OJK Sumbagut  Awasi Kredit Konsumtif akan Naik di Tahun Politik

Medan I Sumut24 CO

Baca Juga:

• Medan Bersepakat, DPC Ikanas Kota Medan Serukan Soliditas Menyongsong Musda Ikanas Sumut 2025
• Jelang Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Polres Asahan Gelar Patroli Gabungan Skala Besar
• Susul 2 Pejabat BPN, Direktur PT.Nusa Dua Propertindo (NDP) Di Tahan Penyidik Kejati Sumut Diduga Terlibat Tindak Pidana Korupsi Pelepasan Asset PTPN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumbagut akan melakukan pengawasan lebih ketat lagi soal perkembangan kredit, khususnya kredit konsumtif yang pastinya akan naik 7,47% dikarenakan mngkin ada hubungannya dengan tahun politik pada 2024 nanti.

Hal itu ditegaskan Kepala Kantor OJK Regional 5 Sumbagut Bambang Mukti Riyadi dalam Media Morning Brew Kantor OJK Regional 5 Sumbagut di Medan, Selasa (25/7/2023).

Bambang Mukti Riyadi menegaskan, meski OJK tidak berpolitik, namun harus mengenali perjalanan politik. Lantaran bagaimanapun dinamika politik berpengaruh pada perekonomian masyarakat.

“Kita lihat perkembangan kredit, kredit konsumtif naik 7,47%. Mungkin ada hubungannya dengan tahun politik,” jelasnya memaparkan Media Update Kinerja Sektor Jasa Keuangan Perkembangan Literasi dan Inklusi di Sumut.

Bambang mengakui saat pemilihan umum, biasanya ada penarikan besar-besaran dana untuk kampanye. Makanya agar tidak mempengaruhi likuditas bank, OJK memberikan pengarahan agar bank mengawasi dengan ketat likuiditasnya.

“Pemilu merupakan siklus 5 tahunan, wajar pengeluaran besar-besaran. Namun profil (nasabah) harus sesuai dengan pengeluaran, sehingga bisa memastikan kecukupan likuiditas,” ungkapnya.

Bambang Mukti Riyadi menuturkan, ketika melibatkan industri keuangan, ada modus nasabah mengajukan pinjam kredit untuk modal kerja. Namun ternyata untuk kampanye.

“Dan jumlahnya meningkat, ini yang diawasi,” ucap dia.

Untuk itu, lanjut Bambang Mukti Riyadi , bank harus tahu konsumennya. OJK juga menginformasikan ke BPR, Bank Sumut dan Bank Mestika Dharma untuk memastikan kredit harus sesuai kapasitas atau profilnya.

“Siapa yang setor? siapa pinjam? untuk apa?” Ini harus diawasi,” Bambang.

Dalam kesempatan ini, Bambang menjelaskan sampai Juli 2023, jumlah industri jasa keuangan tidak berubah, kecuali gadai swasta yang bertambah menjadi 15.

“Jadi kita fokus bagaimana menata gadai swasta di Sumut bisa optimal. Dimulai dari izinnya. Karena itu sosialisasi gadai izin perlu dilakukan untuk melindungi konsumen atau masyarakat,” pungkasnya. (red-1)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Medan Bersepakat, DPC Ikanas Kota Medan Serukan Soliditas Menyongsong Musda Ikanas Sumut 2025

Jelang Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Polres Asahan Gelar Patroli Gabungan Skala Besar

Susul 2 Pejabat BPN, Direktur PT.Nusa Dua Propertindo (NDP) Di Tahan Penyidik Kejati Sumut Diduga Terlibat Tindak Pidana Korupsi Pelepasan Asset PTPN

Apel Pagi Sekda Medison Ingatkan Kedisiplinan dan Konsistensi dalam Melayani Masyarakat

Sinergi TNI–Polri, Pemerintah dan Masyarakat Peduli Korban Banjir di Bedagai

Desak KPK Periksa Bobby Nasution: Proyek Drainase Ratusan Miliar Gagal Atasi Banjir Medan