Tax Amnesty Sumut Capai Rp 2,3 Triliun

Medan | Sumut24

Baca Juga:

• Bobby Tolak Proyek Rp 484 Miliar yang Dinilai Tak Jelas
• IPM Desak BNN Tes Rambut Pejabat dan Anggota DPRD Madina Terkait Dugaan Narkoba
• BLACKOUT MASSAL! Sistem Listrik Sumbagut Lumpuh, Aceh hingga Sumut Gelap Gulita

Nilai uang tebusan yang diterima oleh DJP Sumut lebih dari Rp2 triliun atau totalnya mencapai Rp2.3 triliun adalah informasi data terakhir. Maka menurut Ekonom Sumut, Gunawan Benjamin, jika mengacu kepada angka tebusan 2% saja, maka setidaknya ada dana sekitar Rp 115 trilyun yang dideklarasikan. Dengan angka sebesar itu, maka sudah terealisasi sebesar 51% lebih dari nilai indikator harta yang berpeluang dideklarasikan di wilayah Sumut menurut estimasi yang sebesar Rp200 triliun.

“Dan seperti dugaan sebelumnya, tren tebusan uang meningkat di pekan terakhir bulan ini. Jadi saya menilai realisasi dari tebusan ini sesuai dengan ekspektasi sebelumnya. Ini sebuah pencapaian yang cukup baik. Saya menilai program TA ini cukup berhasil di wilayah Sumut. Realisasinya sudah cukup baik meskipun menurut hemat saya masih jauh dari target di awal. Namun bulan maret masih lama. Masih ada peluang penyerapan dana tebusan di program pengampunan pajak ini,” kata Gunawan Benjamin kepada SUMUT24, Senin (26/9).

Dikatakannya, kalau mengacu kepada data bulan maret tahun ini. Terdapat sekitar 150.000 jiwa wajib pajak di wilayah SUMUT. Kalau wajib yang sudah ikut TA sebesar 15.000. Namun masih sulit untuk mencari potensi wajib pajak yang berpeluang ikut Tax Amnesty. Namun, melihat potensi wajib pajak yang ikut TA itu berpeluang menembus angka 23 ribu jiwa.

“Memang sekalipun wajib pajak ada banyak di wilayah Sumut, namun khusus untuk uang tebusan atau yang ikut program TA sudah pasti tidak akan semuanya. Paling banyak nantinya juga akan merubah SPT yang tertera. Dan saya pikir pelaporan SPT nanti akan didominasi oleh harta yang tidak perlu membayar uang tebusan,” ujarnya.

Untuk itu, bagi masyarakat Sumut, sebaiknya berkonsultasi langsung kepada pihak konsultan pajak. Jangan sampai jika nantinya ternyata dari uang yang telah dideklarasikan tersebut masih ada harta yang harus ditebus.

“Ini bisa merugikan kita karena angka tebusan yang paling murah jika kita melaporkannya di bulan September ini,” pungkasnya. (w04)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bobby Tolak Proyek Rp 484 Miliar yang Dinilai Tak Jelas

IPM Desak BNN Tes Rambut Pejabat dan Anggota DPRD Madina Terkait Dugaan Narkoba

BLACKOUT MASSAL! Sistem Listrik Sumbagut Lumpuh, Aceh hingga Sumut Gelap Gulita

Ekspansi Semakin Luas, UNIQLO Buka Toko Kedua di Batam

Jelang AFF U-19, Ketua KORMI Medan Apresiasi Gerak Cepat Walikota Tuntaskan Renovasi Stadion Teladan

PLN UIP SBU Gelar Syukuran dan Aksi Sosial Bersama Masyarakat di Area PLTA Kumbih-3