Presiden Instruksikan Akhir 2016 Semua Pengungsi Sinabung Tempati Relokasi

MEDAN | SUMUT24 Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan semua pihak terutama Pemkab Karo dan jajaran terkait agar komit bahwa akhir 2016 semua pngungsi Sinabung sudah menempati relokasi. “Artinya, akhir tahun ini Presiden berpesan tidak ada lagi pengungsi Sinabung di Posko penampungan, melainkan semuanya sudah menempati relokasi,” tegas Kepala Staf Presiden Teten Masduki kepada wartawan usai pemantauan lokasi relokasi di daerah Siosar, Karo, Jumat (15/07) Teten bersama Kepala BNPB Willem Rampangilei meninjau relokasi didampingi Sekdaprovsu H Hasban Ritonga SH, Kepala BNPB Sumut DR Ir H Riadil A Lubis MSi, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Anggota DPD RI Parlindungan Purba serta Kabid Darurat dan Logistik BPBD Provinsi Sumut Bowo’asa Hia SSos MAP dan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Sumut Adam Brayu Nasution MSi. Dijelaskan Teten pemerintah menargetkan akhir 2016, sebanyak 1903 pengungsi korban erupsi gunung Sinabung yang sebagian masih tinggal di posko pengungsian agar segera menempati relokasi yang telah disediakan. “Untuk itu Staf kepresidenan bersama BNPB melihat dan mendatangi langsung lokasi yang diperuntukan bagi para pengungsi korban erupsi Sinabung,”sebut Teten Masduki. Teten Masduki mengatakan presiden memerintahkan agar permasalahan pengungsi Sinabung segera diselesaikan. Sebab menurutnya Presiden Jokowi tidak ingin lagi melihat adanya pengungsi Sinabung yang masih berada di posko-posko pengungsian. Begitu juga mengenai anggarannya sudah disampaikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Karo begitu juga dengan lahan telah disiapkan. Menurutnya sejauh ini relokasi mandiri dan relokasi hunian tetap sementara masih menjadi solusi jangka pendek bagi pengungsi korban erupsi sinabung. Masih dalam keterangan persnya, Kepala Staf Presiden Teten Masduki menghimbau agar semua pihak bekerjasama untuk memikirkan kehidupan selanjutnya bagi para pengungsi terutama perihal kesejahteraan mereka. Sementara itu Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan agar tidak terjadi kesimpangsiuran jumlah pengungsi, pihak BPNB dan Pemkab Karo menyepakati total jumlah pengungsi yang harus direlokasi sebesar 1903 kepala keluarga. Sementara bantuan yang diberikan pemerintah pusat untuk relokasi mandiri sebesar Rp 190,6 miliar sedangkan untuk pengadaan sewa dan pematangan lahan hunian sementara (huntara) selama 5 tahun, pemerintah menyiapkan Rp 1,8 miliar. Lokasi Huntara direncanakan di Desa Ndokum Siroga I dan II seluas 2 hektar dan Desa Ndokum Siroga III 1,8 hektar. Penanganan pengungsi di Huntara, kebutuhan dasar selama masih dalam status tanggap darurat tetap dipenuhi. Pemberian jaminan hidup selama 3 bulan pertama diusulkan oleh BNPB dan 3 bulan selanjutnya dari Kementerian Sosial.(W03)

Baca Juga:

• Kabar Gembira, 8.533 PPPK Paruh Waktu Pemko Medan Dipastikan Terima THR & Gaji 13
• Pemko Medan Pastikan PPPK Paruh Waktu Terima THR dan Gaji ke-13, BKAD Imbau OPD Segera Ajukan SPM
• Sinergitas Tanpa Batas, Kapolres Asahan Terima Kunjungan Silaturahmi Pewarta Polrestabes Medan

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kabar Gembira, 8.533 PPPK Paruh Waktu Pemko Medan Dipastikan Terima THR & Gaji 13

Pemko Medan Pastikan PPPK Paruh Waktu Terima THR dan Gaji ke-13, BKAD Imbau OPD Segera Ajukan SPM

Sinergitas Tanpa Batas, Kapolres Asahan Terima Kunjungan Silaturahmi Pewarta Polrestabes Medan

*Yuslin Siregar Sudah 22 Hari Tanpa Putus Ajak Imam dan Jamaah Doakan Donatur*

Wamenaker ke Kejati Sumut, Bahas Kerja Sosial dan Pelatihan Kerja yang Lebih Berdampak

Pengadaan Komputer Dinkes Asahan di Mark-up Rp3,3 Miliar, TGR Rp1,2 Miliar Belum Dikembalikan