Oknum Anggota Dewan Diduga Backup MSDC

Medan|SUMUT24

Baca Juga:

• GM Geopark Kaldera Toba: Geopark Harus Menjadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat
• Bank Sumut Luncurkan QResto, Inovasi Digital Bersama Pemkab Deli Serdang untuk Optimalkan Pajak Daerah
• Sutrisno Pangaribuan: Tuduhan Aksi Mahasiswa Dibayar Hanya Upaya Memecah Gerakan

Rekomendasi Komisi A DPRD Medan untuk menutup dan tidak memberlakukan sertifikasi Medan Safety Driving Centre (MSDC), dalam pengurusan permohonan SIM di Satlantas Polrestabes Medan tidak digubris.

DPRD Medan juga minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan kepada manajemen Medan Safety Driving Centre (MSDC). Terkait aliran dana masyarakat untuk pembayaran sertifikat pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM). Karena ‘aroma’ dugaan korupsi yang sangat kental.

Disinyalir ada kekuatan besar dan keterlibatan oknum DPRD Medan mem-backup keberadaan MSDC. “Bukan polisi saja yang ribut, anggota dewan pun ada yang kebakaran jenggot ketika Komisi A meributi MSDC,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Medan, Andi Lumban Gaol.

Menurutnya, dengan mengacuhkan keputusan Komisi A DPRD Medan, MSDC seolah ingin membenturkan lembaga politik dengan beking yang selama ini membantu operasional agar berjalan mulus.

Komisi A DPRD Medan tetap komit minta Pemko Medan ‘menyegel’ lembaga kursus MSDC yang tidak memiliki izin Lemdikpol dan akan membawa masyarakat dan Sat Pol PP ke MSDC.

Komitmen untuk memperjuangkan kepentingan umum harus menjadi landasan utama, membongkar dugaan praktik mafia yang sudah lama beroperasi.

“Harusnya mereka berhenti. Kita sudah keluarkan rekomendasi untuk stanvas. Suratnya sedang diproses di pimpinan dewan. Tapi kenapa masih beroperasi. Itu yang kita sesalkan. Seharusnya pihak terkait (Polresta/Pemko Medan) harus merespon,” ungkapnya.

Sekretaris Police Watch Sumut Drs Siddik Surbakti MA, meminta agar penyertaan sertifikat untuk pengurusan surat izin mengemudi (SIM) dari lembaga belajar Medan Safety Driving Centre (MSDC) Jl. Bilal Medan, di Sat Lantas Polresta Medan segera dihentikan karena memberatkan masyarakat pemohon SIM.

“Penyertaan sertifikat MSDC segera dihentikan karena selain biayanya mahal juga memperlambat proses pengurusan SIM, sementara Sat Lantas Polrestabes Medan sangat layak untuk menguji karena sarana dan prasana sangat layak dan berbasis uji kompetensi,” ujar Siddik Surbakti.

Menurut Siddik, masyarakat pemohon SIM Baru sebaiknya langsung saja mengurus permohonan SIM di Sat Lantas, tanpa harus menyertakan sertifikat belajar mengemudi dari MSDC. Instruktur-instruktur di Sat Lantas akan menguji para pemohon SIM, karena tidak ada peraturan atau Undang Undang yang mewajibkan para pemohon SIM A dan C Baru menyertakan sertifikat MSDC.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

GM Geopark Kaldera Toba: Geopark Harus Menjadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat

Bank Sumut Luncurkan QResto, Inovasi Digital Bersama Pemkab Deli Serdang untuk Optimalkan Pajak Daerah

Sutrisno Pangaribuan: Tuduhan Aksi Mahasiswa Dibayar Hanya Upaya Memecah Gerakan

Strategi Komunikasi Pemerintah: Menjaga Narasi, Menjaga Kepercayaan Publik

Pabrik Sepatu Yumeida di Purwodadi Sunggal Terbakar

Taekwondo Championship Sumut 2026 Digelar, Bidik Bibit Atlet Menuju Asian Championship dan Porprov