KPK Periksa Selama 7 Jam, 7 Anggota DPRD-SU Belum Ditahan

MEDAN|SUMUT24 Pasca meminta keterangan ratusan saksi di mako Brimob Poldasu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis(30/6) melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang tersangka anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019, atas kasus dugaan suap mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.

Baca Juga:

• Kejatisu Harus Tangkap Akuang, Jangan Ada Kesan Permainan
• Dari Huntap hingga Jembatan Gantung, Kapolres Tapsel dan Bupati Cek Langsung Kondisi Warga
• Wabup Basri Buka Muscab FSPTSI-KSPSI Paluta, Target 6.000 Lapangan Kerja Dicanangkan

Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati melalui WahtsApp kepada SUMUT24, Kamis malam (30/6) membenarkan kalau pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap ketujuh orang tersangka tersebut, selama 7 jam lamanya.

“Ya, mereka diperiksa dari pukul 10.00 Wib, hingga pukul 16.00 Wib,”sebutnya.

Kendati demikian, lanjutnya, KPK belum melakukan penahanan, meski ke tujuh orang itu sudah diperiksa denggan statusnya sebagai tersangka.

Ditanya, kapan pihaknya akan kembali melakukan pemeriksaan lanjutan, Yuyuk belum dapat memastikanya. “Belum ada jadwal,” jawabnya singkat.

Ketujuh tersangka yang merupakan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019, yakni Muhammad Afan, Budiman Nadapdap, Guntur Manurung, Zulkifli Effendi Siregar, Bustami, Zulkifli Husein, dan Parluhutan Siregar.

Sebelumnya, dalam keteranganya, Yuyuk menyampaikan ketujuh orang itu ditetapkan sebagai tersangka terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015, persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014; dan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015.

“Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” terangnya. (W01)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kejatisu Harus Tangkap Akuang, Jangan Ada Kesan Permainan

Dari Huntap hingga Jembatan Gantung, Kapolres Tapsel dan Bupati Cek Langsung Kondisi Warga

Wabup Basri Buka Muscab FSPTSI-KSPSI Paluta, Target 6.000 Lapangan Kerja Dicanangkan

SE2026 Disorot, Sekda Padangsidimpuan Rahmat Marzuki: Kalau Datanya Benar, Kita Bisa Ambil Keputusan yang Benar

Turun ke Desa, Kapolres Tapsel Bongkar Persoalan Warga yang Perlu Segera Ditangani

Pemkab Madina Kejar Legalitas Tambang Rakyat, 15 Lokasi Masih Bisa Diusulkan