KPK: Sulit Usut Politik Uang di Pilkada

Jakarta | SUMUT24

Baca Juga:

• GM Geopark Kaldera Toba: Geopark Harus Menjadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat
• Bank Sumut Luncurkan QResto, Inovasi Digital Bersama Pemkab Deli Serdang untuk Optimalkan Pajak Daerah
• Sutrisno Pangaribuan: Tuduhan Aksi Mahasiswa Dibayar Hanya Upaya Memecah Gerakan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui potensi money politic atau politik uang di pilkada serentak 2017. Namun, lembaga antirasuah itu mengaku kesulitan mengusut hal tersebut jika calonnya berasal dari swasta.

“Sulitnya KPK itu kan saat ini belum bisa masuk di sektor swasta. Kalau (calonnya) bukan penyelenggara negara repot,” ucap Ketua KPK Agus Rahardjo di Puri Imperium Office Plaza, Kuningan, Jakarta, Rabu (28/9). Selama ini KPK bisa mengusut kasus dugaan korupsi dan menjerat swasta karena melibatkan penyelenggara negara juga. Hal yang berbeda tentunya dalam pagelaran pilkada serentak ini.

Meski begitu, lanjut Agus, saat ini sejumlah penegak hukum tengah menggodok aturan tentang penjeratan korporasi. Sehingga dengan aturan itu nantinya bisa mengusut pihak swasta dan korporasi secara leluasa.

“Makanya, mudah-mudahan nanti segera bisa kita lakukan?,” ucap Agus.

Tjahjo: Lawan Politik Uang

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, paling tidak ada dua hal yang harus diperangi dan diawasi bersama saat pilkada serentak berlangsung. Kedua hal itu adalah money politic atau politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan.

“Pilkada yang harus kita lawan adalah politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam tanda petik adalah menghalalkan segala cara,” ujar Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/9). Penyalahgunaan kekuasaan yang dimaksud Tjahjo bukan dalam arti sempit. Penyalahgunaan wewenang juga harus dilihat dari isu yang dimainkan para calon. Tidak boleh lagi ada isu yang sengaja dibuat dan sifatnya provokatif.

“Termasuk di dalamnya mengembangkan kampanye maupun isu yang sifatnya provokatif yang membahayakan persatuan dan kesatuan,” imbuh dia.

Kemendagri saat ini sudah bekerja sama dengan kepolisian dan Kemenkominfo untuk mengawasi semua upaya provokasi melalui dunia maya. Sebab, sulit membendung segala isu yang dilontarkan melalui media sosial.

“Saya mohon kepolisian dan Kominfo untuk mengusut dengan tegas siapapun yang menyebarkan lewat medsos yang sifatnya provokatif dan mengganggu stabilitas daerah. Karena pilkada ini harus aman, demokratis,” pungkas Tjahjo. (int)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

GM Geopark Kaldera Toba: Geopark Harus Menjadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat

Bank Sumut Luncurkan QResto, Inovasi Digital Bersama Pemkab Deli Serdang untuk Optimalkan Pajak Daerah

Sutrisno Pangaribuan: Tuduhan Aksi Mahasiswa Dibayar Hanya Upaya Memecah Gerakan

Strategi Komunikasi Pemerintah: Menjaga Narasi, Menjaga Kepercayaan Publik

Pabrik Sepatu Yumeida di Purwodadi Sunggal Terbakar

Taekwondo Championship Sumut 2026 Digelar, Bidik Bibit Atlet Menuju Asian Championship dan Porprov