Pemerintah Pusat Diminta Adil, Segera Mekarkan Provinsi Papua Utara
WAROPEN Pemekaran di Tanah Papua bukan sematamata sebagai kebijakan administratif. Tetapi harus dipahami dengan baik bahwa pemekaran meru
News
Baca Juga:
Tapsel | Sumut24.co
Temuan bangkai Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) di Desa Pulo Pakkat, Kabupaten Tapanuli Tengah, menjadi alarm keras atas kondisi lingkungan di Sumatera Utara, (13/12/2025).
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara menilai kejadian ini sebagai bukti nyata semakin parahnya kerusakan hutan di Ekosistem Batang Toru, satu-satunya habitat Orangutan Tapanuli di dunia.
Lokasi penemuan berada di kawasan perbatasan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Selatan, wilayah yang selama beberapa tahun terakhir mengalami tekanan serius akibat alih fungsi hutan. WALHI Sumut menyebut aktivitas industri ekstraktif seperti tambang emas, perkebunan sawit, hutan tanaman industri, pembalakan kayu, hingga proyek energi telah mempersempit dan memecah ruang hidup satwa liar yang dilindungi.
Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara, Rianda Purba, menyatakan bahwa kematian Orangutan Tapanuli ini bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari rangkaian panjang krisis ekologis di kawasan Batang Toru.
"Temuan ini menegaskan bahwa Ekosistem Batang Toru berada dalam kondisi darurat ekologis. Kerusakan hutan yang terus dibiarkan telah mengarah pada praktik ekosida," ujar Rianda dalam keterangan resminya.
Menurut WALHI Sumut, ekosida merupakan kejahatan lingkungan yang terjadi secara terstruktur dan sistematis hingga menyebabkan kerusakan besar yang sulit atau bahkan tidak dapat dipulihkan. Dalam konteks Batang Toru, WALHI mencatat adanya alih fungsi hutan seluas 10.795,31 hektare yang diduga berkaitan dengan aktivitas tujuh perusahaan.
Dengan asumsi rata-rata 500 pohon per hektare, luasan tersebut setara dengan hilangnya sekitar 5,4 juta pohon. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satwa liar, tetapi juga oleh masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan.
Ekosistem Batang Toru memiliki peran strategis bagi Sumatera Utara. Kawasan ini berfungsi sebagai penyangga tata air, pengendali erosi, serta benteng alami dari bencana ekologis. Selain Orangutan Tapanuli, Batang Toru juga menjadi rumah bagi berbagai spesies endemik dan terancam punah lainnya.
Rianda menegaskan bahwa pembukaan hutan di Batang Toru tidak bisa lagi dipandang sebagai konsekuensi "wajar" pembangunan.
"Hilangnya hutan berarti terputusnya koridor jelajah satwa, meningkatnya konflik satwa dan manusia, serta rusaknya sistem penyangga kehidupan. Orangutan Tapanuli justru adalah penjaga hutan alami, penanam pohon sejati yang berkontribusi besar terhadap keberlanjutan ekosistem," tegasnya.
Sebagai respons atas kondisi tersebut, WALHI Sumatera Utara menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, antara lain:
1. Penghentian permanen seluruh aktivitas industri ekstraktif di Ekosistem Batang Toru serta pencabutan semua izin yang merusak lingkungan.
2. Audit lingkungan secara menyeluruh dan transparan terhadap seluruh perusahaan yang beroperasi di Batang Toru, termasuk dampaknya terhadap daerah aliran sungai, kawasan rawan bencana, dan habitat satwa dilindungi.
3. Penegakan hukum tanpa kompromi, pemberian sanksi tegas kepada pelaku perusakan lingkungan, serta kewajiban pemulihan ekosistem berbasis standar ilmiah.
4. Penetapan Ekosistem Batang Toru sebagai kawasan strategis nasional untuk perlindungan lingkungan hidup demi keberlanjutan generasi saat ini dan masa depan.
Rianda mengingatkan, tanpa langkah konkret berupa audit, pencabutan izin, dan sanksi tegas, bencana ekologis di wilayah Tapanuli akan terus berulang.
"Jika kerusakan ruang hidup terus dibiarkan, warga dan keanekaragaman hayati akan selalu menjadi korban," pungkasnya.zal
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
WAROPEN Pemekaran di Tanah Papua bukan sematamata sebagai kebijakan administratif. Tetapi harus dipahami dengan baik bahwa pemekaran meru
News
sumut24.co MedanKomisaris dan Direksi PT Bank Sumut (Perseroda) kompak bicara tentang transformasi perusahaan yang diharapkan dapat menduk
Ekbis
sumut24.co TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) di Aula Kantor Camat T
News
sumut24.co TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim membahas program perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) b
News
Brimob Polda Sumut Pastikan Keamanan Pembangunan Hunian bagi Korban Banjir dan Longsor Sipirok
kota
Momentum HPN ke80 Tahun 2026, AKBP Wira Prayatna bersama Jurnalis Kompak Jaga Kamtibmas di Mako Polres Padangsidimpuan
kota
Bupati Putra Mahkota Alam Pimpin Rapat Penting, Palas Ramadhan Fair 2026 Siap Digelar
kota
HPN ke80, Pemkab Palas Gelar Ramah Tamah Bersama Insan Pers Bupati PMA Tekankan Peran Pers Sehat untuk Bangsa Kuat
kota
Bupati Saipullah Resmikan Lopo Tepsun, Ekonomi Desa Padang Laru Diproyeksi Meningkat
kota
Pemkab Padang Lawas Utara Tes Urine Pejabat, Bupati Tegaskan Perang Total Lawan Narkoba
kota