Kadisdik Medan Langgar UU Nomor 23 Tahun 2014

Medan|SUMUT24

Baca Juga:

• GM Geopark Kaldera Toba: Geopark Harus Menjadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat
• Bank Sumut Luncurkan QResto, Inovasi Digital Bersama Pemkab Deli Serdang untuk Optimalkan Pajak Daerah
• Sutrisno Pangaribuan: Tuduhan Aksi Mahasiswa Dibayar Hanya Upaya Memecah Gerakan

Pelantikan/mutasi di beberapa kepala sekolah yang dilakukan Kadisdik Medan Marasutan Siregar, dinilat telah melanggar UU No 23 tahun 2014 dan harus dianulir.

UU No 23 tahun 2014 tentang Pengambilalihan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ke Pemerintah Provinsi dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ini merupakan warning bagi Wali Kota Medan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan tindakan Kadisdik ini jelas melanggar peraturan pemerintah terutama UU No 23 tahun 2014,” tegas Anggota Komisi B DPRD Medan H. Irsal Fikri, S.Sos, Minggu (9/10) malam.

Menurut H. Irsal Fikri, S.Sos, mutasi Kepala Sekolah SMA Neg 4 Drs Ramli ke SMA Negri 12 Medan. Kepala Sekolah SMA Neg 12 Drs Jasmen Tampubolon Msi ke SMA Neg 19. Kepala Sekolah SMA Neg 9 Rico Marbun ke SMA Neg 4. Kepala Sekolah SMA Neg 15 Drs.Darwin Siregar,MPd ke SMA Neg 9 Medan yang dilakukan Kadisdik Medan Marasutan Siregar tida sah dan telah mencoreng wajah dunia pendidikan serta Wali Kota Medan.

“Kebijakan Kadisdik ini diduga punya kepentingan dan indikasinya arogan. Lebih parahnya antara Kepsek yang diangkat dan dilantik, beda SK. Ada apa ini. Karena untuk mengganti Kepala Sekolah ada persyaratannya kerena pensiun, meninggal atau terkena sanksi. Dalam hal ini apa dasar Kadisdik melakukan mutasi, jika diluar persyaratan itu maka indikasinya ada faktor suka dan tidak suka atau faktor X,” ujarnya.

Anggota dewan ini menyatakan tindakan arogansi yang tidak berdasar dari Kadisdik Medan, merupakan warning bagi Wali Kota Medan dalam menempatkan SKPD nantinya.

“Kadisdik Medan Marasutan Siregar sepertinya tidak memahami visi misi Wali Kota Medan, dalam membangun dunia pendidikan. Mengingat bidang pendidikan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menentukan generasi penerus bangsa,” tegas Irsal.

Diharapkan Wali Kota dapat menjadi wasit yang tegas, tindak bila ada SKPD yang salah. Jangan memandang siapa dibelakangnya, karena ini menyangkut nasib bangsa. Katan salah itu salah, walau pahit. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

GM Geopark Kaldera Toba: Geopark Harus Menjadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat

Bank Sumut Luncurkan QResto, Inovasi Digital Bersama Pemkab Deli Serdang untuk Optimalkan Pajak Daerah

Sutrisno Pangaribuan: Tuduhan Aksi Mahasiswa Dibayar Hanya Upaya Memecah Gerakan

Strategi Komunikasi Pemerintah: Menjaga Narasi, Menjaga Kepercayaan Publik

Pabrik Sepatu Yumeida di Purwodadi Sunggal Terbakar

Taekwondo Championship Sumut 2026 Digelar, Bidik Bibit Atlet Menuju Asian Championship dan Porprov