Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mengapresiasi Keberhasilan Integrasi SIPD Pemkab Karo Dengan Sistem Pembayaran SP2D Online PT. Bank Sumut

MedanI Sumut24.CO Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Bapak DR. Mochamad Ardian N., M.Si, mengapresiasi keberhasilan integrasi SIPD Pemerintah Kabupaten Karo dengan sistem pembayaran SP2D Online PT. Bank Sumut .

Baca Juga:

• Sambut HUT Bhayangkara ke-80, Polda Sumut Ziarah ke TMP Medan, Teguhkan Semangat Pengabdian dan Keteladanan Pahlawan
• Polrestabes Medan Amankan 6 Pelaku Genk Motor di Duga Terlibat Menewaskan Remaja di Patumbak
• Lebih dari 76 Ribu Pohon Tertanam dalam 3 Tahun, PTPN IV PalmCo Bukti Bisnis Sejalan dengan Kelestarian Alam

Hal ini disampaikan beliau pada hari Jum’at tanggal 26 April 2021 bertempat di Gedung H Kantor Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bina Keuangan Daerah lantai 8.

Dalam sambutannya kepada Tim rombongan dari pihak Pemkab Karo dan PT. Bank Sumut, yang dihadiri oleh : Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Bupati Kabupaten Karo Bapak Terkelin Brahmana, SH, MH Wakil Bupati Kabupaten Karo Ibu Cory Sriwati Sebayang Sekda Kabupaten Karo Bapak Drs. Kamperas Terkelin Purba, M.Si Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Karo Bapak Mulianta Tarigan, S.Sos Kepala BPKAD Kabupaten Karo Bapak Anderiasta Tarigan, AP, M.Si

Dari pihak PT. Bank Sumut dihadiri langsung oleh Direktur Pemasaran PT. Bank Sumut Bapak Hadi Sucipto didampingi oleh Sdr. Budi Anshari Nasution Pemimpin Divisi Dana dan Jasa PT. Bank Sumut dan Pemimpin Bidang Pengembangan Teknologi Informasi

Sebagai dasar pertimbagan kerjasama integrasi di atas dapat disampaikan bahwa seiring kemajuan teknologi informasi yang berkembang dengan sangat pesat menuntut ketersediaan informasi dengan cepat pula untuk proses pengambilan keputusan oleh pemangku kebijakan salah satunya terkait informasi keuangan daerah.

Memenuhi tuntutan jaman di era digitalisasi saat ini untuk pemenuhan kecepatan, ketepatan dan keakuratan data dan informasi terkait keuangan daerah, maka Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dengan ruang lingkup menyediakan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik.

Atas dasar kebutuhan tersebut, maka diperlukan integrasi secara online yang langsung terhubung host to host dengan Core Banking System Bank Sumut selaku pengelola Rekening Kas Umum Daerah melalui pengembangan Aplication Programming Interface (API) sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh Tim Teknis Dirjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri.

Tujuan pengembangan integrasi API ini dimaksudkan agar proses pencairan dana belanja daerah dalam rangka pelaksanaan dan penatausahaan APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota selaku pengguna SIPD akan dapat langsung ditransaksikan secara non tunai dan seketika akan masuk ke rekening yang dituju sesuai informasi yang tercantum dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Selain proses penatausahaan dana belanja daerah, nanti nya SIPD ini juga akan langsung terkoneksi dengan Payment Sistem Bank Sumut untuk proses sinkronisasi penerimaan daerah secara realtime yang bersumber dari PAD salah satu nya bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah.

Seluruh Informasi terkait pengelolaan uang daerah baik dari sisi belanja maupun dari sisi pendapatan daerah akan dapat secara realtime terinformasi melalui dashboard SIPD sehingga data informasi yang disajikan akan dengan mudah dipantau oleh Kementerian Dalam Negeri dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kebijakan.

Melalui kerjasama integrasi aplikasi SIPD yang langsung terhubung secara realtime online dengan Core Banking System Bank Sumut menjadi salah satu solusi penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemda dan penerapan Transaksi Non Tunai di lingkungan Pemda dengan harapan tidak ada lagi transaksi tunai di lingkungan Pemda sebagai bagian dari mitigasi risiko penyalahgunaan uang negara/ daerah dan telah sejalan (in-line) dengan rencana strategis Pemerintah Pusat dalam rangka aksi pencegahan tindak pidana korupsi.

Sebagai informasi bahwa saat ini BPD yang telah selesai mengembangkan spesifikasi API versi 1.3.1 dan siap untuk di release pada tanggal 01 April 2021 diantara 6 BPD (Bank Aceh, Bank Riaukepri, Bank Kaltimtara, Bank BJB dan Bank Jatim) salah satu nya adalah Bank BPD Sumut dan hal ini menjadi prestasi besar diantar Bank-Bank BPD yang siap menjawab tantangan kebutuhan Pemda dalam mendukung ketersediaan informasi yang akurat, transparan, efektif, efisien dan akuntable melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). (R03)

 

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sambut HUT Bhayangkara ke-80, Polda Sumut Ziarah ke TMP Medan, Teguhkan Semangat Pengabdian dan Keteladanan Pahlawan

Polrestabes Medan Amankan 6 Pelaku Genk Motor di Duga Terlibat Menewaskan Remaja di Patumbak

Lebih dari 76 Ribu Pohon Tertanam dalam 3 Tahun, PTPN IV PalmCo Bukti Bisnis Sejalan dengan Kelestarian Alam

PLN UP3 Binjai Perkuat Iklim Investasi Dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penandatanganan SPJBTL 13,63 MVA

Pererat Ikatan, Dandim 0208/Asahan Sambut Audiensi Kajari Batu Bara

PT BI Jangan Giring Opini Sepihak, Humas PT SBP: Bila Terus Berlanjut Akan Segera Lakukan Upaya Hukum