD diduga jadi ajang korupsi pejabat Pemprovsu untuk memperkaya diri dan lain sebagainya,” tegas Otty.

Menurutnya, Sekdaprovsu Hasban Ritonga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), harus menjelaskan dan bertanggungjawab atas penurunan PAD tersebut.

“Jangan-jangan ada rencana terselubung untuk mengkorupsi uang negara, Ucapnya,” tegas Otty S Batubara.

Penyampaian KUA-PPAS adalah agenda publik yang harus dijelaskan kepada masyarakat, ada apa dibalik ini. “Sekda harus klarifikasi sehingga penurunan PAD tersebut jangan jadi sumber korupsi berjamaah bagi para pejabat Pemprovsu,” tegasnya.

Kita berharap aparat penegak hukum ataupun KPK turun menyelidiki diturunkannya potensial pendapatan PAD Sumut tersebut. Sementara itu Sekdaprovsu Hasban Ritonga yang dikonfirmasi tentang hal tersebut tidak menjawab baik melalui telepon selulernya maupun pesan singkat. Begitujuga ketika disambangi diruangan kerjanya Sekda enggan menerima, menurut stafnya bapak sedang sibuk ada tamu. “Bapak masih ada tamunya,” ujar staf kepada wartawan kemarin. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kejaksaan Agung Periksa 7 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah PT Pertamina

KPK Diminta Segera Panggil Bobby Nasution Terkait Kasus OTT Topan Ginting

Ketua YHA Ijeck Resmikan Masjid ke 60 di Kabupaten Mandailing Natal

KORSA Nilai Sekda Sumut Profesional Tangani Kebijakan Pangan, Kritik DPRD Dinilai Kurang Proporsional

Hasyim SE Buktikan Politik Humanis: Berbagi Bersama Santri dan Anak Panti di HSN

SMAN 1 Medan Unggul Sementara, Turnamen Kapolda Sumut Cup 2025 Semakin Seru Menuju Semifinal