MSDC Sedot Uang Rakyat Rp 1,40 Triliun, DPRD Medan Berang, KPK Harus Usut

MEDAN|SUMUT24 Selama beroperasi 5 tahun sejak 2011-2016, Medan Savety Driving Center (MSDC), ternyata sudah menyedot uang rakyat sebesar Rp 1,40 triliun. Hal itu ditegaskan Ketua Komisi A DPRD Medan, Robby Barus kepada wartawan usai sidak ke kantor perwakilan MSDC di Jalan Bilal Medan, Senin (5/9).

Baca Juga:

• Kemnaker Uji 2.100 Calon Ahli K3 Umum Batch 2 untuk Perkuat Budaya Keselamatan Kerja
• Wabup Madina Atika Azmi Sidak Lokasi Bencana, Rehabilitasi 17 Hektare Lahan Dikebut Tuntas Mei Ini
• Akhirnya Terwujud! Gerak Cepat Bupati Saipullah Nasution, Lion Air Bakal Buka Rute Penerbangan ke Mandailing Natal

“KPK diminta untuk segera mengusut aliran dana sertifikasi dari MSDC, sekaligus dewan merekomendasikan lembaga pelatihan tersebut ditutup. Kita tadi pertanyakan legalitas lembaga pelatihan ini. Ternyata mereka tidak bisa menunjukkan. Sebab, lembaga pelatihan yang di Medan hanyalah cabang dari lembaga pelatihan di Jakarta,” tegas Robby Barus.

Dana senilai Rp 1,40 triliun itu untuk mendapatkan sertifikat kelulusan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, sebagai persyaratan pengurusan Surat Izin Mengemudi di Satlantas Polresta Medan.

Politisi PDI Perjuangan ini secara rinci menyebutkan, MSDC sudah lima tahun mengelola jasa sertifikasi sebagai persyaratan permohonan SIM di Satlantas Polresta Medan. Perhitungannya, rinci Robby Barus, selama 5 tahun X 12 bulan X 4.500 orang pemohon/bulan X Rp 520.000,- jumlahnya Rp1,4 triliun lebih.

“Saat dipertanyakan legalitas MSDC, Plh MSDC Tomson Purba tidak dapat menunjukkan berkasnya. Bahkan saat ditanya soal pajak, perwakilan MSDC ini menjawab tidak ada. Bahkan Tomson Purba menyatakan, MSDC tidak punya kaitan dengan Satlantas Polresta Medan. Begitu juga saat dipertanyakan aliran dana biaya sertifikasi, sama sekali Tomson tidak menjawab. MSDC Ini lembaga jasa apa..?,” sergah Robby Barus.

Komisi A DPRD Medan dalam sidak menemukan fakta, pemohon bisa mendapatkan sertifikat dalam jangka waktu setengah jam. Sementara pengakuan Plh MSDC Tomson Purba untuk mendapatkan sertifikat butuh waktu dua hari belajar di MSDC, pemohon sudah dapat menerima sertifikat. Padahal, jika dibandingkan dengan lembaga kursus lainnya, butuh waktu berminggu-minggu bahkan bulan.

“Jelas, ada praktek mafia yang berlaku di lembaga kursus ini. Kita rekomendasikan lembaga ini ditutup. Jangan lagi masyarakat dibodohi dan diperas secara legal,” ketusnya.

Anggota Komisi A DPRD Medan lainnya, Mulia Asri Rambe, mempertanyakan keakurasian lembaga ini mengeluarkan sertifikat. Berdasarkan pengakuan Kasatlantas Polresta Medan saat rapat dengar pendapat (RDP), masyarakat yang memiliki sertifikat MSDC tidak dijamin akan lulus saat tes kelayakan di Satlantas Polresta Medan. Sehingga ia menduga, ada konspirasi yang dilakukan oknum MSDC dengan oknum di Satlantas Polresta Medan.

“Saya sepakat dengan rekomendasi ditutupnya MSDC ini. Karena sudah memonopoli kepungurusan sertifikat kelulusan SIM. Apa bedanya dengan lembaga kurus lainnya. Mereka juga keluarkan sertifikat kok,” ucap politisi Golkar ini seraya mempertanyakan.

Sementara itu politisi Gerindra, Waginto, mempertanyakan silabus MSDC dalam prosedur keluarnya sertifikat layak mengemudi untuk berbagai jenis kendaraan yang dikeluarkan oleh pihak MSDC, termasuk jaminan kemampuan orang yang memilikinya untuk memahami keselamatan berkendara.

“Sayangnya hal itu tidak mampu dijawab oleh oknum yang mengaku Plh Kepala Cabang MSDC. Ini praktik akal-akalan untuk memeras warga,” timpal Wakil Ketua Komisi A DPRD Medan, Andi Lumbangaol.

Sebelumnya, pihak MSDC, Tomson Purba, menjelaskan kalau lembaganya diperuntukkan bukan semata-mata untuk SIM. Perusahaan atau pribadi juga bisa mengurus. Oang yang sudah mendaftar akan diajari dan memiliki bukti kompetensi maka kita kasih sertifikatnya.

“Soal biaya pelatihan sepeda motor Rp420 ribu kita ajari sampai selesai dan berlaku sampai 6 bulan untuk belajar. Mobil sama roda 6 biayanya Rp450 ribu,” jelasnya. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kemnaker Uji 2.100 Calon Ahli K3 Umum Batch 2 untuk Perkuat Budaya Keselamatan Kerja

Wabup Madina Atika Azmi Sidak Lokasi Bencana, Rehabilitasi 17 Hektare Lahan Dikebut Tuntas Mei Ini

Akhirnya Terwujud! Gerak Cepat Bupati Saipullah Nasution, Lion Air Bakal Buka Rute Penerbangan ke Mandailing Natal

Sentuhan Kehangatan Kapolres Samosir di SDN 22 Sigaol Marbun

Polda Sumut Sita 9 Aset Mantan Pejabat BNI Aek Nabara

Mencari Calon Ketua Umum PBNU yang Bersih dan Berakhlak