Perlindungan Pekerja Rentan Digeber! Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe Gaspol Program BPJS Ketenagakerjaan

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Baca Juga:

• Wali Kota melantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota
• Wali Kota menerima piagam penghargaan dari Menteri Hukum atas komitmen Posbankum
• Wali Kota menghadiri acara Pisah Sambut Dandim 0207/Simalungun dari Letkol Inf Gede Agus Dian Pringgana SSos MMAS MHan kepada Letkol Inf Agus Mochtadi

Komitmen melindungi pekerja rentan di Kota Padangsidimpuan makin serius. Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, menerima audiensi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padangsidimpuan, Christian Nathanael Sianturi, di ruang kerjanya, Kamis (23/4/2026).

Pertemuan ini jadi momentum penting untuk mempercepat realisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja rentan yang selama ini masih minim akses perlindungan.

Dalam audiensi tersebut, kedua pihak membahas strategi konkret, termasuk optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit guna mendorong capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Padangsidimpuan.

Christian Nathanael Sianturi mengungkapkan bahwa program perlindungan pekerja rentan sebenarnya sudah mulai berjalan. Namun, ia menilai percepatan implementasi masih sangat dibutuhkan agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

"Program ini sudah berjalan, tapi perlu akselerasi agar semakin banyak pekerja rentan yang terlindungi," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kedisiplinan dalam pembayaran iuran. Menurutnya, keterlambatan iuran bisa berdampak langsung pada proses klaim, terutama bagi ahli waris jika terjadi risiko kerja.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Letnan Dalimunthe menegaskan bahwa perlindungan pekerja rentan merupakan prioritas utama pemerintah daerah.

"Kami ingin memastikan tidak ada hak masyarakat yang tertunda. Program ini harus berjalan cepat, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama dengan Dinas Tenaga Kerja, dalam mempercepat penerbitan Surat Keputusan (SK) tahun 2026 sebagai dasar pelaksanaan program, khususnya di sektor perkebunan sawit.

Menurutnya, kunci keberhasilan program ini terletak pada koordinasi yang solid dan dukungan data yang akurat.

"Mulai dari pendataan hingga klaim, semuanya harus cepat, transparan, dan tanpa hambatan," tambahnya.

Selain percepatan program, pembenahan data juga menjadi perhatian serius. Pemerintah Kota akan menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memastikan validitas data peserta.

Langkah ini dinilai krusial agar program perlindungan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kendala administratif di kemudian hari.

Audiensi ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan H. Rahmat Marzuki, SH., MH., CGCAE, Asisten II, Kepala Dinas Tenaga Kerja, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Melalui pertemuan ini, diharapkan sinergi antara Pemko Padangsidimpuan dan BPJS Ketenagakerjaan semakin solid dalam membangun sistem jaminan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wali Kota melantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota

Wali Kota menerima piagam penghargaan dari Menteri Hukum atas komitmen Posbankum

Wali Kota menghadiri acara Pisah Sambut Dandim 0207/Simalungun dari Letkol Inf Gede Agus Dian Pringgana SSos MMAS MHan kepada Letkol Inf Agus Mochtadi

Hadiri Pelepasan Siswa SDN 132406, Fadly Abdina: Pendidikan Bukan Sekadar Nilai, Tetapi Karakter dan Akhlak

Plh Wali Kota Tanjungbalai: FLS3N Jadi Wadah Pengembangan Bakat dan Karakter Siswa

Plh Wali Kota Tanjungbalai Pimpin Patroli Gabungan Berantas Narkoba dan Geng Motor