Sistem Validasi Rumah Rusak Pasca Gempa Pijay Berubah-Ubah

PIDIE JAYA | SUMUT24

Baca Juga:

• Masuk Dalam Sorotan KPK, Benarkah Yayasan Gus Irawan Jadi Corong Korupsi CSR BI..?
• Profil Idianto: Pejabat Senior Kejagung RI yang Terseret Dugaan Suap Proyek Jalan di Sumatera Utara
• Bupati Saipullah Nasution Sampaikan Nota Pengantar LPJ APBD Tahun 2024 di Gedung DPRD Madina

Terkait pembangunan rumah rusak pasca gempa 6,4 skala riter yang terjadi sekitar beberapa bulan lalu sampai saat ini di duga masih terjadinya ulur tarik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga lambatnya di kerjakan.

Maka pemerintah pusat pun saat ini di nilai sudah tidak percaya lagi pemerintah kabupaten Pidie Jaya terkait sistem validasi atau verifikasi ulang data rumah yang rusak pasca di guncang gempa bumi berkekuatan 6,4 skala riter 7 desember 2016 lalu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya, Drs.M.Nasir, Kamis (4/5/2017), saat di sambangi wartawan di ruang kerjanya menyebutkan bahwa sistem verifikasi rumah rusak akan di tender.

“ia,untuk verifikasi supaya valid datanya  rumah rusak karena gempa, akan di tender nantinya, sepertinya pusat sudah tidak percaya lagi sama kita, dana sampai saat ini belum masuk ke kas, sudah saya cek kemarin belum nasuk,”sebut M.Nasir

Kendati anehnye kata dia, sudah dua kali verifikasi yang dilakukan BPBD setempat. Namun, hasilnya masih juga tidak tepat sasaran atau belum valid.

Dia menambahkan, bahwa banyak faktor terjadinya kesalahan. Namun ia tidak bisa memastikan apa saja penyebabnya.

“Sudah dua kali kita verifikasi, tapi tetap saja salah datanya. Mungkin dari itu, untuk validasi data, Pemerintah Pusat menyarakan dilakukan oleh pendamping,” kata M.Nasir

Lanjut dia, pendamping akan dipilih melalui pelelangan tender kepada rekanan. Katanya, pendamping akan dibagi dalam dua paket, masing-masing paket dengan anggaran Rp 6.5 miliar.

Para pendamping atau rekanan yang memenangi tender, sebut dia, sebelum dikerjakan pembangunan rumah warga yang rusak akibat gempa, mereka harus terlebih dahulu menvalidasi data penerima.

“kemungkinan besar pemenangnya ada dua rekanan, baik CV maupun PT, tendernya akan segera di umumkan nanti melalui media,siapa saja yang ikut silahkan, dengan total anggaran sebesar Rp 13 miliar,” cetus M.Nasir.

“pendamping nanti bukan hanya mengawasi, tapi mereka lebih dulu memvalidasi data penerima, sebelum pembangunan dimulai,” imbuhnya.(Jamal)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Masuk Dalam Sorotan KPK, Benarkah Yayasan Gus Irawan Jadi Corong Korupsi CSR BI..?

Profil Idianto: Pejabat Senior Kejagung RI yang Terseret Dugaan Suap Proyek Jalan di Sumatera Utara

Bupati Saipullah Nasution Sampaikan Nota Pengantar LPJ APBD Tahun 2024 di Gedung DPRD Madina

Pemkot Padangsidimpuan bersama UIN Syahada dan PT Pos Indonesia Teken MoU, Letnan Dalimunthe : Kolaborasi untuk Pelayanan Terbaik

Walikota Padangsidimpuan gelar Rakor Persiapan Panen Raya bersama Gubernur Sumut, Ini Tanggalnya

Letnan Dalimunthe Pimpin Langsung Pembukaan Kejuaraan Atletik Walikota CUP 2025