Rahudman Harahap Soroti Risiko Jebakan Hukum Pengelola BUMN, Tekankan Integritas dan Adab dalam Tata Kelola Negara

Baca Juga:

• DPR Dorong Penguatan ESG BUMN Perkebunan, PalmCo Percepat Dekarbonisasi
• PTPN IV Regional 2 Lepas 226 Peserta Program Mudik Gratis BUMN 2026
• Danantara Sinergikan BUMN Bangun Huntara Di Aceh Tamiang, PLN Sambung Listrik Untuk Semua Rumah Dan Fasum

Medan | Sumut24.co

Wali Kota Medan periode 2010-2013, H. Rahudman Harahap, M.M., menjadi salah satu tokoh yang memberikan perhatian serius terhadap isu tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam Debat Publik dan Round Table Discussion (RTD) yang digelar Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored (AFU), Kamis (25/06/2026).

Forum yang berlangsung di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton Medan tersebut menghadirkan berbagai kalangan mulai dari akademisi, praktisi hukum, pelaku usaha, regulator, hingga tokoh masyarakat untuk membahas masa depan pengelolaan BUMN di era ekonomi baru.

Dalam forum tersebut, H. Rahudman Harahap, M.M. tampil sebagai salah satu narasumber yang memberikan pandangan terkait tata kelola pemerintahan, kepastian hukum, dan pentingnya integritas dalam pengambilan kebijakan publik.

Lebih lanjut, Rahudman Harahap menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi para penyelenggara negara maupun pengelola perusahaan negara agar tidak terjebak dalam persoalan hukum saat menjalankan tugas dan mengambil keputusan strategis.

Menurut Rahudman, perlindungan hukum harus mampu memberikan ruang bagi para pemimpin yang memiliki integritas untuk bekerja secara profesional tanpa dihantui ketakutan berlebihan terhadap risiko kriminalisasi kebijakan.

"Bagaimana agar jebakan hukum ini terhindar dari para penyelenggara, dalam arti supaya orang-orang berintegritas," kata H. Rahudman Harahap, M.M., Kamis (25/06/2026).

Pernyataan tersebut sejalan dengan salah satu isu utama yang dibahas dalam forum, yakni penerapan Business Judgment Rule (BJR) atau prinsip perlindungan hukum terhadap pengambilan keputusan bisnis yang dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, serta berdasarkan informasi yang memadai.

Isu ini menjadi perhatian karena banyak pihak menilai kriminalisasi terhadap keputusan bisnis dapat menimbulkan ketakutan di kalangan direksi maupun pengelola BUMN sehingga berpotensi menghambat inovasi dan investasi.

*Adab Harus Menjadi Fondasi Kepemimpinan*

Selain menyoroti aspek hukum, Rahudman juga menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola negara tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan sistem pengawasan, tetapi juga oleh karakter serta moral para pemimpin yang menjalankan amanah.

Ia menilai nilai-nilai adab harus tetap menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan, baik di lingkungan pemerintahan maupun korporasi negara.

"Saya menekankan perlu dijunjung tinggi adab, dalam melaksanakan tugas itu, karena seseorang yang mempunyai adab pasti akan berbuat yang lebih baik," ujar Rahudman.

Menurutnya, integritas dan etika menjadi faktor penting untuk memastikan pengelolaan aset negara dilakukan secara profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Pandangan tersebut mendapat perhatian peserta diskusi mengingat Danantara saat ini dipercaya mengelola aset bernilai sangat besar dan menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

*Dorong Kolaborasi yang Lebih Luas*

Rahudman juga menyampaikan harapannya agar pembangunan ekonomi dan tata kelola negara ke depan dapat dijalankan melalui semangat kolaborasi yang lebih luas.

Ia menilai tantangan ekonomi saat ini membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi maupun masyarakat.

"Harapan saya kedepan, dalam bernegara bisa berkolaborasi tidak hanya di tingkat global," ungkapnya.

Menurut Rahudman, kolaborasi yang kuat akan menjadi modal penting dalam menciptakan tata kelola BUMN yang sehat, meningkatkan daya saing nasional, serta memastikan manfaat pengelolaan aset negara dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Debat publik yang digagas Nagara Institute dan Akbar Faizal Uncensored ini menjadi bagian dari rangkaian diskusi nasional yang akan digelar di sejumlah kota di Indonesia.

Forum tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur BUMN (BP BUMN), penguatan tata kelola Danantara sebagai superholding BUMN, hingga batasan antara risiko bisnis dan pertanggungjawaban pidana.

Hasil diskusi dari berbagai daerah nantinya akan dirangkum menjadi rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan tata kelola BUMN dan pengelolaan investasi negara.

Dalam konteks itu, pandangan Rahudman Harahap mengenai pentingnya integritas, adab, dan kepastian hukum dinilai menjadi salah satu pesan penting yang mengemuka dalam forum tersebut, terutama di tengah upaya pemerintah membangun sistem pengelolaan BUMN yang lebih profesional, akuntabel, dan berdaya saing global.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DPR Dorong Penguatan ESG BUMN Perkebunan, PalmCo Percepat Dekarbonisasi

PTPN IV Regional 2 Lepas 226 Peserta Program Mudik Gratis BUMN 2026

Danantara Sinergikan BUMN Bangun Huntara Di Aceh Tamiang, PLN Sambung Listrik Untuk Semua Rumah Dan Fasum

Sinergi Danantara dan BUMN Mobilisasi Bantuan Kemanusiaan untuk Percepatan Pemulihan Pasca-Bencana di Aceh

Danantara Bersama BUMN Salurkan Bantuan Kemanusiaan Untuk Pemulihan Pascabencana Di Aceh

Tanggap Bencana, Inalum dan BUMN Bantu Korban Banjir Bandang dan Tanah Longsor Sumut