Serahkan LKPD Unaudited TA 2021 Tepat Waktu, BPK Apresiasi Pemko Medan

Medan – www.sumut24.co Pemko Medan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran (TA) 2021 tepat waktu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Penyerahan dilakukan langsung Wali Kota Medan Bobby Nasution kepada Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan SE MM Ak CA CSFA di Kantor BPK Perwakilan Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (17/3).

Baca Juga:

• Keberangkatan 198 Calon Jamaah Haji Tahun 2026 dilepas ‎Bupati Solok.
• Bupati Solok Tinjau Gotong Royong Persiapan Penilaian Dasawisma Lomba PKK 2026
• Peninjauan Kembali Kasus Pengadaan APD COVID-19 Provinsi Sumatera Utara: AMMI Yakin Dibebaskan.

Penyerahan LKPD unaudited itu didahului dengan penandatanganan berita acara serah terima. Setelah menerimanya, BPK Perwakilan Sumut selanjutnya akan memeriksa LKPD unaudited Pemko Medan tersebut. Usai menyerahkan LKPD unaudited TA 2021, Bobby Nasution mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim BPK RI perwakilan Sumatera Utara yang telah membimbing Pemko Medan sehingga dapat memberikan LKPD unaudited TA 2021 tepat waktu.

“Mudah-mudahan tahun ini, kami bisa memperoleh kembali predikat yang pernah kami dapatkan di tahun lalu. Saya berharap hal itu tentunya dapat menjadi penyemangat dan motivasi bagi seluruh jajaran Pemko Medan untuk terus bisa melayani masyarakat Kota Medan lebih baik lagi,” kata Bobby Nasution.

Sementara Kepala BPK RI perwakilan Sumatera Utara menyampaikan apresiasi kepada Pemko Medan, karena telah menyerahkan LKPD lebih cepat dari batas akhir penyerahan yaitu tanggal 30 Maret 2022 untuk diperiksa. Tentunya Pemko Medan telah menunjukkan prestasi yang luar biasa karena telah menyerahkan LKPD lebih cepat dari batas waktu yang telah ditetapkan.

“Kami memberikan apresiasi atas capaian Pemko Medan. Penyerahan LKPD ini tentunya sesuai dengan Peraturan UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (3), Gubernur/Bupati/Wali Kota mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan (LK) kepada BPK untuk diperiksa, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” jelas Eydu.(rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Keberangkatan 198 Calon Jamaah Haji Tahun 2026 dilepas ‎Bupati Solok.

Bupati Solok Tinjau Gotong Royong Persiapan Penilaian Dasawisma Lomba PKK 2026

Peninjauan Kembali Kasus Pengadaan APD COVID-19 Provinsi Sumatera Utara: AMMI Yakin Dibebaskan.

Hardiknas 2026: Pendidikan Ditegaskan sebagai Janji Kemerdekaan

Di Sumut Bayar PKB Kini Lebih Mudah, Tak Perlu KTP Pemilik Lama

Rampok Bersenjata Parang,Gasak 15 Juta di Beringin