Dinkes Sumut Tegaskan Sanksi Tegas bagi RS Tolak Pasien UHC, Terancam Pencabutan Izin

Medan— Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan tidak akan mentolerir fasilitas kesehatan yang menolak pasien peserta Universal Health Coverage (UHC). Rumah sakit yang terbukti melanggar standar pelayanan terancam dikenakan sanksi berjenjang hingga pencabutan izin operasional dan akreditasi.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Hamid Rijal, dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (21/1).
"Untuk peningkatan kualitas pelayanan, kami rutin turun ke lapangan. Setiap ada laporan atau kasus yang mencuat di media, kami langsung lakukan pengecekan, klarifikasi, dan pengujian terhadap SOP rumah sakit," ujar Hamid.
Ia menjelaskan, pengawasan mutu pelayanan kesehatan dilakukan secara aktif melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mutu Pelayanan yang melibatkan Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota. Satgas ini bertugas memastikan seluruh fasilitas kesehatan mematuhi standar pelayanan, khususnya terhadap pasien peserta UHC.
Hamid mencontohkan, sejumlah kasus pelayanan rumah sakit di Medan dan Tebing Tinggi yang sempat menjadi sorotan publik langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan tersebut meliputi permintaan data administrasi, evaluasi prosedur pelayanan, serta klarifikasi kepada manajemen rumah sakit.
"Dari hasil pemeriksaan itu, kami menyusun kesimpulan dan rekomendasi tertulis secara berjenjang dan terukur," jelasnya.
Ia menegaskan, sanksi yang diberikan tidak bersifat serta-merta, melainkan melalui tahapan sesuai ketentuan. Namun, jika pelanggaran terbukti berat dan berulang, sanksi tegas akan dijatuhkan.
"Sanksi bisa berupa SP1, SP2, SP3, hingga rekomendasi pencabutan izin operasional, penghentian kerja sama dengan BPJS Kesehatan, bahkan pencabutan akreditasi rumah sakit," tegas Hamid.
Menurutnya, seluruh rekomendasi sanksi akan didasarkan pada fakta dan temuan di lapangan, bukan asumsi ataupun tekanan opini publik.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan Sumut juga memberikan apresiasi kepada fasilitas kesehatan yang konsisten memenuhi standar pelayanan UHC dan menunjukkan kinerja pelayanan yang baik.
"Kami tidak hanya memberi sanksi. Fasilitas kesehatan yang patuh dan berkinerja baik juga kami berikan apresiasi, biasanya pada momen tertentu seperti Hari Kesehatan Nasional atau kegiatan resmi lainnya," pungkasnya. (red)

Baca Juga:

• Anggaran Melonjak 7 Kali Lipat Jadi Rp 3,7 Miliar, Dugaan Korupsi dan Pelanggaran Lingkungan di Dinkes Asahan Memanas
• Tindakan Preventif, Modesta Marpang SKM Minta Maksimalkan Pelayanan Kesehatan di Posyandu
• Target Eliminasi 2030 Terancam, Kasus Malaria di Sumut Masih Tinggi

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Anggaran Melonjak 7 Kali Lipat Jadi Rp 3,7 Miliar, Dugaan Korupsi dan Pelanggaran Lingkungan di Dinkes Asahan Memanas

Tindakan Preventif, Modesta Marpang SKM Minta Maksimalkan Pelayanan Kesehatan di Posyandu

Target Eliminasi 2030 Terancam, Kasus Malaria di Sumut Masih Tinggi

21 Paket Proyek Dinkes Asahan Tersandung TGR Miliaran Rupiah, Uang Negara Diduga Belum Kembali

Pengadaan Komputer Dinkes Asahan di Mark-up Rp3,3 Miliar, TGR Rp1,2 Miliar Belum Dikembalikan

Nama Baik Dicemarkan, Kabid Kesmas Dinkes Deli Serdang Laporkan Bidan Farida ke Polisi