Prodi Magister Hukum UNPAB Gelar Kuliah Umum Dengan Hakim Agung RI Prof Supandi Secara Virtual

 

Baca Juga:

• Bupati Tapsel Gus Irawan Ajak BKMT Perkuat Nilai Agama, Bentengi Keluarga dari Tantangan Zaman
• Hari Jadi Polwan ke-78, Polres Padangsidimpuan Gelar GASPOL Perempuan dan Sambangi Panti Jompo
• Hari Juang Polri 2026 di Padang Lawas: Kapolres Dodik Yuliyanto Tegaskan Semangat Pengabdian

Medan I Sumut24.co Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan menyelenggarakan kuliah umum bertajuk hukum acara tata usaha negara, berlangsung secara virtual, Kamis (9/12). Kuliah umum diselenggarakan secara daring pada Kamis, 9 Desember 2021, pukul 14.00 WIB s/d selesai. Materi dalam kuliah umum itu disampaikan langsung oleh Hakim Agung RI Prof DR H Supandi SH MHum. Dengan moderator Kepala Prodi Magister Hukum UNPAB Dr T Riza Zarzani SH MH serta Direktur Pascasarjana UNPAB Dr Yohny Anwar SE MM MH.

Dalam paparannya Hakim Agung RI Prof DR H Supandi SH MHum mengatakan, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pencari keadilan bertindak/berbuat di pengadilan dan bagaimana pengadilan bertindak dalam rangka penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Singkatnya dalam mencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat tata cara yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Direktur Pascasarjana UNPAB Dr Yohny Anwar SE MM MH dalam sambutannya mengatakan, Sangat mengapresiasi narasumber Hakim Agung RI Prof Supandi semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. kuliah umum ini walaupun secara daring akan memberikan kesempatan emas untuk mendapatkan beberapa pendekatan tentang ilmu hukum. “Selama ini, kita menggunakana pendekatan-pendekatan normatif untuk melihat dan mengkaji hukum, tetapi hari ini kita akan diajak untuk melihat dari sisi lain tentang hukum. Jadi tidak hanya normatif tetapi kita juga melihat hukum dari sisi empiriknya,” ungkapnya.

Adapun kesimpulannya dalam kuliah umum itu, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas kewenangan PTUN yaitu kewenangan mengadili sengketa Fiktif Positif, Sengketa Tindakan Melawan Hukum oleh Pemerintah (OOD), dan Pengujian ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang. 2. Koneksitas UU AP dengan UU Cipta Kerja terdapat dalam Ketentuan Pasal 175 UU Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan didalam UU AP; 3. Dari 3 (tiga) kewenangan PTUN sebagaimana diatur dalam UU AP, pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja, Kewenangan PTUN yang paling menonjol dan berkembang adalah gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pemerintah (OOD).Red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Tapsel Gus Irawan Ajak BKMT Perkuat Nilai Agama, Bentengi Keluarga dari Tantangan Zaman

Hari Jadi Polwan ke-78, Polres Padangsidimpuan Gelar GASPOL Perempuan dan Sambangi Panti Jompo

Hari Juang Polri 2026 di Padang Lawas: Kapolres Dodik Yuliyanto Tegaskan Semangat Pengabdian

1 Hektare Lahan Bawang Putih Ditanam di Madina, Kapolres: Ketahanan Pangan Harus Diperkuat

Ngaku Ambil AC dan Genset Tanpa Izin, Pemuda 22 Tahun Berurusan dengan Polisi

Petani 48 Tahun di Tapsel Tewas di Saluran Sawah, Sebelumnya Sempat Muntah Usai Makan Kacang