Belum Ada Persetujuan Konsultasi Masyarakat, Dokumen UKL-UPL PT Prima Indo Rubber Dipertanyakan

SIMALUNGUN – Polemik dugaan penggunaan air Sungai Bah Bolon oleh PT Prima Indo Rubber (PIR) kian memanas. Selain mempertanyakan izin penggunaan sumber daya air, warga kini menyoroti proses terbitnya dokumen UKL-UPL perusahaan tersebut.
Sejumlah warga menyebutkan hingga saat ini belum pernah ada Persetujuan Konsultasi Masyarakat (PKM) yang melibatkan masyarakat terdampak langsung di sekitar lokasi pabrik. Namun, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) perusahaan justru telah terbit.
"Kami tidak pernah merasa dilibatkan atau dimintai persetujuan dalam konsultasi masyarakat. Tapi kok dokumen UKL-UPL bisa keluar?" ujar salah seorang warga, Rabu (4/3/2026).
Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses persetujuan lingkungan, terutama bagi usaha yang berpotensi menimbulkan dampak.
Warga menilai, jika benar PKM belum dilakukan, maka proses administrasi penerbitan persetujuan lingkungan patut dievaluasi. Mereka khawatir prosedur formalitas lebih diutamakan dibandingkan substansi perlindungan lingkungan dan hak masyarakat terdampak.
Sebelumnya, beredar dokumen dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun terkait persetujuan lingkungan untuk kegiatan industri karet remah PT Prima Indo Rubber di Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar.
Meski demikian, warga menegaskan bahwa persoalan bukan hanya pada dokumen administratif, melainkan pada transparansi proses serta kepastian hukum atas izin penggunaan air Sungai Bah Bolon yang diduga dimanfaatkan untuk operasional pabrik.
Secara regulasi, perusahaan yang tidak memenuhi prosedur persetujuan lingkungan maupun penggunaan sumber daya air dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin.
Hingga berita ini diturunkan, manajemen PT Prima Indo Rubber belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan belum adanya Persetujuan Konsultasi Masyarakat maupun status izin penggunaan air sungai. Upaya konfirmasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun juga masih dilakukan.
Kasus ini menjadi perhatian warga yang berharap pemerintah daerah melakukan penelusuran menyeluruh guna memastikan seluruh proses perizinan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.rel

Baca Juga:

• Mubes ke-16 PPTSB Tahun 2026, Ketum Edison Sinaga Tekankan Persatuan dan Kesatuan Marga Sinaga
• Indosat Cetak Pertumbuhan Dua Digit Lewat Bisnis Inti dan Akselerasi AI Cloud
• PTP N lV Regional ll kebun Bah Jambi Tanam Perdana Tahun 2026

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Mubes ke-16 PPTSB Tahun 2026, Ketum Edison Sinaga Tekankan Persatuan dan Kesatuan Marga Sinaga

Indosat Cetak Pertumbuhan Dua Digit Lewat Bisnis Inti dan Akselerasi AI Cloud

PTP N lV Regional ll kebun Bah Jambi Tanam Perdana Tahun 2026

Hari Museum Nasional: Mengintip Masa Lampau Lewat Arsitektur Kantor PTPN IV Regional 2

ASUS Resmi Rilis ProArt P14 dan P16 di Indonesia, Laptop Kreator Pertama Berteknologi NVIDIA RTX Spark™

Inalum Perkuat Daya Saing Aluminium Indonesia di Pasar Global