Rapat Paripurna DPRD Tapsel Soroti APBD 2025, Gus Irawan Ungkap Capaian Keuangan Daerah yang Positif

Tapsel | Sumut24.co

Baca Juga:

• Komisi IV DPRD Medan Sayangkan Dishub Tak Hadir RDP, Minta Inspektorat Bertindak
• Komisi IV DPRD Medan Minta SDABMBK Kota Medan Bongkar Bangunan Taman di Jl Monginsidi
• DPRD Tanjungbalai Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar rangkaian Rapat Paripurna terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, Selasa (21/7/2026).

Agenda penting tersebut menjadi bagian dari mekanisme evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus bentuk akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengelola keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025.

Pada kesempatan itu, Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu menyampaikan Pengantar Nota Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain itu, Bupati juga menyampaikan tanggapan dan jawaban Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan atas pemandangan umum yang disampaikan seluruh fraksi DPRD pada rapat sebelumnya.

Rapat paripurna dipimpin oleh unsur pimpinan DPRD dan dihadiri seluruh anggota DPRD Tapanuli Selatan. Turut hadir Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan H. Sofyan Adil Siregar, para Staf Ahli Bupati, Asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta sejumlah undangan dari berbagai unsur pemerintahan.

Dalam pemaparannya, Bupati Gus Irawan menjelaskan bahwa sebelum disampaikan kepada DPRD, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2025 telah lebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kembali berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya.

Prestasi ini menjadi pencapaian yang membanggakan karena merupakan opini WTP ke-12 secara berturut-turut, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Bupati, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah, dukungan DPRD, serta komitmen seluruh aparatur pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam laporan pertanggungjawaban tersebut, Bupati juga memaparkan realisasi pendapatan daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Dari target pendapatan sebesar Rp1.576.751.265.390, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berhasil membukukan realisasi sebesar Rp1.605.931.226.010, atau mencapai 101,85 persen dari target yang telah ditetapkan.

Artinya, pendapatan daerah berhasil melampaui target sebesar Rp29.179.960.620, yang menjadi indikator positif terhadap kinerja pengelolaan pendapatan daerah selama tahun anggaran berjalan.

Sementara itu, pada sisi belanja daerah, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.643.135.380.292 terealisasi sebesar Rp1.443.515.261.069,25, atau mencapai 87,85 persen.

Realisasi belanja tersebut terdiri atas:

- Belanja Operasi: Rp998,753 miliar.
- Belanja Modal: Rp201,065 miliar.
- Belanja Tidak Terduga: Rp7,612 miliar.
- Belanja Transfer: Rp236,083 miliar.

Menurut Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, komposisi realisasi belanja tersebut mencerminkan fokus pemerintah dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pelaksanaan berbagai program prioritas daerah.

Rangkaian rapat paripurna ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Melalui pembahasan bersama DPRD, diharapkan seluruh catatan, masukan, serta rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun-tahun mendatang.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Komisi IV DPRD Medan Sayangkan Dishub Tak Hadir RDP, Minta Inspektorat Bertindak

Komisi IV DPRD Medan Minta SDABMBK Kota Medan Bongkar Bangunan Taman di Jl Monginsidi

DPRD Tanjungbalai Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025

Datuk Iskandar Muda: Jangan Biarkan Masyarakat Medan Jadi Korban Utama Kisruh Distribusi BBM

Saipul Bahri SE Minta Inspektorat Bantu Walikota Tindak Tegas ASN Terlibat Judol dan Narkoba

Pimpinan DPRD Medan Dukung Penyusunan RUU Pidana LGBT