Bupati Asahan Tandatangani Komitmen Perbaikan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi Bersama Pemda Se-Sumut

sumut24.co -MEDAN, Bupati Asahan turut hadir dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang digelar di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (17/9/2026).

Baca Juga:

• Rico Waas Ajak Mahasiswa Politeknik Ciptakan Solusi untuk Persoalan Kota
• Dana Iuran PGRI kec Beringin Minta diusut. Shobul Ansori Siregar: Pengurus Harus Teansparan
• KPK Datang, Bobby Beri Peringatan Keras: Jangan Main-main dengan APBD!

Dalam agenda penting tersebut, turut dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama perbaikan tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa sebagai benteng utama mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.

Pertemuan ini dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Sumatera Utara, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Perwakilan BPKP RI, perwakilan LKPP, serta Bupati Asahan didampingi jajaran Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Provinsi Sumatera Utara.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, menegaskan bahwa pertemuan yang digagas Kementerian Dalam Negeri bersama KPK ini menjadi momentum krusial bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat pencegahan korupsi sekaligus mengantisipasi potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Kehadiran hampir seluruh Kepala Daerah menunjukkan keseriusan kita menerima pembekalan sekaligus mengevaluasi tata kelola masing-masing daerah. Kami berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komprehensif karena terdiri dari banyak pemangku kepentingan yang saling terhubung," ujar Gubernur Bobby,

Lebih lanjut dikatakan, Pemprov Sumut bersama 33 Kabupaten/Kota bertekad memperbaiki tata kelola dan integritas. Kehadiran KPK dinilai menjadi pengingat kuat bagi seluruh elemen pemerintahan untuk menjaga integritas dalam membangun daerah. "Bersama kepala daerah dan DPRD lainnya, kami berkomitmen penuh melakukan perbaikan dan pencegahan. Kehadiran KPK hari ini mengingatkan kami untuk terus meningkatkan integritas," tambahnya.

Sementara itu, Pimpinan KPK Johanis Tanak menyoroti peran vital Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai sistem peringatan dini. Ia berharap Kemendagri memperkuat posisi APIP agar independen dan dilindungi payung hukum yang kuat.

"Kita perlu perkuat posisi APIP, tidak hanya dipilih di daerah namun harus mendapat persetujuan Kemendagri sehingga tidak mudah diberhentikan sepihak oleh kepala daerah. Payung hukumnya akan diperkuat lewat Perpres," tegas Johanis.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus juga menekankan peran strategis APIP dalam mendeteksi penyimpangan lebih awal sebelum masuk ranah hukum.

"Jika APIP berkualitas, pemerintahan akan berjalan lebih baik. Bila ada penyimpangan, masih ada opsi pengembalian sebelum ke Aparat Penegak Hukum. Ingat, APIP itu mitra pemerintah daerah, bukan lawan yang harus dihindari," jelasnya.

Kegiatan berlangsung dengan aman, lancar dan sukses, menghasilkan kesepakatan bersama untuk memperkuat pengawasan dan integritas di seluruh tingkatan pemerintahan Sumatera Utara hingga ke tingkat kabupaten dan kota. (dre)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rico Waas Ajak Mahasiswa Politeknik Ciptakan Solusi untuk Persoalan Kota

Dana Iuran PGRI kec Beringin Minta diusut. Shobul Ansori Siregar: Pengurus Harus Teansparan

KPK Datang, Bobby Beri Peringatan Keras: Jangan Main-main dengan APBD!

Bimtek 177 Desa Asahan Diduga Sarat Mark-Up, LSM Sebut Lembaga Penyelenggara Raup Miliaran Rupiah dari Dana Desa

Ikuti Rakor Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi, Rico Waas Tandatangani Komitmen Bersama

Patroli Sergap Polres Asahan Gagalkan Aksi Tawuran Dini Hari, 10 Remaja dan Sajam Diamankan