Dosen UMSU Sebut Demokrasi Kita Kini "Berjoget dengan Algoritma"

Baca Juga:

• GM PLN UID Sumut Ajak Mahasiswa UMSU Bangun Karier Berdampak untuk Masa Depan Bangsa
• Pengamat Politik UMSU: Krisis Bencana Sumatera Ungkap Rusaknya Sistem Politik, Pusat Lindungi Oligarki atas Rakyat
• Dosen FISIP UMSU: Negara Wajib Lunasi Utang Historis pada Syafroeddin dan Assaat Melalui Obligasi Khusus

MEDAN | Demokrasi Indonesia saat ini sedang menghadapi fase baru yang tak terduga: ia tak lagi semata bergulir di gedung parlemen atau debat kebijakan, melainkan "berjoget" mengikuti irama algoritma media sosial. Fenomena ini menjadi sorotan tajam Shohibul Anshor Siregar, dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), dalam sebuah podcast yang diselenggarakan oleh Pers Mahasiswa UMSU, TEROPONG.

Kegiatan berlangsung Rabu sore (10/6) di Perpustakaan Kampus UMSU, sejak pukul 16.30 hingga 18.00 WIB. Shohibul mengupas tuntas bagaimana lanskap politik kontemporer telah bertransformasi secara radikal oleh logika "Ekonomi Perhatian" (Attention Economy).

"Perhatian manusia adalah mata uang paling berharga saat ini. Algoritma bekerja seperti pelayan restoran yang manipulatif—ia mencatat setiap gerak-gerik kita, lalu terus menyodorkan menu yang sama. Akibatnya, politisi pun berlomba menjadi penghibur digital, bukan lagi pemikir kebijakan," ujar Shohibul di hadapan awak pers mahasiswa.

Menurut dosen yang akrab disapa Anshor ini, politik kontemporer telah mengalami komodifikasi menjadi hiburan murni atau *politainment*. Batas antara aktor politik dan selebritas perlahan lenyap. Para politisi dipaksa beradaptasi dengan karakter media baru yang menuntut visualitas tinggi, durasi pendek, dan suasana santai. "Substansi kebijakan yang rumit dan menjemukan kalah saing dengan konten pemicu emosi primer: tawa, amarah, atau rasa gemas," tegasnya.

**Paradoks Satir: Kritik Jadi "Free Marketing"**

Shohibul menyoroti sebuah anomali menarik dalam sosiologi digital: kritik yang tajam sekalipun kerap kehilangan taringnya setelah masuk ke pusaran algoritma. Ia mencontohkan kasus lagu "MBG (Mas Bahlil Ganteng)" yang sempat viral.

"Awalnya itu mungkin lahir sebagai satir atau kritik politik. Namun begitu diaduk oleh algoritma TikTok atau Reels, esensi kritisnya dikooptasi menjadi sekadar tren kebisingan (*noise*). Dalam dunia digital yang amoral, berlaku asas 'bad news is still news'. Tokoh yang dikritik justru mendapatkan pemasaran gratis dan penguatan popularitas, karena algoritma hanya menghitung volume interaksi, bukan kualitas atau arah pesannya," jelasnya.

**Penjara Digital dan Demokrasi Dangkal**

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahaya *Filter Bubble* (gelembung filter) dan *Echo Chamber* (ruang gema) yang diciptakan algoritma. Masyarakat perlahan terperangkap dalam "penjara digital" yang nyaman, hanya disuapi konten yang selaras dengan preferensi sendiri. Akibatnya, demokrasi yang terbangun menjadi dangkal (*shallow democracy*).

"Partisipasi warga sering kali hanya berhenti pada jempol—like, share, komen—bukan pada pengawalan kebijakan yang substantif. Ruang debat yang sehat hilang, polarisasi semakin tajam, dan kita merasa seluruh dunia memiliki pendapat yang sama sehingga perspektif lain dianggap ancaman," paparnya.

Ia juga menyoroti fenomena "matinya kepakaran" (*the death of expertise*). Kredibilitas kini bergeser dari gelar akademis ke jumlah pengikut. Hubungan parasosial dengan influencer membuat opini seorang kreator konten tanpa latar belakang ilmu politik sering dianggap lebih 'benar' daripada analisis profesor. Kondisi ini diperparah oleh operasi sistematis buzzer yang menciptakan ilusi tentang apa yang dianggap "penting" oleh publik.

**Kualitas Gagasan vs Manajemen Perhatian**

Shohibul menegaskan bahwa realitas pahit demokrasi hari ini adalah kemenangan manajemen perhatian di atas manajemen gagasan.

"Pergulatan politik bukan lagi soal siapa yang memiliki visi terbaik, melainkan siapa yang paling mampu mencuri perhatian dalam 15 detik. Politik substantif butuh beban kognitif tinggi—telaah kebijakan, data, draf UU. Sementara politik algoritma hanya butuh video pendek dan jargon catchy. Fokusnya bukan edukasi warga negara, tapi *engagement* dan popularitas," urainya.

**Solusi: Merebut Kembali Kendali dari Algoritma**

Meski mengkhawatirkan, Shohibul optimistis masyarakat bisa mengambil alih kemudi. Ia menawarkan beberapa strategi. Pertama, skeptisisme intelektual: jangan membagikan konten hanya karena memuaskan bias konfirmasi pribadi. Kedua, triangulasi informasi: cek silang isu viral melalui media massa kredibel atau jurnal ilmiah. Ketiga, melatih algoritma secara sadar dengan mencari konten-konten edukatif dan ilmiah.

"Teknologi dan algoritma adalah alat, kitalah tuannya. Jangan biarkan hak pilih dan cara berpikir kita didikte oleh *codingan* aplikasi asing," pesannya.

**Kesimpulan: Jadi Warga Negara, Bukan Penonton**

Mengakhiri podcast, Shohibul mengajak seluruh elemen, terutama mahasiswa, untuk menjadi warga negara yang kritis, bukan sekadar penonton yang mudah terhibur di ruang digital.

"Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi kritis. Waspadalah agar peningkatan kuantitas kesadaran politik di media sosial tidak dibayar dengan pendangkalan kualitas demokrasi itu sendiri. Saat Anda menatap layar gawai, tanyakan: Apakah Anda benar-benar memilih berdasarkan suara hati nurani, atau hanya mengeklik 'Like' pada naskah politik yang telah disusun rapi oleh algoritma yang bahkan tidak Anda pahami?" pungkasnya.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

GM PLN UID Sumut Ajak Mahasiswa UMSU Bangun Karier Berdampak untuk Masa Depan Bangsa

Pengamat Politik UMSU: Krisis Bencana Sumatera Ungkap Rusaknya Sistem Politik, Pusat Lindungi Oligarki atas Rakyat

Dosen FISIP UMSU: Negara Wajib Lunasi Utang Historis pada Syafroeddin dan Assaat Melalui Obligasi Khusus

Babinsa Koramil 0201-02/MT Hadiri Pelantikan Komandan Menwa UMSU

Internal Moot Court Competition Jilid VIII Resmi Digelar: Perebutkan Piala Kajati Sumut dan Piala Dekan FH UMSU

Akademisi UMSU Bongkar Neo-Feodalisme Politik: “Oligarki Memangsa Demokrasi”