Kejati Diduga Belum Eksekusi Putusan MA terkait Tindak Pidana Kehutanan di Aceh Tamiang , Ini Kata Humas Kasipenkum Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis

BANDA ACEH  | Sumut24.co Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari KS (60), Terdakwa kasus kehutanan karena telah menempati kawasan hutan produksi di areal 200, Desa Pante Cempa, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang untuk perkebunan kelapa sawit, karet dan sentang tanpa izin. Putusan tersebut disampaikan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada 15 Oktober 2014 lalu oleh Hakim Agung Surya Jaya, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suhadi, dan Margono, dan Hakim-Hakim Agung sebagai anggota. Berdasarkan informasi, paska putusan penolakan tersebut dibacakan, hingga saat ini belum dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.

Baca Juga:

• PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.
• Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu
• Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

Dalam putusan MA disebutkan, Terdakwa dibebankan untuk membayar perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2,5 ribu.

Dimana, lahan tersebut termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (KHPT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 170 Tahun 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Terdakwa menempati lokasi tersebut untuk perkebunan kelapa sawit, karet dan sentang tidak memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) a Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang No. 30/Pid.B/2012/ PN.Ksp tanggal 15 Oktober 2012 yakni Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah”.

Terdakwa dijatuhkan pidana selama enam tahun penjara, denda sebesar Rp10 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Selain itu, dalam tuntutan juga menyatakan barang bukti berupa lahan perkebunan kelapa sawit dan karet seluas lebih kurang 58,33 Ha yang terletak di Areal 200, Desa Pante Cempa, yang dikuasai Terdakwa beserta dua unit rumah papan dirampas untuk diserahkan kepada Negara Cq. Pemerintah Provinsi Aceh Cq. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

.Serta terakhir surat ganti rugi dan pelepasan hak tanah dari sejumlah pihak, serta kwitansi pembayaran, juga barang bukti lainnya. Sementara itu, Pelaksana harian (Plh) Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Ali Rasab Lubis saat dikonfirmasi AJNN mengatakan, akan menanyakan lebih dulu terkait perkara tersebut pada bidang yang menanganinya. “Besok saya tanyakan dulu ke bidang yang menanganinya,” kata Ali dikutip dari AJNN, Rabu (4/1).rel/ajnn

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.

Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu

Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

Kejatisu Pastikan Soal Dugaan Korupsi PUPR Sumut Tuntas,  Mulai Kepemimpinan Bambang Pardede & Marlindo Harahap jadi sorotan

Ketua Pewarta Berikan Baju Kebesaran ke Kasi Humas dan Kanit Paminal Polrestabes Medan

Jumat Barokah dan Sambut HUT ke-7 Pewarta.co, Ketua Pewarta Bagi-bagi Sembako ke Pengemudi Betor dan Jukir