Bupati Madina Saipullah Nasution Serukan Percepatan Pembangunan Saat Upacara Hari Otonomi Daerah 2026

Baca Juga:

• Bupati Madina Saipullah Nasution Lantik 3 Kepala Dinas Baru, Soroti Pelayanan Harus “A Plus”
• Rehabilitasi Sawah Tangga Bosi Tuntas, Pemkab Madina Kejar Target Panen Padi 4 Bulan ke Depan
• Pemkab Madina Gandeng Kementan dan BNN Alihkan Ladang Ganja ke Komoditas Produktif, Cabai hingga Serai Wangi Disiapkan

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tahun 2026 dengan khidmat. Kegiatan ini berlangsung di halaman Masjid Agung Nur Ala Nur Aek Godang, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Senin (27/4/2026).

Upacara tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Madina. Bertindak sebagai inspektur upacara, Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution, sementara komandan upacara dipercayakan kepada Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), Muhammad Suheri.

Dalam amanatnya, Bupati Saipullah membacakan pidato Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Tahun ini, Hari Otonomi Daerah mengusung tema "Memperkokoh Kemandirian Daerah Menuju Indonesia Emas 2045", yang menjadi refleksi perjalanan panjang otonomi daerah dalam memperkuat fondasi pembangunan nasional.

Dalam pidato tersebut, Mendagri menegaskan bahwa otonomi daerah bukan sekadar pembagian kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada daerah. Lebih dari itu, otonomi daerah merupakan amanah konstitusi untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih dekat dan responsif.

"Daerah harus mampu berinovasi sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)," demikian pesan Mendagri yang disampaikan Bupati.

Namun demikian, pemerintah pusat juga menyoroti masih tingginya ketergantungan sejumlah daerah terhadap dana transfer pusat. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan besar dalam mewujudkan kemandirian daerah secara menyeluruh.

Melalui momentum Hari Otonomi Daerah ini, pemerintah pusat memberikan sejumlah arahan strategis kepada seluruh pemerintah daerah. Pertama, mendorong lahirnya inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menciptakan iklim investasi yang lebih ramah.

Kedua, pemerintah daerah diminta mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan efisien, dengan fokus pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Ketiga, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga menjadi perhatian utama guna meminimalisir praktik korupsi serta pungutan liar dalam birokrasi.

Menutup amanat tersebut, Bupati Saipullah menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyampaikan bahwa dukungan, pembinaan, serta pengawasan dari pemerintah pusat akan terus diberikan kepada daerah yang berkomitmen untuk maju.

"Tidak boleh ada daerah yang tertinggal. Kita harus bergerak bersama, bergotong royong, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045," tegasnya.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Madina untuk terus memperkuat kinerja pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kemandirian daerah sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Madina Saipullah Nasution Lantik 3 Kepala Dinas Baru, Soroti Pelayanan Harus “A Plus”

Rehabilitasi Sawah Tangga Bosi Tuntas, Pemkab Madina Kejar Target Panen Padi 4 Bulan ke Depan

Pemkab Madina Gandeng Kementan dan BNN Alihkan Ladang Ganja ke Komoditas Produktif, Cabai hingga Serai Wangi Disiapkan

Bupati Madina Targetkan Reformasi Birokrasi Naik ke Predikat B, Saipullah: Pelayanan Harus Lebih Prima

Tekan Harga dan Bantu Ekonomi Warga, Bupati Madina Saipullah Nasution Salurkan 62 Ribu Paket Beras dan Minyak Goreng

IMA Madina Pekanbaru Desak Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Program MBG hingga Daerah, Korwil dan Korcam Ikut Disorot