Banjir Sampah Kota Medan Hanyutkan Adipura

Medan|SUMUT24 Tidak mengejutkan jika Pemerintah Kota (Pemko) Medan gagal mendapat Piala Adipura 2016. Faktanya, Medan terendam air meski hujan hanya sesaat, sampah masih berserak dan pembangunan infrastruktur lamban. Kegagalan mendapatkan Piala Adipura menjadi bahan bagi Walikota Medan mengevaluasi Kadis Kebersihan Kota Medan.

Baca Juga:

• Bank Sumut Luncurkan QResto, Inovasi Digital Bersama Pemkab Deli Serdang untuk Optimalkan Pajak Daerah
• Sutrisno Pangaribuan: Tuduhan Aksi Mahasiswa Dibayar Hanya Upaya Memecah Gerakan
• Strategi Komunikasi Pemerintah: Menjaga Narasi, Menjaga Kepercayaan Publik

Kegagalan meraih Adipura selama dua tahun berturut-turut membuktikan lemahnya kinerja SKPD terkait, yakni Dinas Kebersihan. Karenanya perlu adanya gebrakan yang dilakukan Pemko Medan selain mengevaluasi SKPD terkait juga mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan, kata Ketua Komisi D DPRD Medan Sabar Samsurya Sitepu.

Politisi Partai Golkar ini tidak heran jika penghargaan tertinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup tak diperoleh Medan. Selain masih berkutat dengan persoalan sampah, Kota Medan juga belum dapat menyelesaikan persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL). Penilaian Adipura sesuai dengan fakta. Bukan karena kekuatan lobi. Dari tahun ke tahun, kondisi sampah di Medan masih menjadi momok. Itu bisa dilihat di jalan dan pasar tradisional.

Banjir di Kota Medan akibat hujan menunjukkan kegagalan pengelolaan dan penataan lingkungan. Kurangnya resapan air dan drainase yang tak mampu menyalurkan air secara cepat.

Dia mengamini, masyarakat berkewajiban menjaga kebersihan dan lingkungan. Namun, kesadaran masyarakat itu harus dibangun oleh pemimpin yang mengayomi. “Kesadaran masyarakat dituntut. Sementara camat, lurah dan kepala lingkungan tidak mengayomi. Bagaimana muncul kesadaran masyarakat kalau pemimpinya tidak menunjukkan mental yang baik,” katanya.

Menurutnya, Adipura hanya sebuah penilaian. Diyakini penilaian itu akan didapat terus menerus jika mental pemimpin dan masyarakatnya dibangun bersama. Terciptanya mental yang baik itu tidak terlepas juga dari kepiawaian walikota membangun jajaranya.

“Memberikan jabatan itu bukan karena order atau karena suka. Tapi karena kemampuanya. Kalau jabatan diberikan karena order, seperti selama ini, takkan bisa kita bangun kota ini seperti rumah kita. Banyak kok contoh kota ya g berhasil. Kenapa tidak dicontoh,” katanya.

Anggota Komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangunsong berpendapat sama. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Medan lamban. Penanganan kebersihan juga tidak maksimal. “Harus dievaluasi kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah – Dinas) terkait,” katanya.

Dia mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Medan 2016 disetujui DPRD Medan November 2015. Namun, hingga pertengahan tahun, tidak nampak progres pembangunan Medan. “Ini harus dievaluasi. SKPD yang jadi mitra komisi D akan kami evaluasi,” katanya.

Wali Kota Medan Dzulmi Eldin harus memiliki visi dan program percepatan pembangunan, terapkan disiplin jajarannya. Bahkan, tak segan menindak (mencopot jabatan) jajaranya secara mendadak, setelah melihat langsung kinerjanya.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bank Sumut Luncurkan QResto, Inovasi Digital Bersama Pemkab Deli Serdang untuk Optimalkan Pajak Daerah

Sutrisno Pangaribuan: Tuduhan Aksi Mahasiswa Dibayar Hanya Upaya Memecah Gerakan

Strategi Komunikasi Pemerintah: Menjaga Narasi, Menjaga Kepercayaan Publik

Pabrik Sepatu Yumeida di Purwodadi Sunggal Terbakar

Taekwondo Championship Sumut 2026 Digelar, Bidik Bibit Atlet Menuju Asian Championship dan Porprov

Bupati Madina Saipullah Nasution Sambangi Masjid Raya Al Qurro' wal Huffazh, Ajak Warga Perkuat Benteng Generasi dari Ancaman Narkoba