Mundur Mendadak Eks Kadis PUPR Sumut, Diduga Menolak Jadi “Tameng” Polemik Underpass Gatot Subroto yang Disorot DPR RI

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Lantik 54 Pejabat Administrator dan Pengawas
• Bupati Asahan Lantik Pejabat Tinggi: Penyegaran Organisasi Demi Pelayanan Maksimal Masyarakat
• Wali Kota Tanjungbalai Lantik 11 Pejabat Tinggi Pratama, Tekankan Kinerja Terukur dan Profesionalisme

MEDAN – Pengunduran diri mendadak Hendra Dermawan Siregar dari jabatan Kepala Dinas PUPR Sumut kini berubah menjadi isu panas yang mengguncang ruang birokrasi dan politik Sumatera Utara.
Publik tidak lagi melihat ini sebagai "pengunduran diri biasa". Banyak pihak menduga, mundurnya pejabat kunci di sektor infrastruktur itu berkaitan langsung dengan polemik proyek strategis Underpass Gatot Subroto, proyek bernilai besar yang kini disorot tajam oleh DPR RI.
Pertanyaannya sederhana namun mematikan:
Apa yang sebenarnya sedang ditutupi?

Ijeck Membuka Kotak Pandora: Flyover Kok Jadi Underpass?

Polemik ini meledak setelah Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah (Ijeck), melontarkan pertanyaan keras saat kunjungan kerja ke lokasi proyek, Jumat (30/1/2026).
Di hadapan rombongan resmi yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, Ijeck mempertanyakan keputusan yang dianggap janggal:
Perencanaan awal disebut flyover, namun realisasi berubah menjadi underpass.
"Kenapa berubah? Dasarnya apa? Ini harus dijelaskan," kata Ijeck di lokasi.
Pernyataan itu bukan sekadar kritik teknis, melainkan sinyal bahwa DPR RI mencium sesuatu yang tidak beres dalam proses perencanaan proyek.
Pejabat Mundur Setelah Diminta Klarifikasi: Ada Tekanan?
Tak lama setelah sorotan itu, publik dikejutkan oleh kabar mundurnya Hendra Dermawan Siregar.
Sumber internal menyebut, pengunduran diri itu diduga dipicu karena Hendra diminta menjalankan perintah atasan untuk "mengklarifikasi" ucapan Ijeck.
Namun klarifikasi yang dimaksud diduga bukan untuk menjawab substansi, melainkan untuk meredam kegaduhan politik.
"Dia tidak mau jadi bumper. Karena proyek ini bukan sekadar urusan teknis, tapi sudah menyangkut keputusan besar yang sensitif," ungkap sumber yang mengetahui dinamika internal Pemprovsu.
Jika benar, maka ini bukan sekadar konflik birokrasi. Ini indikasi adanya tekanan struktural.
Underpass Gatot Subroto: Proyek Infrastruktur atau Proyek Kepentingan?
Perubahan desain besar dari flyover menjadi underpass bukan keputusan ringan. Perubahan itu otomatis menyangkut:
revisi anggaran,
perubahan kontrak,
kajian teknis ulang,
dampak lingkungan dan tata kota,
hingga potensi "ruang permainan" dalam pengadaan.
Pertanyaannya:
Siapa yang mengubah desain?
Atas dasar kajian atau atas dasar kepentingan?
Publik menuntut jawaban, bukan narasi.
Mundurnya Kadis PUPR Jadi Alarm Keras
Dalam proyek normal dan transparan, pejabat teknis biasanya tampil ke depan menjelaskan.
Namun dalam kasus ini, pejabat kunci justru mundur.
Ini memperkuat dugaan bahwa proyek Underpass Gatot Subroto menyimpan persoalan yang lebih dalam.
"Kalau semuanya prosedural, kenapa harus ada pejabat yang mundur? Ini alarm," ujar seorang pemerhati kebijakan publik di Medan.
DPR RI Sudah Bicara, Pemprovsu Jangan Bungkam
Pernyataan Ijeck adalah pintu masuk.
Mundurnya Kadis PUPR adalah sinyal bahaya. Kini publik menunggu:
Apakah Pemprovsu akan membuka dokumen perencanaan?
Atau justru menutup rapat dan mengorbankan pejabat teknis sebagai tumbal?
Komisi V DPR RI didesak tidak berhenti pada kunjungan seremonial.
Audit dan investigasi menyeluruh harus dilakukan, termasuk:
dokumen perubahan desain,
siapa aktor pengambil keputusan,
potensi pembengkakan anggaran,
serta pihak yang diuntungkan.
Rakyat Berhak Tahu: Ini Uang Publik, Bukan Uang Elite
Underpass Gatot Subroto bukan proyek pribadi. Ini proyek yang dibayar dari uang rakyat.
Jika perubahan desain dilakukan tanpa transparansi, maka itu bukan sekadar kebijakan keliru.
Itu bisa menjadi pintu masuk dugaan penyimpangan.
Dan mundurnya pejabat strategis di tengah sorotan DPR RI hanya memperkuat satu kesan: Ada sesuatu yang tidak berani dibuka ke publik.

Diketahui, Pembangunan dimulai sekitar September 2023 dan rampung tahun 2024.Peresmian: Diresmikan oleh Presiden Prabowo pada 19 November 2025, namun sudah beroperasi sejak Februari 2025.
Anggaran: Rp217 miliar, bersumber dari APBN tahun 2023-2024.

Saat underpass mulai dibangun Bobby masih Walkot medan. Saat diresmikan nov 2025 dia sudah menjadi Gubernur.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Lantik 54 Pejabat Administrator dan Pengawas

Bupati Asahan Lantik Pejabat Tinggi: Penyegaran Organisasi Demi Pelayanan Maksimal Masyarakat

Wali Kota Tanjungbalai Lantik 11 Pejabat Tinggi Pratama, Tekankan Kinerja Terukur dan Profesionalisme

Ini Nama-nama Pejabat Eselon II Dilantik Bobby Nasution, Sutan Tolang Lubis Jadi Kepala Bapenda Sumut

308 Pejabat Dilantik di Kantor Gubernur Sumut, Bobby Tekankan Target Kerja Terukur

Reshuffle Besar di Pemko Padangsidimpuan, 47 Pejabat Eselon III dan IV Resmi Dilantik