GREAT Institute: Satgas Pasca Bencana DPR Kembalikan Kepercayaan Publik

Baca Juga:

Jakarta - Menjelang pergantian tahun, DPR memutuskan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera yang akan berkantor di Aceh guna memperkuat koordinasi pemulihan pascabencana.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR RI di Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.

"Satgas Pemulihan Pascabencana yang didirikan oleh DPR RI memang berkantor di lokasi ini. Dan kita harapkan nanti mungkin ada perwakilan dari kementerian dan lembaga masing-masing satu untuk ikut berkantor di sini," kata Dasco.

"Satgas Pemulihan Pascabencana yang didirikan oleh DPR RI memang berkantor di lokasi ini. Dan kita harapkan nanti mungkin ada perwakilan dari kementerian dan lembaga masing-masing satu untuk ikut berkantor di sini," kata Dasco, Selasa.

Rapat koordinasi Satgas dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan sejumlah kepala daerah turut hadir, di antaranya Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat serta bupati dari daerah yang terdampak bencana, serta sejumlah menteri dan pejabat negara, antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Sosial, Wakil Kepala BNPB, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Kasatgas Darurat Jembatan, Utusan Khusus Presiden Bidang Kepemudaan, serta Direktur Utama PT Telkomsel dan Direktur Utama PLN.

Direktur Eksekutif GREAT Institute Dr. Sudarto mengapresiasi penuh inisiatif DPR RI bersama Pemerintah dalam pembentukan Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden Prabowo pada pekan sebelumnya. Satgas DPR RI ini diharapkan mampu menjawab tantangan adanya kebutuhan tanggap cepat pihak eksekutif yang butuh sinergis dari pihak legislatif.

Dengan adanya Satgas DPR RI ini, lembaga legislatif akan lebih cepat memberi dukungan kepada pihak eksekutif dalam penanganan bencana, terutama dalam hal anggaran dan regulasi. Satgas dapat mempercepat proses penentuan alokasi anggaran sehingga program penanganan dan rekonstruksi daerah terdampak dapat segera dilaksanakan.

Proses rekonstruksi ke depan juga membutuhkan perubahan-perubahan regulasi, seperti masalah tata ruang, kepemilikan tanah, kehutanan, dan sebagainya. Oleh karena itu, Satgas DPR RI dapat memulai mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan perubahan regulasi yang diperlukan untuk rekonstruksi daerah terdampak.

"Untuk itu kami mengapresiasi langkah DPR RI yang diinisiasi oleh Prof. Sufmi Dasco Ahmad dalam membentuk Satgas Pemulihan Bencana Sumatera akan mempercepat kerja eksekutif dalam penanganan dan rekonstruksi daerah bencana," tegas Sudarto dalam rilis Rabu, 31 Desember 2025.

Sudarto menambahkan, pembentukan Satgas yang direncanakan berkantor Aceh, diharapkan dapat menurunkan tensi ketegangan dan mengembalikan kepercayaan dari masyarakat kepada Pemerintah yang nampak menurun akibat mispersepsi dan miskoordinasi yang terjadi sebulan belakangan. Oleh karena itu, Satgas ini sebaiknya menunjuk juru bicara resmi yang aktif menginformasikan progress penanganan bencana, sehingga masyarakat merasa bahwa negara benar-benar hadir.

"Survei yang dilakukan GREAT Institute pada akhir Oktober 2025 menemukan bahwa 85,8 persen masyarakat puas dengan Presiden Prabowo dan program pemerintahannya, tetapi menurut big data yang kami analisis, sejak bencana alam di Sumatera pada akhir November 2025 hingga akhir Desember 2025 tingkat kepuasan masyarakat menurun drastis.

Lambatnya BNPB merespon bencana menjadi titik awal ketidakpuasan publik yang pada akhirnya hal ini mendorong ketidakpercayaan terhadap pemerintah secara umum." ungkapnya.

Sudarto mengusulkan juga agar Satgas Pemulihan Sumatera dapat mengikutsertakan lembaga-lembaga yang memiliki kapabilitas untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta para aktivis kemasyarakatan dan komunitas relawan yang memiliki integritas dan kapasitas menyelesaikan persoalan sosial dan politik sebagai dampak bencana Sumatera.

"Kami berharap Pemerintah dan DPR RI dalam membentuk Satgas ini juga mengikutsertakan aktivis kemasyarakatan dan komunitas relawan yang memiliki integritas sehingga dapat mengungkapkan secara jujur dan bertanggung apa sebenarnya yang harus dilakukan untuk memulihkan Sumatera dan mencegah bencana seperti ini terulang kembali di kemudian hari. Selain itu, melibatkan aktivis dan komunitas relawan juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah," tutup Sudarto. []

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News