DKM Terus Bekerja Meski Non Anggaran #Pemerintah Wajib Fasilitasi Kegiatan Seni di Medan

MEDAN | SUMUT 24

Baca Juga:

• Wabup Lantik 47 Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional
• Diduga Tipu Anggota Plasma ,Ketua Koperasi FKI Mandiri Dilaporkan ke Polisi
• Densus 88 AT Sumut dan BBPVP Medan Bersinergi Cegah Penyebaran Paham Radikalisme

Dewan Kesenian Medan (DKM) periode 2016-2020 baru saja dilantik Juni 2016 oleh Wali Kota Medan. Dibentuknya DKM ini tak terlepas sebagai upaya untuk mengangkat nilai seni dan budaya yang ada di Kota Medan. Namun dalam perjalanannya, banyak kendala yang harus dihadapi, salah satunya adalah anggaran dan fasilitas yang belum ada hingga sekarang. Meski begitu DKM harus terus berjalan guna mendukung kegiatan dan pengembangan kehidupan kesenian di Medan.

Hal ini terungkap saat DKM melakukan bincang-bincang langsung di Stasiun Radio Lite fm 92.8, Rabu (27/7), dalam tajuk acara yang bertemakan “Keberadaan dan Peran DKM”. Hadir langsung Ketua DKM, Rianto Aghly SH, didampingi Ketua Komite Film DKM, Manu Ginting.

“DKM adalah lembaga otonom yang dibentuk oleh masyarakat seniman dan untuk pertama kali dikukuhkan oleh Wali Kota Medan. DKM bertugas sebagai mitra kerja pemerintah untuk merumuskan kebijakan serta merencanakan berbagai program guna mendukung kegiatan dan pengembangan kehidupan kesenian di Medan. Namun saat ini DKM belum mendapatkan anggaran maupun fasilitas dalam menjalankan program kerjanya. Untuk itu pemerintah perlu mendukung dan wajib membantu dalam hal tersebut,” terang Rianto yang akrab di sapa Anto Genk.

Menurut Rianto, belum adanya anggaran dan fasilitas yang diberikan untuk DKM adalah kendala yang sangat sulit untuk saat ini. Dia mengaku, sampai sekarang saja DKM tidak memiliki kantor. Ini jelas menjadi hambatan dalam berlangsungnya kinerja DKM ke depan, ditambah lagi pihaknya juga belum memiliki gedung kesenian sebagai tempat para seniman berkreasi.

“Kita belum punya kantor dan gedung kesenian, selama ini kita numpang melakukan kerja di Taman Budaya Sumatera Utara (TBSU), namun perlu diingat TBSU adalah punya pemprov bukan punya pemko. Coba bayangkan jika ada tamu yang ingin berkunjung ke DKM, pastinya akan ribet karena kita tak ada kantor,” tegasnya.

Sejauh ini Rianto mengaku, pihaknya sudah membicarakan masalah tersebut ke Pemko Medan. Dan direncanakan nantinya pihak Pemko akan membuatkan kita sebuah “taman kreasi” di Taman Sri Deli Medan begitu juga anggaran akan diberikan untuk DKM.

DKM saat ini telah membentuk beberapa komite diantaranya ada komite film, musik, sastra, tari, teater, dan lainnya. Terkait program kerja, Rianto mengatakan saat ini program kerja jangka pendek DKM adalah melakukan pendataan dan pemetaan terkait apa-apa saja kesenian dan para seniman yang ada di Medan. Sedangkan program jangka panjangnya yakni pihaknya akan mencocokkan dengan program kerja kalender tahunan Disbudpar Medan.

Hal senada juga dikatakan Ketua Komite Film DKM, Manu Ginting. Menurut Manu Ginting melakukan pendataan dan pemetaan adalah sangat penting, jadi setiap apa yang akan di buat DKM harus di perinci dulu agar tidak terjadi masalah ke depannya.

“Kita telah melakukan pendataan dan pemetaan dibeberapa komunitas seni, untuk memilah setiap kesenian yang ada. Karena beda daerah pasti beda juga keseniannya. Maka untuk itu pemerintah wajib memfasilitasi kegiatan seni nantinya, karena ini merupakan tugas pemerintah dan DKM disini membantu tugas tersebut demi mengangkat nilai seni dan budaya Medan,” tutupnya. (W07)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wabup Lantik 47 Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional

Diduga Tipu Anggota Plasma ,Ketua Koperasi FKI Mandiri Dilaporkan ke Polisi

Densus 88 AT Sumut dan BBPVP Medan Bersinergi Cegah Penyebaran Paham Radikalisme

NextDev dari Telkomsel Roadshow di Kota Medan, Dihadiri Ratusan Anak Muda

Apes, Usai Transaksi 2 Pemain Sabu - Sabu Dicomot Polisi

Rayakan HLN ke-80, PLN Hadirkan Cahaya Harapan bagi Keluarga di Tapanuli Tengah