Desak KPK Periksa Bobby Nasution: Proyek Drainase Ratusan Miliar Gagal Atasi Banjir Medan

Baca Juga:

• Pembukaan PKKMB, Rektor USU : Kemampuan Komunikasi Jadi Kunci Kesuksesan
• Relokasi Chapel USU Untuk Renovasi, Fasilitas Ibadah Tetap Disediakan Selama Proses Pembangunan
• USU Pecat Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Medan – Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil dan memeriksa mantan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, terkait dugaan penyalahgunaan anggaran proyek drainase dan pembangunan kolam retensi yang menelan dana ratusan miliar rupiah dari APBD Kota Medan.

Koordinator Nasional KAMAK, Azmi Hadly, menilai bahwa proyek-proyek yang digadang-gadang akan menjadi solusi banjir itu justru tak membawa perubahan signifikan. Banjir masih rutin melanda sejumlah kawasan di Medan meskipun telah dikucurkan anggaran besar selama masa kepemimpinan Bobby Nasution dan Kepala Dinas PU saat itu, Topan Ginting.

> "Selama masa Bobby Nasution dan Topan Ginting, ratusan miliar uang rakyat habis untuk proyek drainase dan pembangunan kolam retensi, tapi faktanya Medan masih banjir. Ini patut diduga ada penyimpangan dan harus diusut tuntas oleh KPK," tegas Azmi Hadly dalam keterangannya di Medan, Senin (20/10/2025).

Menurut KAMAK, proyek-proyek tersebut bukan hanya gagal memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi penggunaan anggaran dan kualitas pekerjaan di lapangan. Sejumlah titik yang telah direvitalisasi justru kembali tergenang air hanya beberapa bulan setelah proyek selesai.

> "Kalau pekerjaan itu benar dan sesuai standar, seharusnya tidak ada genangan besar lagi. Tapi faktanya, setiap hujan deras, Medan tetap terendam. Ini jelas indikasi proyek asal jadi yang harus dipertanggungjawabkan," tambah Azmi.

KAMAK juga meminta agar KPK tidak tebang pilih dalam penegakan hukum, termasuk memeriksa pejabat yang diduga ikut terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut.

> "Jangan hanya kontraktor yang ditelusuri, tapi juga siapa yang memberi persetujuan, siapa yang mengatur proyek, dan siapa yang menikmati keuntungan di balik kegagalan ini," pungkasnya.

Sebagai informasi, selama periode 2021–2024, Pemerintah Kota Medan menggelontorkan dana besar untuk berbagai proyek penanganan banjir dan perbaikan drainase. Namun hingga kini, banjir masih menjadi momok bagi warga di sejumlah kawasan seperti Jalan Dr. Mansur, Iskandar Muda, Setia Budi, hingga seputaran Ringroad Medan.

KAMAK menyatakan akan mengirimkan laporan resmi ke KPK dan BPK RI dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan proyek-proyek drainase tersebut.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pembukaan PKKMB, Rektor USU : Kemampuan Komunikasi Jadi Kunci Kesuksesan

Relokasi Chapel USU Untuk Renovasi, Fasilitas Ibadah Tetap Disediakan Selama Proses Pembangunan

USU Pecat Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

USU Raih Program Media Relations Terbaik Pada MRA 2026

Ditres PPA dan PPO Polda Sumut Koordinasi dengan USU, Dorong Korban Dugaan Pelecehan Seksual Segera Melapor

USU dan BTN Sinergikan Inovasi Kampus Untuk Pengelolaan Sampah Berkelanjutan