Videotron bukan Penentu Maju tidaknya Pendidikan

BANDA ACEH | SUMUT24 Suara-suara yang menyerukan agar pengadaan lima videotron oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh senilai Rp 8,5 miliar dibatalkan karena tak efektif dan kurang fungsional, masih terus mengalir . Malah ada yang berpendapat bahwa dengan atau tanpa videotron toh mutu pendidikan Aceh tetap seperti ini (rendah -red). “Saya menilai videotron tidak akan membawa hasil signifikan bagi pendidikan Aceh. Dengan atau tanpa videotron, pendidikan Aceh akan tetap seperti ini. Maju atau tidaknya pendidikan Aceh bukan karena videotron,” kata Firdaus D Nyak Idin, pekerja sosial di Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Puspelkessos) Aceh kemarin. Mantan aktivis LSM Solidaritas Rakyat Antikorupsi (SoRAK) ini juga menekankan, kalau tak mungkin lagi dibatalkan karena paket proyeknya hampir dilelang, maka pengadaan videotron sebagai sarana publikasi pendidikan di Aceh hendaknya bukan sekadar untuk tebar pesona pejabat. Disdik Aceh dan kabupaten/kota, menurut Firdaus, harus serius memanfaatkan videotron tersebut untuk menyampaikan informasi penting soal pendidikan. Misalnya, soal alokasi dana, jumlah anak putus sekolah, soal kebijakan, dan lain-lain. Mungkin bisa juga dikomunikasikan dengan stakeholder lainnya. Termasuk menyosialisasikan kondisi terkini anak Aceh, misalnya, status gizi anak Aceh dan informasi penting lainnya. “Harus ada pula komitmen Disdik Aceh agar videotron itu nantinya bisa dimanfaatkan oleh stakeholder lain, misalnya Komisi Informasi Aceh,” ujarnya. Kurdinar, aktivis LSM yang juga pengurus KNPI Aceh berpendapat, “Saya juga setuju proyek videotron itu dibatalkan. Dananya bisa dialihkan ke proyek lain seperti kampanye dan sosialisasi antikekerasan terhadap anak yang justru sedang marak di Aceh.” Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Afrizal Tjoetra berpendapat, pengadaan videotron itu sebaiknya dibatalkan. Jika masih hendak mencapai tujuan publikasi mengenai pendidikan melalui videotron, ada baiknya dialihkan untuk penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Disdik Aceh dan kabupaten/kota se-Aceh. “Dana tersebut dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas website, perlengkapan, dan tenaganya. Mudah-mudahan upaya ini selaras dengan kehendak publikasi data/informasi publik mengenai pendidikan di Aceh,” ujar kandidat doktor yang sedang studi di Malaysia ini. (sic)

Baca Juga:

• BPD dan Warga Tuntut Kepala Desa Ujung Batu IV Palas Mundur Usai Tercoreng Skandal Video Tak Senonoh
• Kapolres Palas Pimpin Upacara Hari Juang Polri, AKBP Dodik Yuliyanto : Peristiwa Proklamasi Polisi menjadi Tonggak Sejarah
• Bupati Paluta Reski Basyah Harahap Tegas: Hentikan Aktivitas PT TPL, Lindungi Hak Masyarakat

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

BPD dan Warga Tuntut Kepala Desa Ujung Batu IV Palas Mundur Usai Tercoreng Skandal Video Tak Senonoh

Kapolres Palas Pimpin Upacara Hari Juang Polri, AKBP Dodik Yuliyanto : Peristiwa Proklamasi Polisi menjadi Tonggak Sejarah

Bupati Paluta Reski Basyah Harahap Tegas: Hentikan Aktivitas PT TPL, Lindungi Hak Masyarakat

Syahrir Nasution: PBB dan Hak Atas Hunian adalah Hak Asasi Manusia

Pertemuan Alumni MAN 1 Padangsidimpuan, IKAMANSA Dorong Sinergi dan Kepedulian Sosial

Wali Kota Medan Lantik Sembilan Pejabat Eselon II Pemko Medan