Pemko Lhokseumawe Alokasikan Rp 2,5 Milyar Untuk Raskin

Lhokseumawe| Sumut 24 Pemerintah kota Lhokseumawe untuk tahun 2016 ini sudah mengalokasikan dana subsidi untuk warga miskin khusus membayar tebusan beras sebanyak Rp 2,5 Milyar. Kasi Ekonomi Bidang Ekobang Setdako Lhokseumawe Zikri dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, jumlah penerima Raskin tahun 2016 ini sebanyak 7.200 rumah tangga sasaran (RTS) dan jumlah sebanyak ini masih sama seperti tahun sebelumnya. Menurut Zikri jumlah penerima belum ada perubahan karena belum ada intruksi dari pusat apakah ada pengurangan atau penambahan data penerima katanya. Jadi dengan jumlah penerima 7.200 RTS dengan pelapon anggaran yang tersedia dalam APBK tahun 2016 ini sebanyak Rp. 2,5 Milyar akan mencukupi untuk memenuhi biaya tebus beras raskin tersebut hingga bulan ke 15 tahun 2016. “Disebabkan untuk satu bulan berjalan kita membutuhkan dana tebusan raskin sebanyak Rp.172,8 juta,” jelasnya kepada wartawan. Lanjutnya lagi jika ada penambahan atau pengurangan di dalam proses penyaluran sedang berjalan akan dilakukan koordinasi dengan Wali Kota dan atasan lainnya, serta akan disesuaikan pada anggran perubahan tahun 2016. “Namun pada intinya masyarakat miskin di wilayah pemko Lhokseumawe tetap menerima raskin gratis seperti biasa jelas,” Zikri. (Said)

Baca Juga:

• Polresta Deli Serdang Gelar Upacara Peringatan Hari Juang Polri Tahun 2025
• Ini Kasus KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer
• Walikota menyerahkan piala serta hadiah kepada pemenang Turnamen Futsal Antar Instansi

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polresta Deli Serdang Gelar Upacara Peringatan Hari Juang Polri Tahun 2025

Ini Kasus KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

Walikota menyerahkan piala serta hadiah kepada pemenang Turnamen Futsal Antar Instansi

PKS Sei Daun Kembali Meraih Predikat Terbaik 2 di Regional I PTPN IV

Ibu walikota dikukuhkan sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bunda Literasi Kota Pematangsiantar

Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK, Dari Aktivis Jalanan ke Kursi Kabinet