DPRD Padangsidimpuan Tuntaskan LKPJ 2025, Srifitrah Munawaroh Serahkan Rekomendasi Penting ke Wali Kota

Baca Juga:

• DPRD Tanjungbalai Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025
• Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Disetujui DPRD Kabupaten Solok.
• Apresiasi Tim Cakrawala, Asal PAD Parkir Meningkat Signifikan

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 berlangsung khidmat dan lancar pada Senin pagi, 6 April 2026.

Sidang penting tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Srifitrah Munawaroh, dan digelar di Ruang Sidang DPRD Kota Padangsidimpuan.

Rapat paripurna ini menjadi tahap akhir dari rangkaian panjang pembahasan LKPJ pemerintah daerah yang sebelumnya telah dikaji secara mendalam oleh panitia khusus (Pansus) DPRD.

Dalam rapat tersebut, Ketua Panitia Khusus LKPJ, Abdul Rahman Harahap, menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap kinerja pemerintahan daerah sepanjang tahun anggaran 2025.

Laporan tersebut berisi evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pembangunan, realisasi anggaran, serta berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan selama satu tahun terakhir.

Melalui laporan tersebut, DPRD juga merumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

*Rekomendasi DPRD Resmi Diserahkan kepada Wali Kota*

Pada kesempatan yang sama, DPRD Kota Padangsidimpuan secara resmi menyerahkan dokumen rekomendasi LKPJ kepada Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe.

Rekomendasi tersebut merupakan hasil dari proses evaluasi yang dilakukan DPRD terhadap pelaksanaan program kerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025.

Dokumen ini berisi berbagai catatan penting, masukan strategis, serta saran perbaikan yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, serta tata kelola pemerintahan.

Ketua DPRD Padangsidimpuan, Srifitrah Munawaroh, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Panitia Khusus LKPJ yang telah bekerja secara maksimal dalam melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

Ia juga mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara DPRD dan jajaran pemerintah daerah selama proses pembahasan berlangsung.

Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DPRD Tanjungbalai Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025

Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Disetujui DPRD Kabupaten Solok.

Apresiasi Tim Cakrawala, Asal PAD Parkir Meningkat Signifikan

Polemik Pengangkatan Kepling X Glugur Darat I Disoal Warga, Lailatul Badri : Kita Minta Ini Menjadi Perhatian Serius Wali Kota Medan

Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis Soroti Ketimpangan Bantuan Pemprov Sumut: "Jangan Jadikan Mandailing Natal Anak Tiri"

Golkar Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dorong Kinerja Pembangunan Medan