Izin Undian Gebyar Pajak Bapenda Sumut Dipertanyakan, Jangan Bohongi Masyarakat Pembayar Pajak

Baca Juga:

• Izin Undian Gebyar Pajak Sumut Belum Terbit, Pelaksana Event dan Pejabat Terkait Terancam Pidana
• Anomali Gebyar Pajak Sumut: Diduga Korbankan Upah Pungut Pegawai Hingga Dugaan Penerima Undian Sudah Dikondisikan
• Komisi C Warning Bapenda: Gebyar Pajak Sumut Jangan Sekadar Undian Mewah

MEDAN— Izin pelaksanaan program "Gebyar Pajak" yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara masih dipertanyakan. Pasalnya, izin undian hingga kini dari Kementerian Sosial Republik Indonesia belum diterbitkan.
Direktur Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (Barapaksi), Otty S. Batubara, menilai kegiatan tersebut belum memiliki dasar perizinan yang jelas. "Sampai saat ini, kami menduga izin dari Kemensos RI belum keluar, sehingga pelaksanaan kegiatan ini patut dipertanyakan," ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Otty meminta Badan Pendapatan Daerah Sumatera Utara untuk bersikap transparan kepada publik terkait legalitas program tersebut. Ia juga mengingatkan agar tidak ada informasi yang menyesatkan masyarakat dan membohongi masyarakat pembayar pajak.

Menurut dia, setiap kegiatan yang melibatkan penghimpunan dana atau pemberian hadiah kepada masyarakat harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan tidak terjadi pelanggaran aturan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Bapenda Sumut belum memberikan keterangan resmi terkait status perizinan program "Gebyar Pajak" tersebut.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Izin Undian Gebyar Pajak Sumut Belum Terbit, Pelaksana Event dan Pejabat Terkait Terancam Pidana

Anomali Gebyar Pajak Sumut: Diduga Korbankan Upah Pungut Pegawai Hingga Dugaan Penerima Undian Sudah Dikondisikan

Komisi C Warning Bapenda: Gebyar Pajak Sumut Jangan Sekadar Undian Mewah

Minim Transparansi, Anggaran Gebyar Pajak Sumut Rp28 M Didesak Audit Investigatif

Soal Dugaan Persekongkolan Tender Pengadaan Internet di Bapendasu, Praktisi Dukung Masyarakat Lapor APH

Tender VPN Rp13,7 M Bapendasu Disorot, Dugaan Peran Rudi Hadian Siregar di Balik Persekongkolan Tender