Pengamat Politik UMSU: Krisis Bencana Sumatera Ungkap Rusaknya Sistem Politik, Pusat Lindungi Oligarki atas Rakyat

MEDAN – Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November lalu bukan hanya ujian alam, melainkan cerminan kegagalan sistemik politik dan ekonomi Indonesia. Demikian dikatakan Shohibul Anshor Siregar, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sekaligus Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam wawancara eksklusif dengan redaksi ini, Selasa (9/12).

Baca Juga:

• DPD Demokrat Sumut Audiensi ke Kejati Sumut, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum
• Gubsu dan Fenomena Panic Buying: Antara Edukasi dan Realitas di Lapangan
• Ini Daftar Pengurus Golkar Sumut, Yasyir Ridho Jadi Ketua Harian

Siregar menyoroti dialog antara anggota DPD RI Irman Gusman dengan Kepala BNPB Rosiana Silalahi pada 4 Desember lalu, di mana ketidakmampuan fiskal daerah diakui secara terbuka. "Kas daerah Sumbar sudah menipis untuk gaji aparatur, apalagi tangani bencana skala provinsi. Dan BNPB dengan anggaran Rp 2,01 triliun tahun ini—turun 59% dari 2024—bisa apa? Ini pengakuan kegagalan, bukan sekadar keluhan," tegas Siregar, yang juga pengamat politik dan sosial berbasis data.

Menurut Siregar, bencana yang menewaskan 961 jiwa (Aceh 389, Sumut 338, Sumbar 234), merusak 157.600 rumah, dan memaksa 835.000 orang mengungsi ini adalah dampak langsung dari "ekstraktifisme tanpa disiplin". Ia merujuk data WALHI yang mencatat deforestasi 1,4 juta hektare hutan Sumatera akibat 631 perusahaan ekstraktif, termasuk 1.907 izin usaha pertambangan (IUP) seluas 2,45 juta hektare. "Ini bukan musibah alam semata, tapi buatan manusia. UU Omnibus Law menarik otoritas sumber daya ke Jakarta, melemahkan otonomi daerah, dan memfasilitasi rakus ruang oleh oligarki. Hasilnya? Kekayaan Rp 500 triliun royalti tambang untuk elit, tapi rakyat bayar dengan nyawa," kritiknya.

Siregar menilai keengganan Pemerintah Pusat menetapkan status Bencana Nasional sebagai "dugaan kuat perlindungan oligarki". Estimasi pemulihan mencapai Rp 51,82 triliun (Aceh Rp 25,41 T, Sumut Rp 12,88 T, Sumbar Rp 13,52 T), sementara dana on-call APBN hanya Rp 4 triliun—kurang dari 8% kebutuhan. "Status nasional akan picu audit forensik dan moratorium izin, yang berpotensi eksekusi perusahaan-perusahaan itu. Tolak bantuan asing dan klaim 'masih mampu' adalah denialisme politik, langgar HAM internasional," tambahnya, merujuk UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Lebih lanjut, Siregar mengkritik pernyataan anggota DPR Endipat Wijaya yang merendahkan gerakan kemanusiaan sipil, yang berhasil kumpulkan Rp 10 miliar untuk korban. "Stigmatisasi ini puncak kemerosotan moral. Jika sipil spontan bergerak sementara pemerintah gagal, DPR malah sibuk cuci tangan. Sistem politik kita rusak total: minus kemanusiaan dan akal sehat. Ini 'serakahnomics'—gabungan imperialisme korporasi dan birokrasi korup," ujar Siregar, yang juga peneliti sosial dan penulis buku tentang politik dan lingkungan.

Siregar, yang aktif dalam penguatan kebijakan publik Muhammadiyah, menyerukan peran masyarakat sipil sebagai mitra, bukan ancaman. "Aceh-Sumatera bukan korban pasif, tapi saksi sejarah. Jika diabaikan, gejolak otonomi bisa meledak. Ini panggilan untuk akuntabilitas: reformasi atau kolaps total." Wawancara ini dilakukan di tengah sorotan ulama Aceh yang mengecam "lambatnya perhatian Pusat", sementara relawan sipil terus berjuang di lapangan.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DPD Demokrat Sumut Audiensi ke Kejati Sumut, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Gubsu dan Fenomena Panic Buying: Antara Edukasi dan Realitas di Lapangan

Ini Daftar Pengurus Golkar Sumut, Yasyir Ridho Jadi Ketua Harian

Ibnu Hajar Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Hasyim SE sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan untuk Ketiga Kalinya

Dosen FISIP UMSU: Negara Wajib Lunasi Utang Historis pada Syafroeddin dan Assaat Melalui Obligasi Khusus

Mendekonstruksi Mitologi Orde Baru: Perspektif Ilmu Politik atas Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto