Guru SMA/SMK Se-Aceh Jadi PNS Provinsi

BANDA ACEH | SUMUT24 Sebanyak 14.756 guru PNS SMA/SMK yang selama ini menjadi tanggungjawab kabupaten/kota masing-masing, mulai 1 Januari 2017 akan menjadi PNS Pemerintah Aceh, termasuk pengelolaan aset masing-masing sekolah itu. Penyerahan guru dan aset dari Pemkab/Pemko ke Pemprov Aceh itu ditandai dengan penyerahan aset dan guru SMA/SMK dalam bentuk penandatanganan penyerahan personel, prasarana, sarana, dan dokumen (P2D) SMA/SMK oleh Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRK kepada Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah di Anjong Mon Mata, Banda Aceh. Penandatanganan itu disaksikan Kajari masing-masing daerah. “Penyerahan P2D SMA dan SMK kepada gubernur merupakan tindak lanjut perintah UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Salah satu pasalnya menjelaskan pengelolaan SMA dan SMK yang selama ini dikelola kabupaten/kota, diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi,” kata Zaini dalam dalam sambutannya saat acara ini. Menurut gubernur, kewenangan lainnya Pemkab/Pemko juga akan dialihkan pengelolaannya ke Pemprov Aceh, di antaranya pengelolaan bidang kehutanan, terminal tibe B, tenaga pengawas ketenagakerjaan dan pengelolaan bidang tenaga ESDM. Gubernur mengatakan dengan penyerahan aset dan guru ke Pemprov Aceh, maka honor sekitar 11.552 guru SMA/SMK non-PNS yang selama ini dibayar Pemkab/Pemko masing-masing, nantinya menjadi tanggungjawab Pemerintah Aceh yang diperkirakan mencapai Rp 326,786 miliar setahun, sehingga kata gubernur, persoalan ini harus dibahas lagi oleh Pemerintah Aceh, Pemkab/Pemko dan Pusat. Adapun gaji guru PNS akan dibayar pusat melalui dana alokasi umum (DAU). Sementara itu, Kepala Inspektorat Aceh, Abdul Karim mengatakan, dari 23 kabupaten/kota, hanya Pidie dan Aceh Utara yang belum menyerahkan data atau P2D SMA/SMK ke Pemerintah Aceh. Abdul Karim mengaku tak tahu penyebabnya, padahal batas akhir semestinya sudah selesai Juni. Menurutnya, secara nasional, tinggal Aceh dan Papua yang belum menuntaskan penyerahan P2D SMA/SMK, padahal dokumen itu harus diserahkan secepatnya, terutama demi kepentingan pembayaran gaji guru PNS SMA/SMK tahun depan. (sic/Editor : Nisa Lubis)

Baca Juga:

• Masuk Dalam Sorotan KPK, Benarkah Yayasan Gus Irawan Jadi Corong Korupsi CSR BI..?
• Profil Idianto: Pejabat Senior Kejagung RI yang Terseret Dugaan Suap Proyek Jalan di Sumatera Utara
• Bupati Saipullah Nasution Sampaikan Nota Pengantar LPJ APBD Tahun 2024 di Gedung DPRD Madina

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Masuk Dalam Sorotan KPK, Benarkah Yayasan Gus Irawan Jadi Corong Korupsi CSR BI..?

Profil Idianto: Pejabat Senior Kejagung RI yang Terseret Dugaan Suap Proyek Jalan di Sumatera Utara

Bupati Saipullah Nasution Sampaikan Nota Pengantar LPJ APBD Tahun 2024 di Gedung DPRD Madina

Pemkot Padangsidimpuan bersama UIN Syahada dan PT Pos Indonesia Teken MoU, Letnan Dalimunthe : Kolaborasi untuk Pelayanan Terbaik

Walikota Padangsidimpuan gelar Rakor Persiapan Panen Raya bersama Gubernur Sumut, Ini Tanggalnya

Letnan Dalimunthe Pimpin Langsung Pembukaan Kejuaraan Atletik Walikota CUP 2025