Kabiro Perekonomian Pemprovsu Naslindo  : Lagi Dipersiapkan Jadwal Pelantikan Direksi PDAM

MEDAN I Sumut24.co Dua Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi dicopot dari jabatannya oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) atau pemegang saham. sehingga sampai hari ini jabatan kedua direksi itu masih lowong belum ada yang mengisi. Saat ini mulai terjawab sudah dan menunggu jadwal pelantikan yang tepat oleh Gubsu Edy Rahmayadi.

Baca Juga:

• Bupati Tapsel Gus Irawan Ajak BKMT Perkuat Nilai Agama, Bentengi Keluarga dari Tantangan Zaman
• Hari Jadi Polwan ke-78, Polres Padangsidimpuan Gelar GASPOL Perempuan dan Sambangi Panti Jompo
• Hari Juang Polri 2026 di Padang Lawas: Kapolres Dodik Yuliyanto Tegaskan Semangat Pengabdian

Adapun mereka yang dicopot yakni Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirtanadi, Feby Milanie dan Direktur Air Minum PDAM Tirtanadi, Jhoni Mulyadi. Keduanya dicopot melalui Surat Keputusan tertanggal 10 Juni 2021.

Kepala Biro Perekonomian Setda Provsu Naslindo Sirait dikonfirmasi, Rabu (8/12). soal hal tersebut, membenarkan bahwa dua direksi PDAM Tirtanadi masih lowong dan belum dilantik. Menurutnya, Dalam waktu dekat akan dilaksanakan pelantikan, ya saat ini sedang menyusun jadwal pelantikan yang tepat oleh Gubsu Edy Rahmayadi. apabila sudah ada waktu yang ditentukan akan diberitahu, ucapnya.

Gubsu Segera Melantik Sementara itu Pemerhati Sosial Politik Shohibul Anshor Siregar mengatakan, Pengawasan publik atas BUMD di Sumatera Utara, kurang lebih setara atau sama lemahnya dengan pengawasan publik atas BUMN. Itulah salah satu penyebab produktivitasnya BUMN dan BUMD selalu di bawah harapan masyarakat.

” Tetapi masyarakat tidak memiliki akses yang kuat untuk data sehingga sangat minim gagasan-gagasan brilian yang ada di tengah masyarakat yang dapat diserap oleh BUMN dan BUMD untuk merevitalisasi diri.

Hingga kini tabiat lama masih belum selesai direformasi, yakni profesionalitas BUMN dan BUMD yang ditengarai lebih banyak disebabkan oleh faktor rekrutmen yang mengabaikan prinsip “the right person in the right place” dan pengabaian atas prinsip merit system (rekrutmen berdasarkan kapasitas dan kapabilitas).

PDAM Tirtanadi adalah salah satu peninggalan kolonial Belanda, selaian bandara Polonia, Pelabuhan Belawan, Jaringan-jalan utama, PTPN, dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan masa-masa kolonial dahulu, terdapat degradasi tajam pada semua warisan Belanda itu.

Bandara memang sudah dipindahkan dari Polonia ke Kualanamu, tetapi beberapa waktu lalu sudah sahamnya sudah terjual ke asing dan joint operationnya kelak pastilah mengakibatkan kontraksi-kontraksi yang mengejutkan terutama dalam ketenagakerjaan, dan terlebih gagasan kedaultan sebagai prinsip dasar.

Pelabuhan Belawan tetap seperti biasa, tak banyak berubah jika dibandingkan dengan informasi dan foto-foto yang dapat diakses dari zaman kolonial. Kini memang dibangun sebuah pelabuhan baru di Batubara, Kuala Tanjung. Rakyat menantikan pemungsiannya yang menunjang terhadap kesejahteraan rakyat Sumatera Utara.

PTPN banyak bermasalah. Pertama, jumlah kebun sawit milik perorangan dan orporasi swasta jauh melebihi luas kebun milik negara (PTPN), padahal semua mengakui bahwa sektor ini sangat signifikan untuk perekonomian dan diversifikasi produknya pun dapat menjadi kunci bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

PDAM itu bekerja dalam jalur pemenuhan kebutuhan rakyat yang termasuk dalam kategori hak yang diatur oleh konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Ia terus mengalami masalah. Sumbernya airnya di hulu “diserahkan” kepada korporasi asing. Sumur-sumur baru yang dibuat untuk menutupi defisit tak jarang hanya menghasilkan kualitas yang jauh di bawah standar. Jaringan instalasi juga sudah banyak bermasalah.

Semua permasalahan yang menyebabkan rendahnya kapasitas pelayanan PDAM Tirtanadi bersifat kompleks. Saya berharap faktor penyebab lamanya rekrutmen beberapa direksi di lingkungan PDAM Tirtanai itu disebabkan oleh semangat yang mengutamakan merit system dan profesionalitas sehingga nanti BUMD ini mampu memberi pelayanan prima kepada masyarakat sehingga Gubsu Edy Rahmayadi harus segera melantiknya, tegas Dosen Fisip UMSU itu.

” Asessment harus dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk memeroleh pejabat yang berkualitas. Jika kedua pejabat itu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh “big jump” (lompatan besar) BUMD itu, silakan dilanjutkan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, pungkas Direktur Nbasis itu.w03

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Tapsel Gus Irawan Ajak BKMT Perkuat Nilai Agama, Bentengi Keluarga dari Tantangan Zaman

Hari Jadi Polwan ke-78, Polres Padangsidimpuan Gelar GASPOL Perempuan dan Sambangi Panti Jompo

Hari Juang Polri 2026 di Padang Lawas: Kapolres Dodik Yuliyanto Tegaskan Semangat Pengabdian

1 Hektare Lahan Bawang Putih Ditanam di Madina, Kapolres: Ketahanan Pangan Harus Diperkuat

Ngaku Ambil AC dan Genset Tanpa Izin, Pemuda 22 Tahun Berurusan dengan Polisi

Petani 48 Tahun di Tapsel Tewas di Saluran Sawah, Sebelumnya Sempat Muntah Usai Makan Kacang