Dari OTT Imigrasi ke Konsolidasi Pelayanan Publik
Dari OTT Imigrasi ke Konsolidasi Pelayanan Publik
kota
Baca Juga:MEDAN — Sikap seorang pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Medan menuai sorotan publik. Kepala Bidang (Kabid) Parkir, Kesmedi Sianipar, diduga bersikap arogan saat menanggapi laporan warga terkait maraknya juru parkir (jukir) liar dan dugaan pungutan liar (pungli) tetapi malah tebang pilih dalam penindakan.
Peristiwa tersebut dialami seorang warga berinisial MP. Ia mengaku menghubungi Kabid Parkir melalui sambungan WhatsApp untuk mempertanyakan keberadaan jukir yang beroperasi tanpa atribut resmi seperti bet dan karcis, meskipun lokasi tersebut disebut didepan jalan yang sedang di razia tetapi malah dilewatkan.
Namun, alih-alih mendapat penjelasan, MP justru mengaku menerima respons yang mengejutkan.
"Kok kau yang ngatur aku?" ujar MP menirukan jawaban yang diduga disampaikan oleh pejabat dishub tersebut.
Mendengar respons itu, MP mengaku terkejut dan memilih mengakhiri percakapan. Ia berharap laporannya dapat ditanggapi secara profesional, mengingat persoalan parkir liar dan pungli masih menjadi keluhan masyarakat di Kota Medan dan jangan tebang pilih yang diduga "kongkalikong" yang membuat persoalan parkir di kota medan tidak pernah selesai.
Diketahui, Kesmedi Sianipar merupakan pejabat yang baru dilantik sekitar dua bulan lalu. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari langkah Pemerintah Kota Medan untuk memperkuat kinerja di sektor perhubungan, termasuk penataan parkir yang selama ini menjadi sorotan.
Sejalan dengan itu, Wali Kota Medan sebelumnya menekankan pentingnya respons cepat dan solutif terhadap aduan masyarakat, khususnya terkait pelayanan publik.
Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Perhubungan Kota Medan maupun dari Kabid Parkir terkait dugaan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna mendapatkan penjelasan dan klarifikasi atas kejadian ini.
Pengamat kebijakan publik menilai, jika benar terjadi, sikap tidak profesional dalam merespons aduan masyarakat dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Terlebih, praktik jukir tanpa atribut resmi seperti karcis dan rompi kerap dikaitkan dengan potensi pungutan liar yang merugikan masyarakat.
Dari OTT Imigrasi ke Konsolidasi Pelayanan Publik
kota
sumut24.co MedanAnggota DPRD Medan Binsar Simarmata mengapresiasi tim PLN Transmisi yang sudah bekerja keras siang dan malam di tengah huj
Umum
sumut24.co JakartaPT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama SelfRegulatory Organization (SRO) kembali menyelenggarakan Public Expose Live (Pu
Ekbis
sumut24.co FinlandiaNokia dan Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) mengumumkan kerja sama untuk memodernisasi jaringan seluler
Ekbis
Forki DKI Jakarta Menggila di adidas Open 2026, Borong 32 Emas dan Kukuhkan Dominasi Karate Nasional
kota
HEBOH! Warga Kasmia Sidimpuan Baru Keluhkan Biaya Masuk Pipa PDAM Diduga Tembus Rp4 Juta, Ini Respons Tirtanadi
kota
PDAM Tirtanadi Cabang Tapsel Tegaskan SOP Baru Sambungan Air Warga Diimbau Daftar Resmi, Biaya Rp2 Jutaan
kota
Terungkap! Skema Distribusi Air PDAM Tirtanadi Tapsel&ndashPadangsidimpuan, Ini Fakta Sebenarnya, Dari Pajak Hingga Biaya Pasang
kota
UNIQLO Hadirkan Koleksi Kapsul Musim Panas 2026 UNIQLO F.RISSO, Pakaian Seharihari dengan Sentuhan Seni ItaliaTersedia mulai 22 Juni 2026 J
Umum
Delapan Bulan Terputus, Warga Medan Krio Desak Perbaikan Jembatan PenghubungMedansumut24.co Jembatan penghubung di Jalan Pelita, Desa Medan
News