Program PASTI, Langkah Penanganan Transfer Pricing Pajak Madya Dua Medan

Medan – Sumut24.co

Baca Juga:

• Dua Muda Mudi Kompak Edarkan Ekstasi Diringkus Satresnarkoba Polrestabes Medan
• Penahbisan Gereja BNKP Resort 42 Tanjung Anom Berlangsung Khidmat, Ephorus Targetkan Kemandirian Sinode
• Dana Pensiunan Perumda Tirtanadi Sudah Dibayarkan AJB Bumiputera

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Medan melaksanakan Sosialisasi Penanganan Transaksi Afiliasi melalui Program PASTI di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Rabu 15/11). Kegiatan tersebut dihadiri oleh 170 peserta yang terdiri dari Wajib Pajak KPP Madya Dua Medan, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Daerah Sumatera Utara dan Cabang Kota Medan, serta Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I).

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I) Arridel Mindra dan Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Achmad Amin. Sosialisasi bertujuan untuk mengenalkan progam PASTI, yang menjadi salah satu upaya KPP Madya Dua Medan dalam mengamankan target penerimaan pajak melalui pintu penanganan wajib pajak yang mempunyai transaksi hubungan istimewa.

Dalam sambutannya, Arridel menyampaikan bahwa pajak memegang peran penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu Rp1.988,9 triliun untuk tahun 2023. Manfaat atas pajak yang telah dibayar dapat dirasakan salah satunya melalui jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selain itu, dari sisi pendidikan sebanyak Rp100 triliun sudah dianggarkan untuk beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

“Kami berharap kepada Bapak dan Ibu yang hadir dapat berperan aktif untuk berkontribusi pada APBN. Khususnya pada hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai transfer pricing sehingga ke depannya kegiatan transfer pricing dilakukan tidak masuk ke dalam ranah Tax Avoidance,” ujar Arridel Mindra. Meidijati selaku Kepala KPP Madya Dua Medan meresmikan Program Pengawasan, Analisis dan Studi Transaksi Afiliasi (PASTI) pada sosialisasi tersebut. Program PASTI merupakan sebuah strategi yang bertujuan untuk menyeragamkan langkah penanganan terhadap seluruh wajib pajak yang mempunyai transaksi hubungan istimewa.

“Penyeragaman tersebut dimulai dari proses pengawasan sampai dengan proses pemeriksaan (jika wajib pajak diusulkan pemeriksaan) termasuk dokumentasi tahapannya, yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan harga transfer antara fiskus dan wajib pajak,” terang Meidijati.

KPP Madya Dua Medan meluncurkan program PASTI dengan tujuan akhir untuk mengurangi Tax Dispute, yaitu sengketa pajak yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat antara otoritas pajak dengan wajib pajak, dalam hal ini terkait kesepakatan harga transfer pada transaksi afiliasi.

“Penanganan transaksi afiliasi di KPP Madya Dua Medan mengedepankan prinsip-prinsip good governance, yaitu mudah, jelas, profesional, dan transparan. Semoga program PASTI dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak dan berdampak pada meningkatnya penerimaan negara,” pungkas Meidijati.

Ketua AKP2I Pengurus Daerah Sumatera Utara Saragi Tua Simarmata menyatakan bahwa AKP2I siap mendukung program PASTI. “Kami siap hadir untuk menjadi solusi bukan dispute. Harapan kami dengan program PASTI, makin PASTI juga penerimaan KPP Madya Dua Medan tercapai,” ujar Saragi.

Sosialisasi Transaksi Afiliasi melalui Program PASTI tersebut diakhiri dengan pembagian Buku Saku Program PASTI kepada perwakilan wajib pajak, pengurus IKPI, dan pengurus AKP2I.(rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dua Muda Mudi Kompak Edarkan Ekstasi Diringkus Satresnarkoba Polrestabes Medan

Penahbisan Gereja BNKP Resort 42 Tanjung Anom Berlangsung Khidmat, Ephorus Targetkan Kemandirian Sinode

Dana Pensiunan Perumda Tirtanadi Sudah Dibayarkan AJB Bumiputera

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan Juara Umum Semarak Korpri Gebyar Kemerdekaan RI

Aksi Solidaritas Pemko Medan, Dari Kemeriahan HUT RI hingga Bantuan Rp.50 Juta Korban Bencana

Satu Perusahaan Menawar, Bukan Berarti Tender Harus Batal