Dalam Kasus Korupsi Aset PTPN I, Bakal Ada Tersangka Oknum Anggota DPR RI

Baca Juga:

• The Power of Small Acts: Bersama Menciptakan Dampak yang Lebih Besar bagi Masyarakat
• Pasca Bencana, Dompet Dhuafa Resmikan Posyandu di Tapanuli Tengah
• KAWS Hadirkan Karakter-Karakter Baru Bersama COMPANION dalam Koleksi UT Terbaru

Medan – Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan, penjualan, dan pengalihan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional I seluas 8.077 hektare yang melibatkan PT Nusa Dua Propertindo (NDP) melalui Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PT Ciputra Land, terus bergulir di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) memprediksi, penyidikan kasus besar tersebut akan menyeret sejumlah nama baru, termasuk seorang oknum anggota DPR RI yang diketahui merupakan mantan Bupati dua periode di Sumut.

"Kita melihat dari konstruksi kasus dan relasi pengambil keputusan di masa lalu, sangat mungkin penyidik akan mengembangkan ke pihak-pihak yang diduga kuat mengetahui dan ikut mengatur alih fungsi aset negara ini," ujar Koordinator Nasional KAMAK, Azmi Hadly, di Medan, Selasa (15/10).

Azmi menyebut, pengalihan aset PTPN I seluas 8.077 hektare yang dilakukan melalui KSO antara PT Nusa Dua Propertindo dan PT Ciputra Land, mengandung banyak kejanggalan hukum dan indikasi pelanggaran administratif. "Proses perubahan hak guna usaha (HGU) menjadi hak guna bangunan (HGB) tanpa pemenuhan kewajiban penyerahan 20 persen kepada negara merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang terstruktur," tegasnya.

Sejauh ini, Kejati Sumut telah menetapkan dua tersangka dari unsur Badan Pertanahan Nasional (BPN), yakni mantan Kepala Kanwil BPN Sumut Askani dan mantan Kepala BPN Deli Serdang Abdul Rahman Lubis. Namun, KAMAK menduga penyidikan belum menyentuh aktor intelektual yang lebih berpengaruh di balik skema pengalihan aset tersebut.

"Jangan berhenti di birokrat pelaksana. Kami mendesak Kejati Sumut untuk menelusuri jejak keterlibatan pejabat politik, termasuk mantan kepala daerah yang kini duduk di Senayan," tambah Azmi.

Menurut KAMAK, langkah tegas Kejati Sumut akan menjadi ujian integritas penegakan hukum di Sumatera Utara, mengingat nilai aset yang dialihkan mencapai triliunan rupiah dan berdampak langsung pada potensi kerugian negara.

KAMAK juga meminta Kejaksaan Agung untuk ikut mengawal penyidikan kasus ini, agar tidak terjadi intervensi politik dari pihak mana pun.

"Kita berharap tidak ada yang kebal hukum. Bila benar ada keterlibatan pejabat legislatif aktif, itu harus dibuka terang-benderang demi keadilan publik," pungkas Azmi.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

The Power of Small Acts: Bersama Menciptakan Dampak yang Lebih Besar bagi Masyarakat

Pasca Bencana, Dompet Dhuafa Resmikan Posyandu di Tapanuli Tengah

KAWS Hadirkan Karakter-Karakter Baru Bersama COMPANION dalam Koleksi UT Terbaru

DPRD Bersama Pemerintah Pakpak Bharat Sepakat Sahkan Perubaha APBD TA 2026

Sumut Catat Penggunaan Listrik EBT 46%, Pemprov Dorong Investasi Energi Ramah Lingkungan

Risky Ginting Memulai Perjalanannya sebagai Solois Lewat “Till My Heart Gives Up”