Yayasan Pendidikan Graha Kirana dan DHD 45 Provsu Teken MoU, Prof. Arif Nasution Terima Lencana Kejuangan 45

MEDAN | — Yayasan Pendidikan Graha Kirana menjalin Nota Kesepakatan (MoU) dengan Dewan Harian Daerah (DHD) 45 Provinsi Sumatera Utara (Provsu). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan Lencana Kejuangan 45 kepada Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA, Rabu (28/1/2026).

Baca Juga:

• Bupati Asahan Apresiasi Kiprah Yayasan Wakaf Hajjah Rohana Dalam Dunia Pendidikan
• Bangun Karakter, Kapolrestabes Medan Pimpin Upacara di Yayasan Jabal Noor
• Yayasan MTQ Pertama Indonesia Hibahkan Cagar Budaya kepada Pemkab Asahan

Acara berlangsung khidmat dan lancar dengan dihadiri langsung oleh Ketua Umum DHD 45 Provsu, Mayjen (Purn) TNI M. Hasyim. Turut hadir Ketua DHC 45 Kota Medan Supriadi, KS, Ketua DHC 45 Kota Binjai, serta Ketua DHC 45 Kabupaten Langkat yang masing-masing didampingi SKB.

Penandatanganan MoU ini bertujuan memperkuat kerja sama strategis antara Yayasan Pendidikan Graha Kirana dan DHD 45 Provsu dalam upaya menanamkan nilai-nilai kejuangan 1945 melalui dunia pendidikan.

Sementara itu, penyerahan Lencana Kejuangan 45 kepada Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi beliau dalam menjaga serta mengembangkan semangat juang bangsa.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang berkesinambungan dalam mempererat sinergi antara lembaga pendidikan dan organisasi kejuangan di Sumatera Utara.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Asahan Apresiasi Kiprah Yayasan Wakaf Hajjah Rohana Dalam Dunia Pendidikan

Bangun Karakter, Kapolrestabes Medan Pimpin Upacara di Yayasan Jabal Noor

Yayasan MTQ Pertama Indonesia Hibahkan Cagar Budaya kepada Pemkab Asahan

CSR BI Menjadi Sorotan,Aliansi Tabagsel Bersatu Desak Gus Irawan Klarifikasi Dugaan Keterlibatannya

Masuk Dalam Sorotan KPK, Benarkah Yayasan Gus Irawan Jadi Corong Korupsi CSR BI..?

Nama Anggota DPR RI Komisi XI yang Diduga Terlibat Dana CSR BI dan OJK 2020–2023 dan Dua Pindah Ke Eksekutif sedang Pengembangan Sorotan KPK