Kepemimpinan Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah Kurun tiga tahun Terakhir belum berjalan signifikan, Ini Kata Ijeck

 

Baca Juga:

• Dua Muda Mudi Kompak Edarkan Ekstasi Diringkus Satresnarkoba Polrestabes Medan
• Penahbisan Gereja BNKP Resort 42 Tanjung Anom Berlangsung Khidmat, Ephorus Targetkan Kemandirian Sinode
• Dana Pensiunan Perumda Tirtanadi Sudah Dibayarkan AJB Bumiputera

MEDAN I Sumut24.co

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatra Utara, Musa Rajekshah mengungkapkan tujuannya, menyampaikan pernyataan keras di dalam rapat rutin bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut yang berlangsung, Senin (1/11/2021) kemarin, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan.

Ijeck, biasa disapa menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kinerja pimpinan OPD di Pemprov Sumut penting dilakukan demi mewujudkan Sumut Bermartabat.

Sebab, rencana pembangunan di bawah kepemimpinan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, dalam kurun tiga tahun terakhir belum berjalan secara signifikan. Ia menilai, OPD dalam bekerja masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi satu sama lainnya.

“Apa yang sampaikan itu, menyampaikan perlu juga kita melakukan evaluasi internal. Kita tidak mau pembangunan ini terhambat karena ketidakmampuan pimpinan OPD. Makanya saya sampaikan kemarin itu, harus dievaluasi juga. Tidak bisa OPD berjalan sendiri-sendiri untuk membangun. Kita harus terintegrasi dan harus bersama sama,” ucap Ijeck, di Lantai II kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (2/11/2021).

Di samping itu, Ijeck menyatakan dengan tegas bahwa dibawah kepemimpian Edy dan Ijeck, tidak ada sama sekali transaksional untuk sebuah jabatan apapun.

Namun, bila ada oknum yang melakukan tindakan tersebut, tanpa sepengetahuan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, maka pihaknya siap memberikan tindakan tegas terhadap oknum yang bermain.

“Kita Pemprov Sumut dalam jenjang karier, dalam penempatan, baik eselon IV, eselon III maupun eselon II, kita tidak pernah ada transaksional. Karena kita masih mendengar ada orang di luar organisasi Sumut menyampaikan seakan akan bisa mengurus sesuatu,” ungkap Ijeck.

“Jangan percaya ada orang untuk mengurus sesuatu, untuk jabatan dengan memberikan sesuatu. Karena kami tak inzinkan itu terjadi. Dan bila ada terinformasi soal itu, tolong sampaikan kepada kami biar kami akan lakukan tindakan tegas, kalau memang itu di jajaran Pemprov Sumut,” tegasnya.

Sebelumnya dalam rapat yang berlangsung kemarin, Ijeck meminta kepada Gubernur Edy Rahmayadi untuk rutin melakukan penilaian terhadap kinerja masing-masing OPD Pemprov Sumut.

Sebab, ia menilai masih banyak pimpinan OPD yang belum mampu menerjemahkan program pembangunan sesuai dengan yang sering disampaikan oleh Gubernur Sumut.

Padahal, pimpinan OPD yang menjabat saat ini merupakan hasil seleksi terbuka. Dan yang terbaik akhirnya dipilih oleh Gubernur Edy Rahmayadi.

Jika terus berlangsung demikian, maka sebaiknya pimpinan OPD yang tak bisa menunjukkan prestasi kerja agar lebih baik diveluasi.

“Dan sudah berulang kali saya sampaikan mungkin semua bapak ibu sudah sering mendengar. Tapi pelaksanakan belum sesuai harapan,” kata Ijeck, Senin (1/11/2021).

“Ada beberapa pak gubernur. Kalau lah seperti ini terus kita, kan semakin mubazir waktu. Sudah tiga tahun. Pembangunan, memang sudah ada progres pembangunan. Perubahan Sumut dari yang lalu sudah ada perubahan. Tapi belum signifikan sesuai harapan kita,” sebutnya.

“Semuanya ini berpulang kembali kepada personelnya. orang orang yang ditempatkan, pimpinan opd dan kepala biro di jajaran Pemprov Sumut. juga hasil seleksi dan piluhan gubernur saat ini yaitu pak Edy. Menurut saya pak berulang kali ini saya sampaikan juga ini harus ada tindakan tegas. Harus ada tindakan tegas, berdasarkan penilaian kinerja. Tidak berdasarkan hubungan emosional,” tambahnya.

Lalu, Ijeck pun menilai hingga saat ini belum ada program konkrit yang bisa dikerjakan oleh seluruh OPD Pemprov Sumut secara terintegrasi.

Seharusnya, Pemprov Sumut dalam pembangunan memiliki program jangka pendek, menengah dan panjang. Agar arah pembangunan dapat dijalankan secara bersama-sama oleh seluruh OPD yang ada.

Salah satunya, Sumut telah ditunjuk menjadi tuan rumah peneyelanggaran PON 2024 bersama Aceh. Namun, masih ada OPD yang tidak mengetahui perannya dalam menghadapi persiapan PON 2024.

“Kedua dalam organisasi kita sendiri. Seperti apa yang bapak sampaikan mencapai tujuan 2024 atau pun tujuan yang saat ini. Kita belum susun pak progran. Seperti apa PON nanti. Kita hanya masih bercerita kita tuan rumah PON, betuk. Dann sudah menerima bendera. Dan akan membangun venue venue olahraga, betul. Tapi belum terinci pak, seperti apa kerja itu. Tadi masih ada dinas dinas yang masih bingung apa tugas dia untuk mendukung itu,” ungkap Ijeck.

“Karena belum ada program secara utuh yang disusun. Ini lah tugas dari pada Bappeda harusnya seperti yamg saya bilang tadi. OPD-OPD ini personel personelnya, harusnya kita nilai pak. Mampu atau tidak. Harusnya Bappeda juga terkhusus apa yang diinginkan gubernur, pak edy. Rencana pembangunan, sudah bisa menjabarkan, sudah bisa menyusun rencana kerja. Walaupun tahun 2024 bukan kita lagi,” jelasnya.

Di samping itu, serapan anggaran yang selalu digaungkan, Ijeck menyebut belum memberi manfaat yang berarti bagi masyarakat, terutama yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

“Juga dari serapan anggaran. Betul memang sekarang ini masih susasana Covid. Bapak Presiden selalu menekankan serapan anggaran supaya ekonomi daerah, uang berputar melalui pemerintah, melalui operasional atau belanja. Sehingga bisa menjadi kehidupan masyarakat di daerah hingga tingkat desa,” ucapnya.

“Serapan anggaran harus kita kejar. Tapi juga harus ada manfaat program. Manfaat ini pak belum kita mengenak. Banyak dinas dinas ini jalan masing masing. Belum terintegrasi, terarah. Ke mana sebenarnya tujuan pembangunan priorotas. Walaupun kira tidak meninggalkan pembangunan di daerah lain,” sebutnya.

Ia pun menyoroti ketidakhadiran Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Kadiskanla) Sumut Mulyadi Simatupang dalam rapat rutin tersebut, namun seakan tidak mendapat teguran.

Tak hanya itu, Ijeck pun memberikan teguran kepada Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumut, yang menolak menemaninya menerima audiensi utusan Kedutaan Besar (Kedubes) Belanda pada pekan lalu.

Padahal utusan Kedubes Belanda itu, berencana menjalin kerja sama dengan Pemprov Sumut di bidang Agrobisnis atau ekonomi pertanian.

“Mohon juga kepala Pimpinan. Kalau saya hadir ke acara, bukan hadirnya Musa Rajekshah, Wakil Gubernur. Karena saya hadir mewakil gubernur sebagai wakil Pemprov Sumut,” ujar Ijeck.

“Tolong Kadis Pertanian, jawaban anda tak enak di kuping saya. Saya minta anda mendapingi saya, atas kedatangnya dari Kedutaan Belandaa. Alasananya karena dirjen datang ke UISU. Dirjen datang ke UISU bukan untuk pembangunan. Tapi kalau memang hadir, ada anggaran pusat yang dibawa kemari tak apa. Karena kalau berharap dari APBD, begini begini saja anggaran pembangunan kita,” pungkasnya.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dua Muda Mudi Kompak Edarkan Ekstasi Diringkus Satresnarkoba Polrestabes Medan

Penahbisan Gereja BNKP Resort 42 Tanjung Anom Berlangsung Khidmat, Ephorus Targetkan Kemandirian Sinode

Dana Pensiunan Perumda Tirtanadi Sudah Dibayarkan AJB Bumiputera

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan Juara Umum Semarak Korpri Gebyar Kemerdekaan RI

Aksi Solidaritas Pemko Medan, Dari Kemeriahan HUT RI hingga Bantuan Rp.50 Juta Korban Bencana

Satu Perusahaan Menawar, Bukan Berarti Tender Harus Batal