Pedagang Pasar Aksara Tak Miliki Asuransi

MEDAN|SUMUT24 Plt Dirut PD Pasar Kota Medan, Benny Sihotang, menyebutkan, 700-an kios yang ada di Pasar Aksara tidak memiliki asuransi bangunan, kebakaran ataupun asuransi lainnya. Jika ada, sifatnya individu (pedagang) bukan secara kolektif.

Baca Juga:

• Atlit Taekwondo Sumut M. Raihan Raih Medali Perak di Sea games 2025
• CEO Sumut24 Group Anto Genk Wawancarai Eksklusif Gubernur Aceh Muzakir Manaf Bahas Kondisi Terkini Pascabencana Banjir Bandang
• Wagub Sumut Apresiasi Bantuan Korban Banjir dan Longsor dari Pemprov Bengkulu

“Setahu saya, bangunan yang disewa pedagang tidak diasuransikan. Karena pihak asuransi meminta premi yang mahal. Mana sanggup kita. Selain mahal, kalau individu pihak asuransi tidak mau,” ungkapnya, Rabu (20/7).

Sementara untuk relokasi pedagang, sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin. Pada prinsipnya, PD Pasar hanya menunggu kebijakan Pemko Medan dalam hal ini Wali Kota.

“Waktu rapat di Komisi C beberapa waktu lalu, banyak utusan dari Pemko Medan yang tidak hadir. Sehingga belum ada kesepakatan tempat dimana relokasi pedagang akan ditempatkan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Medan, Ibnu Ubayd Dilla, mengaku bahwa seluruh pedagang tidak mendapatkan asuransi meskipun sudah memberikan retribusi kepada pengelola, baik PD Pasar maupun PT Aksara Jaya Indah (AJI).

Dikatakan, jika pedagang Pasar Aksara diasuransikan, saat rapat dengar pendapat kemarin digelar, pihaknya akan memanggil perusahaan asuransi tersebut.

“Kontrak kerjasama antara Pemko Medan dengan PT AJI sudah lama berakhir. Kalaupun pihak ketiga (PT AJI) membebani pedagang tiap bulannya harus membayar iuran asuransi, secara tegas saya katakan itu kutipan itu ilegal,” tegasnya.

Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Medan ini mendukung penuh adanya wacana pembentukan Pansus Pasar Aksara dan Medan Plaza. Sebab, kedua lokasi ini merupakan aset Pemko Medan yang sampai saat ini masih dalam proses perebutan sengketa lahan.

“Saya mendengar informasinya pedagang akan dipindahkan ke MMTC. Tapi itukan wilayah Kabupaten Deliserdang. Kalau benar, harus ada koordinasi yang jelas antara kedua belah pihak. Jangan sampai pedagang menjadi objek yang tak berujung. Kasihan pedagang dong. Mereka harus tetap berjualan tanpa ada lagi kutipan-kutipan liar. Solusi ini yang harus dicari Pemko Medan,” pungkasnya.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Atlit Taekwondo Sumut M. Raihan Raih Medali Perak di Sea games 2025

CEO Sumut24 Group Anto Genk Wawancarai Eksklusif Gubernur Aceh Muzakir Manaf Bahas Kondisi Terkini Pascabencana Banjir Bandang

Wagub Sumut Apresiasi Bantuan Korban Banjir dan Longsor dari Pemprov Bengkulu

Relawan RFKK Ribka Tjiptaning dan BAMUSI Sumut Gerak Cepat Salurkan Bantuan Banjir ke Langkat dan Aceh Tamiang

Gubsu Dianggap Ceroboh Gunakan Dana BTT, Aktivis Desak DPRD Sumut Keluarkan Mosi Tidak Percaya

KEJARI MEDAN SELIDIKI KORUPSI REVITALISASI LAPANGAN MERDEKA, “Alexander Sinulingga Harus Bertanggung Jawab atas Mangkraknya Proyek Rp 497 M